JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA– Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengungkap sejumlah fakta di balik pertemuan 5 kader NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog.
Kelima aktivis NU itu sebelumnya telah dipanggil untuk diminta klarifikasi. Berdasarkan pengakuannya, mereka dikonsolidasi oleh LSM atau NGO (nongovernmental organization) yang berperan sebagai pelobi untuk kepentingan Israel.
“Setelah saya tanya, memang yang mengajak ini dari satu chanel NGO yang merupakan advokat dari Israel. Jadi, yang membantu citra Israel, melobi untuk kepentingan Israel, dan sebagainya. Ini yang mengajak dan konsolidasikan mereka. Ya, memang canggih sekali biasanya caranya,” papar Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (16/7).
Ia mengatakan, terdapat organisasi nirlaba atau NGO yang mensponsori pertemuan lima orang warga NU atau nahdliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog.
“Setelah saya tanya-tanya, ini memang dari satu channel NGO yang merupakan advokat dari Israel. Jadi memang ada di dunia ini NGO-NGO yang beroperasi sebagai advokat Israel. Jadi yang membantu lobi dan kepentingan Israel dan lain sebagainya. Ini yang mengajak mereka,” jelasnya.
Disebutkan, terdapat sejumlah organisasi nirlaba yang berperan sebagai advokat Israel, seperti dalam membantu urusan lobi dan negosiasi soal kepentingan Israel. Namun, ia tidak menyebutkan nama dari organisasi nirlaba yang mensponsori kegiatan pertemuan kelima nahdliyin.
NGO yang bekerja untuk Israel itu mendatangi kelima kader NU satu per satu untuk mengajaknya berangkat ke Israel. Awalnya, mereka diminta untuk datang dalam dialog dengan berbagai pihak, membicarakan konflik Hamas-Israel hingga relasi Indonesia-Israel.
Namun, mereka sebelumnya tidak mengetahui akan dipertemukan dengan Isaac Herzog saat bertandang ke Israel.
“Memang mereka di sana programnya adalah sekadar pertemuan-pertemuan, dialog di sana dengan berbagai pihak. Katanya tanpa agenda pertemuan dengan presiden Israel sebelumnya dan itu mendadak didakan di sana,” jelas Gus Yahya.
Gus Yahya menegaskan Indonesia tak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Karenanya, bisa dipastikan kelima kader NU mendapatkan visa kunjungan ke Israel bukan dibuat dari Indonesia.
“Mereka, jelas, bahwa visanya tidak dapat dari indonesia karena memang tidak ada perwakilan Israel di sini, ya. Tapi itu bisa saja diatur soal teknis yang biasa dilakukan siapa pun yang melakukan perjalanan ke Israel,” tegasnya.
Gus Yahya memastikan 5 kader NU tersebut akan disanksi. Sanksi kepada kelima aktivis NU itu akan diberikan oleh masing-masing organisasi di bawah naungan PBNU tersebut.
Mereka adalah Wakil Ketua PWNU Banten Sukron Makmun, Pengurus Lembaga Bahtsul Masail PWNU DKI Jakarta Zainul Ma’arif, Sekum PP Pagar Nusa Munawir Aziz, Wakil Koordinator Bidang Media Informasi, Penelitian, dan Pengembangan PP Fatayat NU Nurul Bahrul Ulum, dan Wakil Koordinator Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup PP Fatayat NU Izza Annafisah Dania.
“Soal sanksi, akan diproses akan diberi sanksi. Aturan kita sudah cukup jelas dan rinci, mengenai kesalahan dan sanksi ini,” ungkap dia.
Gus Yahya menekankan lembaganya juga telah memiliki aturan yang harus dipatuhi para kader, khususnya dalam menyikapi agresi militer dan genosida Israel terhadap Palestina. Hal ini pun, menurut Yahya, semestinya sudah diketahui oleh para Nahdliyin.
“Tidak ada tujuan untuk pengembangan kegiatan ini dan itu, tidak ada. Satu-satunya yang diperbolehkan adalah yang bertujuan untuk membantu rakyat Palestina. Itu satu-satunya yang diperbolehkan,” imbuhnya.
Terpisah, Staf Pj Bupati Kudus bidang Strategi dan Komunikasi, Munawir Aziz, ternyata ikut dalam rombongan lima orang kader NU atau Nahdliyin yang bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Pj Bupati Kudus, Hasan Chabibie, menyebut akan segera mengklarifikasi yang bersangkutan.
“Terkait dengan Mas Munawir, ini saya akan minta klarifikasi pascapertemuan dengan PBNU, karena PBNU hari ini kan dipanggil ya, nanti saya akan minta klarifikasi terhadap Mas Munawir,” kata Hasan kepada wartawan di Kudus, Selasa (16/7).
Hasan mengatakan berencana akan memanggil stafnya itu usai dari Jakarta. Hasan membantah jika kepergian Munawir itu terkait dengan urusan pekerjaan perihal Pemerintah Kabupaten Kudus. Meski demikian, Munawir akan tetap dimintai klarifikasi oleh dirinya.
“Jadi tidak ada urusan pekerjaan dengan pemerintah Kabupaten Kudus atau dengan yang lain,” ujarnya. (voi/dbs/muz)
