Diduga Masuk Indonesia Pakai Nama Abdul Kareem, MAKI Desak Jampidsus Adili Riza Chalid In Absentia


JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA- Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, secara resmi melayangkan surat somasi kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI. Dalam surat tersebut, MAKI mendesak Kejaksaan Agung untuk segera melimpahkan berkas perkara tersangka Riza Chalid ke pengadilan guna disidangkan secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa.

Desakan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), sub-holding, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023. Dalam konstruksi perkara yang mencuat di publik, Riza Chalid disebut berperan sebagai aktor intelektual.

Boyamin memaparkan sejumlah alasan mendasar di balik layangan somasi tersebut. Kejaksaan Agung diketahui telah menetapkan Riza Chalid sebagai tersangka sejak 10 Juli 2025. Namun, karena yang bersangkutan mangkir hingga tiga kali panggilan penyidik, korps Adhyaksa kemudian memasukkannya ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 19 Agustus 2025.

Menurut catatan MAKI, terhitung sudah lebih dari satu tahun sejak penetapan status tersangka dan DPO tersebut, belum terlihat adanya tindak lanjut hukum yang konkret. Kondisi jalan di tempat ini dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus mencederai rasa keadilan masyarakat.

Baca juga:  Peredaran Rokok Ilegal Modus Truk Sembako Berhasil Diungkap di Kudus

“Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi terdapat mekanisme sidang in absentia, di mana persidangan di pengadilan tetap dapat dilakukan meskipun tanpa hadirnya terdakwa,” tegas Boyamin dalam keterangannya kepada Jateng Pos, merujuk pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain faktor lamanya proses penanganan, MAKI juga menyoroti rekam jejak perjalanan Riza Chalid yang dinilai licin dalam menghindari jerat hukum. Berdasarkan informasi yang dihimpun pihak MAKI, pada 15 Mei 2023, Riza Chalid diduga sempat melakukan perjalanan ke Balikpapan, Kalimantan Timur, menggunakan paspor negara asing dengan identitas nama samaran “Abdul Kareem”.

Melihat kompleksitas dan upaya penghindaran tersebut, MAKI menilai jalur sidang in absentia menjadi langkah paling realistis dan mendesak untuk ditempuh. Pelimpahan perkara ke pengadilan diharapkan menjadi pembuktian keseriusan Jampidsus dalam menuntaskan kasus korupsi di sektor energi strategis nasional serta memberikan kepastian hukum yang jelas.

“Sudah lebih dari setahun berstatus tersangka dan DPO, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang menyeret Riza Chalid butuh kepastian hukum. Jampidsus agar segera menggelar sidang in absentia sesuai UU Tipikor patut dikawal bersama demi penuntasan kasus korupsi sektor energi,” tegasnya.

Baca juga:  Motif Ekonomi Warnai Teror Lempar Batu

Diketahui, Kejagung menetapkan pengusaha Muhammad Riza Chalid sebagai tersangka korupsi Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang pada PT. Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Tahun 2018 sampai dengan 2023 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp285 triliun.

Riza sebagai beneficial ownership PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Ia melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka Hanung Budya (HB), Alfian Nasution (AN) dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) secara melawan hukum untuk menyepakati kerjasama penyewaan Terminal BBM Tangki Merak.

Hanung Budya adalah Direktur Pemasaran & Niaga PT Pertamina Tahun 2014, Alfian Nasution adalah Vice President Supply dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011  –  2015 / Direktur Utama PT PPN sejak Juni 2021 s/d. Juni 2023. Sementara Gading Ramadhan Joedo merupakan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Menyusul anaknya Riza Chalid yaitu M Kerry Andrianto Riza yang telah lebih dulu menjadi tersangka. (muz)



TERKINI

Rekomendasi

...