JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA- DPR RI akan memproses usulan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming usai masa reses selesa, Senin (9/11/2026). Usulan terkait Gibran itu akan dibahas dalam pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di DPR RI dibuka mulai Selasa (10/11/2026) hari ini.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa parlemen telah menerima usulan tersebut. “Ya, besok (hari ini, red) itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (9/11/2026).
Dasco mengakui sejumlah fraksi mendesak agar Dpr menindaklanjuti polemik ijazah Gibran. Usulan datang dari organisasi masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi yang beraudiensi dalam waktu sebulan terakhir. Meski begitu, DPR masih menyerap berbagai apsirasi dan usulan proses secara yang baru dibahas dalam masa sidang DPR yang akan dibuka besok.
“Oleh karena itu, saat masa sidang apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Dasco.
Wacana pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden juga mendapat tanggapan dari Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh. Dia menilai pemakzulan merupakan langkah yang dapat ditempuh apabila seluruh ketentuan konstitusional terpenuhi dan tidak ada pilihan penyelesaian lain yang lebih memungkinkan.
Namun, dia menegaskan langkah tersebut harus didasarkan pada terpenuhinya seluruh ketentuan konstitusional serta tidak adanya alternatif penyelesaian lain atas persoalan yang mencuat setelah putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, apa yang kita harus lalukan, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara,” ujar dia usai acara NasDem Berbagi di Jakarta Pusat, Minggu (8/11) malam.
Di balik pernyataannya yang membuka ruang bagi proses pemakzulan, Paloh justru menyayangkan polemik yang menyeret Gibran tersebut. Dia berpandangan, persoalan ini bukan sesuatu yang patut disambut dengan kegembiraan, melainkan menjadi keprihatinan bersama.
“Siapa yang gembira dengan permasalahan ini, iya kan. Ini adalah satu situasinya yang harusnya memprihatinkan bagi kita,” ucap Paloh.
Paloh menilai polemik tersebut menjadi situasi yang memprihatinkan, terlebih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebelumnya telah memperoleh mandat rakyat untuk menjalankan pemerintahan melalui Pemilu 2024 hingga 2029.
Dia mengingatkan bahwa perjalanan pemerintahan baru memasuki tahun kedua. Namun, persoalan terkait dokumen pendidikan Gibran kini justru menjadi polemik yang turut menyita perhatian publik.
Kondisi tersebut, menurut Paloh, menjadi alasan dirinya tidak menyambut perkembangan perkara ini dengan perasaan senang. “Kita ini sekarang berada, masih 2 tahun lebih sedikit saja, masih 3 tahun lagi ke depan. Itu yang saya katakan ini kesedihan,” ucap dia.
Desakan sebelumnya sudah ramai pengguliran pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian bergulir kencang di DPR. Gelombang desakan publik yang terakselerasi pasca-terkuaknya skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengonfirmasi, komunikasi politik antar-delapan fraksi di parlemen terus berlangsung intensif untuk merespons dinamika yang kian memanas.
Menurut Hasto, legitimasi Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia secara praktis telah gugur menyusul tiga catatan krusial yang menyertainya sejak awal.
“Sejak awal PDI Perjuangan sudah memberikan tiga catatan penting. Yang pertama, lahirnya Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 sebagai bentuk akrobat hukum,” ujar Hasto saat memberikan keterangan pers di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (7/11).
“Kedua, pemilu tahun 2024 yang banyak diwarnai penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, munculnya pasal selundupan untuk melakukan pemaksaan ketika Saudara Gibran Rakabuming tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat,” tambahnya. Hasto menegaskan, dengan gugurnya prasyarat usia hingga keabsahan dokumen pendidikan dasar, posisi Gibran tidak lagi memiliki pijakan hukum maupun moral.
“Dari tiga aspek ini saja, maka otomatis yang bersangkutan sudah tidak memiliki legitimasi sebagai sosok pemimpin. Tidak hanya proses dari Saudara Gibran yang cacat, tetapi juga syarat-syarat untuk menjadi pemimpin, baik dari aspek usia maupun ijazah, ternyata tidak dipenuhi,” tegas Hasto.
