JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG– Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperbaiki data warga dengan kondisi miskin ekstrem terdampak pandemi.
Hal itu bertujuan agar program Pemerintah untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem dapat tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, kata Wapres dalam keterangan dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden (BPMI Setwapres), saat memimpin Rapat Koordinasi tentang Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Semarang, Kamis (7/10/2021).
“Saya minta agar perbaikan data terus dilakukan. Sehingga untuk pelaksanaan program-program pada tahun 2022 sampai 2024, kita dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat,” kata Wapres di Gedung Gradhika Bakti Praja Semarang.
Data terkait warga dengan kemiskinan ekstrem saat ini mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, Wapres meminta DTKS, khususnya di daerah prioritas, untuk segera dimutakhirkan.
Wapres meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan lima bupati daerah prioritas untuk saling berkoordinasi untuk merumuskan program guna menyelesaikan kemiskinan ekstrem di daerah prioritas tersebut.
Lima kepala daerah di kabupaten prioritas tersebut ialah Bupati Brebes Idza Priyanti, Wakil Bupati Pemalang Mansur Hidayat, Bupati Banyumas Achmad Husein, Bupati Kebumen Arif Sugiyanto dan Plh. Bupati Banjarnegara Syamsudin.
“Saya minta Saudara-saudara sekalian untuk mempelajari berbagai macam program dan kemudian mengupayakan agar berbagai program tersebut diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem,” tutur Wapres.
Berdasarkan DTKS, penduduk miskin ekstrem lima kabupaten prioritas tercatat sebanyak 197.520 orang di Brebes, 124.270 orang di Pemalang, 116.330 orang di Banyumas, 92.190 orang di Kebumen dan 67.010 orang di Banjarnegara.
Wapres mengatakan data tersebut harus segera dimutakhirkan agar program penyelesaian kemiskinan dapat tepat sasaran dan angka kemiskinan ekstrem di lima kabupaten prioritas tersebut mencapai nol persen pada akhir 2021.
“Ini kombinasi dengan lima kabupaten di Jawa Tengah yang menjadi target sampai 2021 akhir ini, supaya lima kabupaten itu sudah tidak ada lagi kemiskinan ekstrem,” ujar Wapres.
Pada kesempatan itu, Ma’ruf sempat berdialog dengan perwakilan UMKM dari lima kabupaten prioritas. “Saya melihat beberapa produk UMKM, karena UMKM ini merupakan salah satu daripada upaya kita untuk menghilangkan kemiskinan,” ujar Ma’ruf dalam konferensi pers.
Produk UMKM yang ditengok Ma’ruf dalam kunjungan kerjanya, antara lain gula semut dari Kabupaten Banyumas yang telah berhasil merambah pasar internasional. Wapres juga sempat berdialog dengan perajin UMKM Sarung Goyor dari Kabupaten Pemalang.
“Pemerintah juga menggunakan pendekatan yang pertama dalam perlindungan sosial, bansos, yang kedua melalui pemberdayaan yaitu melalui pengembangan UMKM daerah,” ujarnya.
Melihat potensi tersebut, lanjut Ma’ruf, dirinya optimistis Jawa Tengah akan mencapai target penanggulangan kemiskinan ekstrem di lima kabupaten itu, pada akhir tahun 2021 nanti.
“Saya lihat beberapa kabupaten yang hari ini kita jadikan sasaran kemiskinan, banyak produknya yang sudah bagus, bahkan sudah diekspor. Dan potensi ini ingin kita terus kembangkan, sehingga proses kemiskinan secara menyeluruh segera dapat diatasi,” katanya.
Ma’ruf mengatakan, setidaknya ada 212 Kabupaten di seluruh Indonesia yang menjadi target penanggulangan kemiskinan ekstrem hingga 2024. Percepatan dilakukan mulai tahun ini, dengan target sasaran 35 Kabupaten di tujuh provinsi.
“Dari pertemuan ini kita harapkan adanya sinkronisasi penanganan, baik anggaran dari pusat, provinsi, maupun dari kabupaten. Ditambah, mungkin dari CSR dari juga filantropi termasuk Baznas, kemudian kita bisa selesaikan lima kabupaten di Jawa Tengah,” tandas Ma’ruf.
Sebagai informasi, Pemprov Jateng siap mengebut penanggulangan kemiskinan ekstrem di lima kabupaten, dengan strategi graduasi mandiri ekonomi.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebelumnya juga menegaskan siap menjalankan tugas antara lain untuk menyiapkan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), agar sinkron dengan pemerintah pusat. Sehingga bantuan bisa tepat sasaran.
“Saya minta Pemda untuk menghitung dari desil satu di lima kabupaten prioritas itu untuk dipetakan. Setiap nama, alamatnya di mana, kondisi hari ini seperti apa, dan bantuan yang sudah didapat seperrti apa. Kalau kemudian kita mau aksi untuk tiga bulan ke depan, penyelamatan apa yang mesti dilakukan kepada mereka agar terentaskan dengan cepat,” kata Ganjar, akhir bulan lalu. (hms/muz)
