JATENGPOS.CO.ID, TURKI – Kasus dugaan praktik genosida yang dialami oleh etnis Muslim Uyghur di Provinsi Xinjiang oleh Pemerintah China terus menuai soroton dunia. Bantahan demi bantahan dilakukan, namun temuan fakta baru tetap bermunculan. Salah satunya adalah pemberlakukan lockdown dengan dalih merebaknya Covid di wilayah Xinjiang sejak awal Agustus 2022 lalu. Akibat dari kebijakan ini, jutaan warga Uyghur menderita kelaparan. Mereka dikurung di rumah, seringkali tanpa suplai makanan dan obat-obatan.
Gelombang protes dari kelompok Hak Asasi Manusia Internasional merebak di berbagai negara, namun Pemeritah China seakan bungkam dan mengelak dengan berbagai narasi bantahan.
Presiden Majelis Nasional Turkistan Timur, Seyit Tumturk kepada media ini menuturkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, China menggunakan virus yang diproduksi sebagai alasan, menyebabkan masyarakat Uighur ditempatkan di bawah karantina wajib dengan dalih memerangi virus.
“Dua poin penting harus disebutkan di sini dimana kami prihatin atasnya. Pertama, China meninggalkan orang-orang Uighur dalam kematian dan kelaparan karena alasan, meletakkan dasar untuk pembunuhan massal, dan menciptakan tekanan psikologis untuk sepenuhnya menghancurkan perlawanan masyarakat Uighur dan menyerahkan masyarakat Uighur kepada pemerintah Komunis China. Kedua, mereka menggunakan virus ini sebagai alasan untuk mencegah setiap tindakan demonstrasi yang demokratis atau pemberontakan perjuangan sipil melawan bagian dari Partai Komunis Tiongkok dan pemerintah Tiongkok, khususnya sebelum dan juga sesudah pemilihan umum untuk Partai Komunis Tiongkok,” tegas pria kelahiran 1964 ini.
Menurut salah satu penggagas Kongres Uyghur Dunia ini Pemerintah China melakukan praktik karantina yang sangat keras dan aturan ketat ini di Turkistan Timur, dimana mereka memasukkan masyarakat Uighur ke dalam tahanan rumah menggunakan virus dan karantina sebagai alasan.
“Ini adalah operasi untuk menjaga Partai Komunis Tiongkok tetap berkuasa untuk melindungi rezim Tiongkok. Isu lainnya yang kami khawatirkan adalah adanya senjata kimia biologis, yaitu senjata mikrobiologi yang diujicobakan kepada orang-orang Uighur dengan menggunakan virus ini dan karantina sebagai alasan, bahwa orang-orang Uighur digunakan sebagai kelinci percobaan dan mungkin saja kedepannya akan diproduksi secara massal,” tambah Tumturk.
Menurutnya China telah menggunakan virus Corona dan karantina sebagai alat untuk melempar beberapa burung dengan satu batu (kiasan untuk melakukan banyak hal dalam satu kesempatan).
“Kamp-kamp China di wilayah Turkistan Timur, penjara-penjara, penempatan orang tidak bersalah di bawah tahanan rumah, menggunakan virus Corona sebagai alasan, mengunci pintu-pintu atau karantina masal sepihak, ini tentu saja bentuk genosida yang jelas,” ungkapnya.
Upaya Meraih Perhatian Dunia
Berbagai kampanye untuk meraih perhatian dunia terhadap persoalan genosida berkedok lockdown terhadap etnis Uighur di Xinjiang terus dilakukan, namun belum membuahkan hasil yang nyata.
Menurut Tumturk organisasinya belum dapat menggunakan sumber daya secara maksimal untuk menarik perhatian dunia internasional “Sayangnya, di Turki sendiripun, kita tidak selalu memiliki kesempatan untuk melakukan setiap acara yang kita inginkan. Baru-baru ini, kematian dan kelaparan yang disebabkan oleh rumah-rumah masyarakat Uighur dikunci paksa oleh Pemerintah China yang dengan dalih virus Corona menjadi alasan kami melakukan demonstrasi spontan tanpa perizinan sebelumnya di depan Konsulat China di Istanbul. Untuk aksi protes tersebut, dan kami mengadakan protes di depan Konsulat China dalam kerumunan besar untuk pertama kalinya. Pasca aksi tersebut kami juga meninggalkan surat kepada perwakilan PBB di Sişli, Istanbul (Kantor Perwakilan PBB di Istanbul) dan melakukan kembali aksi protes dan memberikan informasi tentang situasi terbaru di Turkistan Timur ini melalui surat kepada Perwakilan PBB, “ terang Tumturk.
