JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah dalam penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung kepastian hukum, pengelolaan risiko perusahaan, hingga kelancaran pengembangan infrastruktur gas bumi.
Kerja sama ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh General Manager PGN Sales and Operation Region (SOR) III Hedi Hedianto bersama Kepala Kejati Jawa Tengah Teguh Subroto di Kantor Kejati Jawa Tengah, Semarang, Senin (9/11/2026). Kegiatan tersebut disaksikan Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Hery Murahmanta serta Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Jawa Tengah Dr. Setyowati.
Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Hery Murahmanta mengatakan, kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara PGN dan Kejaksaan Agung yang telah ditandatangani pada 9 Januari 2026. Sinergi serupa terus diperluas ke berbagai wilayah operasional PGN, termasuk melalui kerja sama dengan Kejati Jawa Timur.
Menurut Hery, dukungan hukum diperlukan untuk memastikan pengelolaan aset, kegiatan operasional, serta pengembangan infrastruktur gas bumi berjalan sesuai ketentuan. Terlebih, aktivitas usaha PGN melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan membutuhkan pengelolaan risiko yang terukur.
“Kerja sama ini tidak hanya berhenti pada penandatanganan, tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi kegiatan operasional perusahaan. Melalui koordinasi dan pendampingan hukum sesuai kewenangan Kejaksaan, kami ingin memastikan setiap kegiatan usaha dan pengembangan infrastruktur PGN dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan prinsip kepatuhan perusahaan,” ujar Hery.
Dia menambahkan, penguatan aspek hukum menjadi bagian penting dari peran PGN dalam mendukung ketahanan energi nasional. Hal tersebut sejalan dengan kebutuhan gas bumi yang terus berkembang untuk sektor industri, komersial, hingga rumah tangga.
Di Jawa Tengah, pertumbuhan kawasan industri, terutama di Batang dan Kendal, menjadi salah satu peluang peningkatan pemanfaatan gas bumi. PGN terus mencermati perkembangan kebutuhan energi di wilayah tersebut sebagai dasar perencanaan pengembangan layanan dan infrastruktur.
“Jawa Tengah memiliki potensi pertumbuhan industri yang besar. PGN berkomitmen mendukung kebutuhan energi melalui pengembangan layanan dan infrastruktur gas bumi secara bertahap, dengan tetap memperhatikan kesiapan pasokan serta kebutuhan pelanggan,” kata Hery.
Sementara itu, Kepala Kejati Jawa Tengah Teguh Subroto menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi upaya memperkuat koordinasi dalam penyelesaian persoalan hukum perdata dan tata usaha negara yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
Kejaksaan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kerja sama ini bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak, sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Teguh.
Dia juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi berkelanjutan agar potensi persoalan hukum dalam kegiatan perusahaan dapat diidentifikasi sejak dini. Dengan demikian, langkah penanganan dapat dilakukan secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui kerja sama tersebut, PGN berharap pengelolaan risiko hukum dan kepastian pelaksanaan kegiatan usaha semakin kuat. Dukungan tersebut sekaligus diharapkan menunjang kelancaran operasional serta pengembangan infrastruktur gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan industri.(aln)
