JATENGPOS.CO.ID, UNGARAN- Sabtu (27/6/2026) pagi itu suasana Lapangan Kenanga, Desa Bergas Kidul, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, terasa beda. Biasanya terlihat kegiatan warga senam atau kegiatan pasar desa. Kali ini, lapangan itu jadi saksi sejarah besar bagi pemerintahan desa seluruh Indonesia. Ada aksi apa?
Ratusan kepala desa dari seluruh Indonesia, tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) duduk berkumpul dalam keguyuban. Di hadapannya, Ketua DPP Papdesi Wargiyati melakukan penandatanganan dengan Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto serta Menko Pangan Zulkifli Hasan, mereka menandatangani Nota Kesepahaman (MoU).
Isinya yakni, mengikatkan diri untuk menyukseskan Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto. Bunyinya cukup sederhana namun bermakna dalam bagi kemajuan masyarakat desa, “Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan”.
Hadir pada acara selain itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Penasehat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, anggota DPR RI Muhammad Hatta, perwakilan Kementerian Koperasi, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin, Bupati Semarang H Ngesti Nugraha, Wabuo Hj. Nur Arifah serta ratusan perangkat desa se Jawa Tengah dan undangan lainnya.
“Kepala desa se-Indonesia yang tergabung dalam Papdesi sepakat mendukung program Bapak Presiden Prabowo. Yang pasti, desa harus dijadikan subjek, bukan hanya sekadar objek. Dengan begitu, desa semakin maju, berkembang, dan masyarakat semakin sejahtera,” ujar Kepala Desa Bergas Kidul yang juga Bendahara DPP Papdesi.
Menurutnya, kolaborasi kolaborasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut menjadi langkah strategis untuk menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya melalui pembentukan SPPG di bawah Badan Gizi Nasional yang akan memperkuat pemenuhan gizi anak-anak sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
Ia menilai, keberadaan SPPG dan Koperasi Desa Merah Putih memiliki hubungan yang saling menguatkan. Kopdes diharapkan menjadi pemasok kebutuhan dapur SPPG sekaligus menjadi wadah pemasaran produk-produk unggulan desa.
Tiga Pilar Perekonomian Desa
Melalui Koperasi Desa Merah Putih, terjadi simbiosis mutualisme yang berdampak positif pada ekonomi kreatif dan UMKM di wilayah desa. Melalui MoU ini, desa memegang kendali lewat lewat 3 pilar program pemerintah, yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), dan SPPG di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).
Tiga pilar itu ibarat segitiga mata rantai pasok. SPPG butuh bahan makanan bergizi untuk anak sekolah, pemasok kebutuhannya dari Kopdes. BUMDes jadi penyedia bahan bakunya. Perputaran ekonomi masyarakat akan muter di desa tidak keluar ke daerah lain.
“Koperasi Desa Merah Putih nantinya dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat desa, menumbuhkan ekonomi, selain itu meningkatkan kreativitas UMKM yang ada di wilayah,” katanya.
Heri mengungkapkan, Kopdes Merah Putih di Desa Bergas Kidul telah menjalin kerja sama sebagai pemasok kebutuhan dapur SPPG sejak Januari 2026, meski pembangunan gedung koperasi masih berlangsung. “Bangunan belum selesai, tetapi kerja sama sudah dijalankan,” ujarnya.
Untuk mendukung operasional koperasi, Pemerintah Desa Bergas Kidul juga telah mengakomodasi sebanyak 27 pelaku UMKM lokal. Berbagai produk unggulan warga akan dipasarkan melalui Kopdes Merah Putih dan disalurkan ke sektor industri maupun untuk memenuhi kebutuhan Badan Gizi Nasional.
“Ada 27 UMKM di Desa Bergas Kidul. Semua kami akomodasi agar produk-produk unggulan masyarakat bisa ditampilkan, dijual melalui Koperasi Desa Merah Putih, dan disalurkan ke industri maupun Badan Gizi Nasional,” jelasnya.
Formasi kerja sama ini dibentuk untuk mendukung program Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menumbuhkembangkan generasi penerus bangsa melalui tambahan gizi.
Heri menjelaskan, penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) telah dilakukan di Koperasi Desa Merah Putih, Bergas Kidul. Bahkan, implementasi di lapangan sebagai pemasok kebutuhan dapur gizi di Desa Bergas Kidul sudah berjalan sejak Januari lalu.
Selain itu, seluruh Kopdes Merah Putih juga berada di tingkat desa sehingga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah desa, terutama kepala desa.
Keuntungan Kopdes untuk Masyarakat
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menyebut, sebanyak 20 persen keuntungan Kopdes Merah Putih akan menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes), sedangkan 80 persen sisanya kembali kepada masyarakat desa.