Persoalan perizinan aksi demontrasi bukan perkara mudah di Turki, berbagai kendala dan hambatan muncul berusaha menghalangi upaya aksi protes. “ Ketika kami ingin melakukan tindakan yang sama di Ankara, dalam rangkaian dimulai dari aksi protes di kedutaan China kemudian menuju Kantor Perwakilan PBB di Ankara dan Perwakilan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Ankara, dalam rangka mengungkapkan proyek genosida terbaru saat ini di Turkistan Timur dan melancarkan aksi protes, meskipun kami mendaftarkan izin aksi demonstrasi di tiga tempat tersebut di Ankara, hanya lokasi demonstrasi di kantor perwakilan PBB di Ankara yang diizinkan oleh otoritas. Kamipun melancarkan aksi protes didepan kantor PBB di Ankara dan memberi informasi situasi terakhir di Turkistan Timur dan dengan membuat pernyataan pers, dihadiri oleh para perwakilan dari 5 partai politik dan anggota dewan, juga perwakilan LSM, diantaranya adalah Partai IYI, Partai Deva, Partai Saadet dan Partai Buyuk Birlik. Kami mengakhiri aksi protes di Ankara dengan pernyataan dari para perwakilan partai termasuk petinggi partai di depan perwakilan, “ ungkapnya.
Lemahnya Peran Organisasi Kerjasama Islam
Bagi Tumturk opsi yang paling tepat dalam strategi kampanye melawan genosida warga Uighur adalah dengan membawab ke beberapa platform internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Parlemen Uni Eropa atau bahkan sedikit ambisius, seperti NATO.
Dimana sebelumnya mereka melakukan intervensi untuk menghentikan pembantaian Serbia-Bosnia 15 tahun yang lalu. Meskipun pemboman udara, pembantaian dengan rudal, tidak dilakukan oleh China di Turkistan Timur.
“Namun hari ini tidak menutup bahwa telah dilakukan pembantaian, genosida yang sangat berbahaya, sangat terencana dan sistematis sedang dilakukan di Turkistan Timur. Kamp konsentrasi dan penjara yang tidak berbeda dengan genosida pada masa Nazi Hitler. Jutaan orang dibiarkan kelaparan di rumah mereka dengan dalih karantina dari virus, dan mungkin saja senjata mikrobiologis atau senjata kimia terkait genetik diujicobakan disana. Bagi kami ini adalah benar-benar genosida, harus ada platform internasional yang mengutarakan hal ini, tetapi sayangnya kami tidak cukup (kuat) dalam hal ini,” ulasnya.
Kekuatan ekonomi, militer, dan politik China menurut pendiri Asosiasi Solidaritas dan Maarif Turkistan Timur di Istanbul ini telah menghalanginya untuk membentuk agenda secara demokratis, baik bersama PBB, Parlemen Uni Eropa, maupun NATO. “Karena mungkin anda sudah ketahui pula, sebelumnya, di PBB, resolusi terkait tentang genosida dan pembantaian di Turkistan Timur dan pelanggaran hukum internasional untuk diselidiki menjadi permasalahan yang dibahas untuk diberlakukan voting di pertemuan PBB. Tetapi dengan jumlah voting selisih dua saja yakni 17 berbanding 19, mereka yang memberikan mosi untuk menyelidiki kasus Uighur menjadi minoritas dengan 17 suara tetap menjadi minoritas dan China memenangkan voting ini sehingga membuat permasalahan ini tidak dibahas lebih lanjut dalam pertemuan PBB tersebut,” jelas Tumturk.
Organisasi internasional seperti PBB, Parlemen Uni Eropa, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) diharapkan dapat melakukan pendekatan yang adil untuk melihat genosida di Turkistan Timur dan memiliki pemikiran bahwa jika mereka tidak menghentikan genosida yang dilakukan oleh China, maka apa yang terjadi di Turkistan Timur hari ini, genosida yang terjadi akan mengubah nasib seluruh dunia di masa mendatang, dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi di belahan dunia yang lain pula.
“Faktanya, kita dihadapkan pada bahaya seperti itu, kami berfikir bahwa masalah Turkistan Timur adalah kertas lakmus (kertas untuk pengukuran asam basa-red) yang sangat penting, sebuah tolok ukur yang tepat untuk menyadarkan dunia. Dimana saat ini masyarakat dunia dapat mengambil posisi mendapatkan beberapa sen (sedikit) keuntungan dari Tiongkok atau menggunakan kehendak atau posisinya dengan bantuan Tiongkok, dan sebagai akibatnya mereka akan menghadapi tekanan dan kebijakan penghancuran Tiongkok dari jerat hutang dan kekuasaan yang sebelumnya diberikan atau dilindungi oleh Tiongkok, atau dengan mengambil sikap di sisi keadilan, kaum yang tertindas untuk menghentikan genosida di Turkistan Timur sesegera mungkin dan mereka akan dapat mencegah kebijakan imperial dan genosida China yang ekspansionis,” papar ayah dari lima orang anak ini.
Menurutnya persoalan genosida ini sangat penting, organisasi internasional seperti PBB, Uni Eropa dan OKI harus memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) misalkan, yang mengklaim bahwa umat Islam di dunia berkewajiban untuk melindungi hak-hak mereka dan didirikan untuk tujuan ini, adalah perwakilan tertinggi di pemerintahan internasional setelah PBB. “Namun, sayangnya, tidak ada penjelasan atau reaksi yang diajukan kepada China oleh OKI terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Turkistan Timur, baik secara etnis maupun selama genosida. Jika kita melihatnya dari perspektif ini, siapa yang diwakili oleh OKI dan hak-hak Muslim yang mana yang diperhatikan? itu juga menjadi permasalahan tersendiri,” jelasnya.