Ia menambahkan, terkuaknya kasus penyadapan yang menyeret unsur-unsur aparat semakin memperkuat konsolidasi antar-fraksi.
“PDI Perjuangan juga berdialog dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Tapi saat ini dengan kasus penyadapan, tekanan-tekanan dari publik ini menjadi semakin kuat, sehingga suara-suara yang semakin terkonsolidasi ini kami yakini akan didengarkan oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Yang jelas ini tidak bisa lagi ditolerir, ya,” kata Hasto.
Dukungan terhadap mekanisme pemakzulan konstitusional via DPR turut ditegaskan oleh politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto. Menurutnya, konstelasi politik di Senayan kini kian terang bahwa Hak Menyatakan Pendapat (HMP) merupakan opsi paling realistis dan berkekuatan hukum untuk menyikapi status kepemimpinan Gibran pasca-perkembangan sengketa dokumen pendidikan.
“Walaupun belum ditetapkan secara formal oleh fraksi-fraksi di DPR, dorongan untuk menempuh mekanisme HMP dinilainya kian menguat,” kata Mulyanto dalam keterangannya.
Mulyanto menggarisbawahi bahwa perpaduan antara sengketa hukum administrasi dan atmosfer politik akibat skandal penyadapan telah menciptakan situasi kritis yang menuntut ketegasan DPR.
“Dua persoalan ini memang tidak boleh dicampuradukkan secara hukum. Tetapi secara politik, keduanya menciptakan suasana kebatinan yang semakin kritis terhadap praktik penyelenggaraan negara. Karena itu, respons partai-partai di DPR menjadi semakin penting,” jelas Mulyanto.
Ia memperkirakan arah kebijakan fraksi-fraksi di DPR akan menemukan titik terang dalam hitungan hari.
“Saya kira satu minggu ke depan akan menjadi masa yang menentukan. Apakah DPR memilih Hak Angket, langsung menggunakan HMP, atau mengambil langkah konstitusional lainnya. Yang terpenting, DPR jangan membiarkan persoalan ini menggantung. Negara hukum membutuhkan kepastian, bukan ketidakjelasan yang berkepanjangan. Kita berharap DPR mampu mengambil sikap secara objektif, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan bangsa,” tegas politikus PKS tersebut.
Di sisi lain, Partai NasDem menegaskan bahwa pencermatan terhadap polemik dokumen pendidikan dan legitimasi Gibran tidak hanya berkisar pada aspek formalitas administrasi, melainkan menyentuh etika bernegara. Politikus NasDem Sugeng Suparwoto menyatakan partainya tengah merapikan konsolidasi internal sebelum menentukan sikap resmi terkait usulan penggunaan hak-hak pengawasan DPR, termasuk Hak Angket maupun HMP.
“Kayak kami di NasDem, kami akan segera kumpul sebelum nanti tanggal 9 kita masuk. Sekarang kami semua ini di daerah semua,” ujar Sugeng.
Sugeng menjelaskan bahwa meskipun pengajuan hak-hak DPR secara formal bisa diinisiasi secara perseorangan, langkah NasDem tetap mempertimbangkan mekanisme kelembagaan partai. “Betul hak angket adalah hak individual, 25 orang tanda tangan, tetapi kita tentu dalam proses-proses politik semuanya harus juga melalui mekanisme dan tata kelola politik yang baik,” tutur Sugeng
Untuk diketahui, putusan kasasi Mahkamah Agung (MA), telah menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, yang menjadi syarat pencalonannya di Pilpres 2024, tidak sah pada Jumat (30/11). Putusan itu menegaskan temuan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang mengaku tak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
Sementara dalam petitum gugatannya, Subhan Palal mengajukan 4 poin. Pertama, meminta hakim mengabulkan gugatan dari penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Ketiga, memerintahkan agar Surat Keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan. Keempat, menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. MA dalam putusan kasasi mengabulkan semua petitum. “Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adilis Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya,” tulis amar putusan kasasi dari MA. (afu/dbs/muz)