“Keuntungan Kopdes Merah Putih tidak pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat bawa. Semuanya kembali untuk desa dan masyarakat,” ujarnya usai menyaksikan penandatanganan dan ikrar Papdesi mendukung Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, keberadaan BUMDes yang selama ini telah berkembang di berbagai sektor. Seperti desa wisata, desa tematik hingga desa ekspor, juga akan di perkuat melalui kolaborasi dengan Kopdes Merah Putih.
BUMDes harapannya menjadi penyedia bahan baku MBG bersama koperasi desa sehingga tercipta ekosistem ekonomi desa yang saling mendukung.
“Kalau MBG membutuhkan bahan baku, bisa dipenuhi BUMDes yang bekerja sama dengan Kopdes Merah Putih. Begitu pula kebutuhan desa. Kalau MBG membutuhkan bahan baku, bisa dipenuhi BUMDes yang bekerja sama dengan Kopdes Merah Putih. Begitu pula kebutuhan desa wisata maupun sektor lainnya,” katanya.
Yandri menegaskan Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar BUMDes dan Kopdes Merah Putih saling menguatkan, bukan saling bersaing atau meniadakan.
la mencontohkan kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui program pembangunan 40 ribu titik bioflok di desa. Program tersebut akan melahirkan desa sentra budidaya nila, lele, ikan mas, dan komoditas perikanan lainnya yang dapat memasok kebutuhan MBG.
Keuntungan Kopdes Merah Putih tidak pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat bawa. Semuanya kembali untuk desa dan masyarakat,” ujarnya.
Dijelaskan, perputaran dari perekonomian ini 20 persen keuntungan masuk kas desa jadi Pendapatan Asli Desa (PADes). Sedangkan, sebanyak 80 persen sisa keuntungan kembali ke warga, entah lewat SHU anggota, program sosial, atau pengembangan usaha yang baru.
Yandri juga membawa pesan khusus dari Presiden Prabowo: BUMDes dan Kopdes jangan berantem. Harus saling gendong. “Kalau MBG membutuhkan bahan baku, bisa dipenuhi BUMDes yang bekerja sama dengan Kopdes Merah Putih. Begitu pula kebutuhan desa wisata maupun sektor lainnya,” jelasnya.
Untuk menguatkan rantai pasok, pemerintah menggenjot program lintas kementerian, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan akan bangun 40 ribu titik bioflok di desa. Â Sementara, bersama Kementerian Perdagangan, pemerintah mendorong pengembangan desa ekspor. Saat ini terdapat 338 desa ekspor dengan nilai transaksi hampir Rp1 triliun dan ditargetkan meningkat menjadi sedikitnya 2.000 desa.
“Kami ingin memastikan Asta Cita keenam Presiden berjalan dengan baik. Membangun desa tidak bisa dilakukan Kemendes PDT sendiri, tetapi harus melibatkan seluruh kementerian dan lembaga,” tegasnya.
KDMP Bukan Supermarket, MBG Diperbaiki
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menanggapi mencuatnya polemik dua program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Menurutnya, kritik hingga aksi demonstrasi merupakan hal yang lumrah dalam negara demokrasi selama dilakukan secara tertib. Pernyataan itu disampaikan Zulhas seusai menghadiri penandatanganan acara Papdesi tersebut.
“Tentunya demo itu hak warga negara, jadi ya silakan mahasiswa kritis, kalau nggak kritis yang nggak mahasiswa dong. Tapi saya mengimbau kalau boleh ya tertib,” kata Zulhas.
Ia menegaskan pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik. Menurutnya, masyarakat dipersilakan menyampaikan aspirasi secara tertib, sementara pemerintah siap membuka ruang dialog terkait berbagai program yang dijalankan.
“Pemerintah juga siap, dialog di manapun. Tapi jangan diusir,” ujar Zulhas.
Terkait pelaksanaan program MBG, Zulhas mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan pada tahap awal. Karena itu, pemerintah tengah melakukan evaluasi dan pembenahan manajemen agar program berjalan lebih baik.
“Sekarang MBG sedang diperbaiki, manajemen sudah diganti semua, satu dua bulan ini fokus untuk mulai perbaikan manajemen dulu,” ungkapnya.
Selain membahas MBG, Zulhas meluruskan anggapan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pesaing minimarket modern. Menurutnya, koperasi tersebut bukan toko maupun supermarket, melainkan infrastruktur pemerintah di tingkat desa.
“KDKMP bukan supermarket. Ini infrastruktur pemerintah untuk [mendukung penyaluran] bansos, sekaligus untuk offtaker. Jadi beda sama Alfamart, sama Indomaret,” ujarnya.
Ia menjelaskan Kopdes Merah Putih akan menjadi pusat distribusi berbagai layanan pemerintah, mulai dari bantuan sosial, pupuk bersubsidi, LPG 3 kilogram, hingga layanan transaksi perbankan melalui BRILink.
Selain itu, koperasi juga dipersiapkan sebagai penyangga harga hasil pertanian. Apabila harga gabah petani turun di bawah Rp6.500 per kilogram, koperasi akan menyerap hasil panen untuk menjaga pendapatan petani. (muz)
