JATENGPOS. CO. ID, – Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., S,H., M.Si., pengamat politik Fisip Undip mengatakan, wapres pengganti Gibran tidak ada batas dari kalangan parpol maupun non parpol. Yang penting memenuhi syarat formal dan konstitusional.
“Secara dinamika konstitusional, konstitusi kita (UUD 1945) memberikan ruang yang sangat luas dan tidak membatasi secara kaku apakah posisi wakil presiden harus berasal dari kalangan partai politik atau non-parpol. Yang terpenting adalah memenuhi syarat formil dan konstitusional,”katanya saat dihubungi Jateng Pos, Senin 16 November 2026.
Keduanya ada plus-minusnya. Latar belakang dari partai politik (parpol) biasanya memiliki keunggulan dalam hal soliditas koalisi di parlemen dan kelancaran komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif. Namun, figur non-parpol (profesional/teknokrat) sering kali dinilai lebih bebas dari kepentingan partisan sempit.
Soal munculnya nama Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra, menurutnya tidak lepas dari posisinya sebagai figur kunci di koalisi pendukung pemerintah. Dari perspektif pendukungnya, Dasco dinilai memiliki rekam jejak kepemimpinan di DPR yang kuat. Kapasitas koordinasi yang matang, serta loyalitas politik yang jelas terhadap Presiden Prabowo.
Apakah Dasco tidak menimbulkan resistensi karena satu partai dengan Prabowo? Dari sudut pandang positif, memiliki wakil presiden dari partai yang sama atau koalisi inti, justru meminimalisasi potensi “matahari kembar” atau gesekan politik internal yang tajam. Hal ini dapat menjamin keselarasan visi, loyalitas penuh, dan kecepatan eksekusi program-program strategis presiden tanpa hambatan friksi partai yang berbeda.
“Namun di sisi lain, sebagian kalangan mungkin melihat potensi kritik dari sudut pandang check and balance, bahwa kekuasaan eksekutif terpusat pada satu warna politik yang sama. Namun, dinamika ini kembali lagi kepada kalkulasi politik dan hak prerogatif Presiden Prabowo, dalam membangun tim kerja yang paling nyaman dan efektif baginya selama sisa masa jabatan,”tambahnya.
Soal peluang Wapres alternatif non-partisan dari kalangan DPD RI atau tokoh daerah, merupakan gagasan rasional yang perlu didorong.
“Dalam hal ini, menurut saya, kebutuhan pembagian tugas, fokus isu daerah. Ide ini mengangkat figur dari unsur non-partisan, seperti dari DPD RI atau tokoh yang paham tata kelola daerah—merupakan gagasan yang sangat rasional secara manajerial pemerintahan,”kata NHS, panggilan akrabnya.
Mantan Ketua Bawaslu RI ini menambahkan, urusan daerah saat ini memang semakin rumit. Mulai dari pengelolaan Transfer Keuangan ke Daerah (TKD), penyelesaian konflik agraria/lahan, hingga isu lingkungan hidup. Jika presiden fokus pada stabilitas makro, diplomasi internasional, dan visi besar nasional, wakil presiden dengan latar belakang penata kelola daerah dapat bertindak sebagai problem solver yang efektif untuk menjembatani hubungan pusat dan daerah.
Kendati secara fungsional sangat menarik, tantangan utamanya adalah aspek dukungan politik di parlemen (MPR/DPR). Figur non-partisan murni sering kali memerlukan kompromi politik yang kuat dengan partai-partai koalisi agar stabilitas pemerintahan tetap terjaga. (jan)






