JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Perekonomian Jawa Tengah tetap menunjukkan kinerja yang kuat hingga Semester I 2026 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kinerja fiskal juga terjaga dengan APBN Regional dan APBD konsolidasi sama-sama mencatatkan surplus.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah, Bayu Andy Prasetya mengatakan, ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan I 2026 tumbuh 5,89 persen secara tahunan atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen. “Capaian ini menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa,” ujarnya.
Inflasi Jawa Tengah pada Juni 2026 tercatat 2,92 persen (year on year), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,34 persen. Kondisi tersebut menunjukkan stabilitas harga tetap terjaga sekaligus mencerminkan efektivitas pengendalian inflasi di daerah.
Bayu menjelaskan, berbagai indikator kesejahteraan masyarakat juga mengalami perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 tercatat 4,24 persen atau lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 4,74 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 mencapai 74,77 dan tingkat kemiskinan turun menjadi 9,39 persen.
Optimisme masyarakat juga masih terjaga dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juni 2026 berada di level 114,1. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat menjadi 118,27 dan Indeks Ketahanan Pangan Jawa Tengah tahun 2025 mencapai 73,73 atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Meski demikian, Bayu mengingatkan masih terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi. “Perlambatan aktivitas manufaktur yang tercermin dari PMI Manufaktur Indonesia sebesar 46,9 serta dinamika ekonomi dan geopolitik global berpotensi memengaruhi harga komoditas maupun rantai pasok dunia,” katanya.
Dari sisi fiskal, realisasi Pendapatan Negara di Jawa Tengah hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp60,98 triliun atau 46,56 persen dari target. Angka tersebut tumbuh 13,33 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Bayu menyebutkan, pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp27,55 triliun, kepabeanan dan cukai Rp29,46 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp3,98 triliun. Sementara realisasi Belanja Negara mencapai Rp50,60 triliun atau 51,91 persen dari pagu, sehingga APBN Regional Jawa Tengah mencatat surplus Rp10,38 triliun.
Kinerja fiskal pemerintah daerah juga tetap positif dengan realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp50,26 triliun atau 49,29 persen dari target. Adapun realisasi Belanja Daerah tercatat Rp41 triliun atau 37,37 persen dari target sehingga APBD konsolidasi hingga Semester I 2026 juga masih berada pada posisi surplus.
Di sektor pembiayaan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Juni 2026 mencapai Rp26,34 triliun kepada 475.320 debitur atau meningkat 18,72 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penyaluran terbesar berasal dari Bank Rakyat Indonesia dengan nilai Rp19,99 triliun.
Selain KUR, penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga meningkat signifikan. Hingga Juni 2026, pembiayaan UMi mencapai Rp917,40 miliar kepada 136.802 debitur atau naik sekitar 68 persen secara tahunan.
Bayu menegaskan, sinergi APBN dan APBD akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. “Pemerintah akan terus mengoptimalkan kualitas belanja negara dan daerah, menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan daya saing daerah, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.(aln)
