JATENGPOS.CO.ID, DEMAK – Seperti kita ketahui, Kemendikbud Riset, dan Teknologi telah mengeluarkan kebijakan tentang Implementasi Kurikulum Merdeka. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk memulihkan kembali aktifitas pembelajaran yang terdampak Covid-19. Dengan kurikulum merdeka ini diharapkan dapat membawa perubahan besar dan pemulihan pembelajaran bagi dunia pendidikan di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Demak. Hal inilah yang coba dijelaskan Bupati Demak Hj dr Eistianah saat membuka Seminar Tentang Implementasi Kurikulum Merdeka pada Sabtu (24/9).
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Demak, saya sangat mendukung Kurikulum Merdeka yang diterapkan di satuan pendidikan di Kabupaten Demak. Kurikulum Merdeka ini memberikan kesempatan bagi para tenaga pendidik untuk berinovasi dan berkreasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran,” ujar Bupati.
“Saya berharap terobosan ini dapat membuat pembelajaran menjadi lebih mudah bagi peserta didik dalam upaya menghasilkan generasi penerus yang berdaya saing, berkarakter, serta berkualitas,” tuturnya kemudian.
Lebih lanjut bupati mengatakan agar pelaksanaan Kurikulum Merdeka dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan mencapai hasil yang optimal, maka seluruh pelaku pendidikan harus memahami dengan benar apa dan bagaimana Kurikulum Merdeka itu.
“Oleh karenanya, saya sangat apresiatif terhadap penyelenggaraan seminar kali ini. Saya menilai seminar ini memiliki nilai yang sangat strategis karena merupakan salah satu upaya nyata untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, serta kualitas tenaga pendidik di Kabupaten Demak. Terutama dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka,” imbuh Bupati.
Dirinya berharap seusai seminar ini, segenap insan pendidik di Kabupaten Demak dapat lebih memahami dan memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.
“Ikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Serap segala ilmu yang diberikan oleh narasumber. Jika ada yang belum mengerti, segera tanyakan dan konsultasikan. Kunci keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka adalah bagaimana para guru harus belajar melalui Komunitas Belajar dan memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar (PMM),” tegas Bupati.
“Saya harap pihak sekolah dapat mendorong para guru untuk segera mengaktifkan Platform Merdeka Mengajar karena melalui platform tersebut dapat ditemukan sumber referensi serta menjadi sumber belajar dan berbagi tentang implementasi Kurikulum Merdeka,” pungkasnya.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikburistek) mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan Kurikulum Merdeka yang diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024. Kebijakan Kemendikburistek terkait kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran.
Merujuk pada kondisi dimana pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya kendala dalam proses pembelajaran di satuan Pendidikan yang memberikan dampak yang cukup signifikan. Kurikulum 2013 yang digunakan pada masa sebelum pandemi menjadi satu satuanya kurikulum yang digunakan satuan pendidikan dalam pembelajaran. Masa pandemi 2020 s.d. 2021 Kemendikburistek mengeluarkan kebijakan penggunaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat (Kur-2013 yang disederhanakan) menjadi rujukan kurikulum bagi satuan pendidikan. Masa pandemi 2021 s.d. 2022 Kemendikburistek mengeluarkan kebijakan penggunaan Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak (SP) dan SMK Pusat Keunggulan (PK).(*)