Genosida Bukan Dugaan, Tapi Fakta
Seyit Tumturk menegaskan bahwa praktik genosida terhadap warga Uighur di Xinjiang oleh Pemerintah China bukanlah dugaan, melainkan fakta dengan sederet bukti dan saksi yang telah banyak disuarakan oleh aktvis Hak Asasi Manusia Internasional di berbagai negara.
“ Jika ada genosida di Turkistan Timur dan China menyangkalnya, maka kami mengklaim bahwa genosida itu ada dan genosida dipraktikkan. Dan ada saksi mata tentang permasalahan ini, adanya korban di kamp konsentrasi dan penjara, adanya korban penyiksaan dan pemerkosaan, adanya saksi mata. Sekelompok 7-8 orang yang berhasil melarikan diri dari kamp konsentrasi, mereka ini (tentunya) adalah saksi mata, saksi genosida di Turkistan Timur, yang disangkal oleh China tetapi kami klaim, dan harus diselidiki secara tidak memihak dan objektif, dengan memberlakukan peradilan di Mahkamah Internasional Den Haag dan bahkan dengan membentuk delegasi pengamat independen bersama dari lembaga-lembaga internasional, sehingga dengan ini masyarakat dapat mengakses informasi yang benar,” ungkapnya.
Tumturk mengungkapkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hal ini ada di depan mata. Ada informasi dalam laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa lebih dari 1 juta orang masyarakat Uighur telah mengalami penyiksaan di kamp-kamp dan penjara dan hukum internasional telah dilanggar. Kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet yang ditolak 4 kali, akhirnya dapat diadakan untuk kelima kalinya. Namun dalam kunjungan ini, satu minggu sebelum kunjungan Ms. Michelle Bachelet, BBC mengungkapkan kepada dunia bahwa Alena Dohon yang merupakan reporter PBB, menerima suap 200 ribu dolar dari China dan berusaha menutupi tentang praktik China dan berusaha menunjukkan bahwa China tidak bersalah. Ini adalah faktual (terarsip), dan ini adalah merupakan skandal.
Ditambahkannya, Michelle Bachelet mengunjungi China melalui laporan yang disiapkan oleh Alena Dohon, reporter hak asasi manusia yang menyiapkan laporan kunjungan tersebut. Dan setelah kunjungan itu, terlepas dari semua tekanan dari China, 4-5 bulan setelah kunjungan, seolah-olah sedang berusaha menyelamatkan barang-barang dari kebakaran, Michelle Bachelet ketika 10 menit sebelum dia berhenti dari pekerjaannya (saat konferensi pers terakhirnya sebagai Komisaris Tinggi PBB), meskipun dia tidak menggunakan secara langsung frasa “genosida” menyatakan bahwa dia mengetahui adanya dokumen dan temuan yang menunjukkan bahwa genosida etnis dilakukan di sana (Uigur), berupa dokumen dan temuan atas pelanggaran HAM. Setelah itu dia terburu-buru meninggalkan pekerjaannya dan melarikan diri.
“ Artinya China tidak hanya menindas orang di Turkistan Timur, tidak hanya menindas dan menyiksa masyarakat, tidak hanya melakukan genosida, tetapi juga membuat Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia yang mengepalai lembaga yang sangat penting seperti PBB tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dan hanya 10 menit sebelum dia meninggalkan jabatannya, dia (Michelle Bachelet) berani mengeluarkan laporan terhadap China (akan adanya genosida). Dari sini, Anda bisa memahami posisi China,” tambahnya.
Aksi demontrasi ke Kedutaan Besar China sudah berkali-kali dilakukan, bahkan menurut Tumturk mungkin sudah hampir 100 kali proses dilakukan, namun hingga saat ini belum membuahkan hasil yang signifikan. Selain itu beberapa tahun terakhir, aksi demonstrasi di Turki juga mengalami permasalahan perizinan yang tidak mudah.
“Akhir-akhir ini kami tidak diizinkan untuk melakukan aksi protes di depan Kedutaan Besar China di Ankara. Terus terang, saya tidak begitu percaya bahwa akan ada hasil yang didapat dari sini. Namun, seperti yang saya sebutkan di atas, jika China mengatakan, “Tidak, kami tidak melakukan genosida” dalam tuduhan genosida kami, maka pengadilan harus dibentuk untuk membuktikannya, dan para korban, saksi, dan bukti harus dihadirkan di pengadilan untuk menentukan apakah ada genosida atau tidak. Dan bahkan jika ada genosida maka harus diumumkan kepada dunia, dan kita harus membuat China membayar dan menanggung atas yang mereka lakukan,” pungkasnya. (rgd/diq)
