JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman bersama Ferry Wawan Cahyono dan Quatly Abdulkadir Alkatiri membuka rapat paripurna yang digelar secara virtual, Selasa (15/6/2021). Rapat itu mengagendakan sambutan gubernur atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020.
“Dalam rapat ini, ada 82 orang hadir secara fisik dan 32 orang secara virtual dari total 119 anggota dewan. Sehingga, rapat paripurna sudah memenuhi kuorum,” kata Sukirman.
Kemudian, ia mempersilahkan Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Prasetyo Aribowo membacakan sambutan Gubernur Ganjar Pranowo.
Dalam sambutan itu disebutkan, kinerja pengelolaan keuangan pemprov selama 2020 lalu yakni realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 meliputi Pendapatan Daerah sebesar Rp 25,39 triliun atau 96,72% dari target Rp 26,25 triliun dan Belanja Daerah tercapai Rp 25,65 triliun atau 93,71% dari anggaran Rp 27,37 triliun.
“Realisasi belanja 2020 itu berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan organisasi,” kata gubernur.
Urusan-urusan tersebut diantaranya Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketertiban Umum, Sosial, Tenaga Kerja, Perempuan, Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, Kependudukan, Perhubungan, Komunikasi, UKM, Penananman Modal, Pariwisata, Perpustakaan, Perikanan, Pertanian, ESDM, Perdagangan, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Pengawasan. Selain itu, urusan Pemerintahan Umum & Fungsi Lainnya.
Untuk Pembiayaan Daerah, kata dia, penerimaannya sebesar Rp 1,11 triliun. Anggaran itu berasal dari penggunaan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dan penerimaan dana bergulir.
“Berdasarkan uraian yang telah disampaikan tadi, maka ringkasan realisasi APBD 2020 yakni Pendapatan Rp 25,39 triliun dan belanja Rp 25,65 triliun sehingga defisit Rp 258 miliar. Dari angka defisit dan pembiayaan, angka SiLPA menjadi Rp 861,34 miliar,” paparnya.
Usai sambutan gubernur itu, Sukirman mengatakan bahwa agenda rapat ke depan dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi atas sambutan gubernur tersebut.
Kemudian, rapat dilanjutkan dengan agenda pembentukan Pansus Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Disebutkan, Ketua Pansus Riyono dan Wakil Ketua Nurul Furqon.
“Apakah rancangan keputusan DPRD mengenai susunan pansus itu dapat disetujui,” tanya Sukirman kepada anggota dewan yang hadir di ruangan dan dijawab serentak, “setuju.(adv/udi)
