JATENGPOS.CO.ID, UNGARAN– Pendataan lapangan penduduk dalam kegiatan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) 2022 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang sudah bergulir.
Kepala BPS Kabupaten Semarang, Sri Wiyadi mengatakan, para petugas akan mendata dengan mendatangi rumah-rumah warga selama satu bulan sejak 15 Oktober sampai 14 November 2022.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang Sri Wiyadi mengimbau masyarakat memberi jawaban sejujur-jujurnya kepada petugas yang akan mendata Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
BPS menyiapkan sebanyak 1.425 petugas yang akan melakukan pendataan kondisi sosial ekonomi warga secara door to door. Sebelumnya petugas telah mendapatkan pelatihan dari instansi terkait.
“Sasaran pendataan tentunya semua warga di wilayah Kabupaten Semarang, sementara jumlah totalnya sekitar 350.000 KK (Kartu Keluarga), data ini bisa lebih karena masih berdasarkan sensus kemarin. Kami mohon masyarakat bisa menerima petugas saat pendataan dan memberi jawaban jujur dan benar,” ujar Kepala BPS Kabupaten Semarang Sri Wiyadi saat kegiatan ‘Ngopi (Ngobrol Pagi) Bareng Wartawan’ di Melva Balemong Hotel dan Resort Ungaran, Selasa (18/10/2022).
Kegiatan diikuti Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Semarang (FKWKS) juga dihadiri perwakilan dari Barenlitbangda dan Diskominfo Kabupaten Semarang.
Dijelaskan oleh Sri Wiyadi, Regsosek bertujuan membangun sistem basis data kependudukan terpadu. Sistem itu akan memuat informasi profil dan kondisi sosial ekonomi penduduk.
Data yang ditampilkan bersifat terpadu yang terkoneksi dengan basis data lain seperti catatan sipil, kesehatan, tenaga kerja, dengan kondisi demografi lainnya memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Menurutnya, pendataan masyarakat melalui kegiatan Regsosek akan lebih akurat. Cakupannya juga akan lebih luas, sehingga bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah bagi masyarakat miskin akan semakin tepat sasaran.
Pendataan Regsosek menjalankan fungsi mendapatkan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan yang terhubung dengan basis data kependudukan hingga tingkat desa/kelurahan.
“Kita akan data kepemilikan aset dari ternak, mobil, kendaraan kondisi rumah dan lain sebagainya. Jadi masyarakat tidak akan bisa bohong kalaupun ada yang bohong petugas pendataan kita sudah bekali bagaimana cara menggali keterangan,” jelasnya.
Ia menyebut, petugas pendataan juga akan menyasar para tunawisma ataupun gelandangan. Untuk itu, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan petugas keamanan untuk melakukan pendataan golongan masyarakat tersebut.
“Kita juga akan mendata para tunawisna karena mobilitas mereka tinggi maka pendataan itu akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia, pada 29 Oktober 2022 malam,” sebutnya.
Mengenai potensi kendala atau kerawanan dalam pelaksanaan di lapangan, Sri Wiyadi menjelaskan, satu satunya yaitu terdapat 24 desa di Kabupaten Semarang yang saat ini masih dalam masa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan dilaksanakan pada 30 Oktober 2022 mendatang.
“Potensi kendala di beberapa desa yang akan melaksanakan Pilkades, sedangkan kita hanya punya waktu satu bulan, sehingga kemungkinan ada potensi rawan, yaitu kita yang kesulitan untuk masuk. Misalnya kalau kita masuk, dicurigai dikira kampanye dan sebagainya,” ungkapnya.
Antisipasi potensi kendala tersebut, lanjut Wiyadi, para petugas akan mempercepat proses pendataan di desa yang menyelenggarakan Pilkades sebelum masa kampanye, yaitu 24 sampai 26 Oktober 2022.
Sebelumnya, BPS telah mengawali tahap pendataan lapangan Regsosek dengan mendatangi rumah Bupati Semarang dinas didampingi Kepala BPS Kabupaten Semarang Sri Wiyadi untuk melakukan wawancara langsung pada Minggu (16/10/2022) sore.
Bupati Semarang H Ngesti Nugraha merupakan warga yang pertama kali mengikuti pendataan lapangan Regsosek dengan harapan dapat memotivasi bagi warga lainnya untuk menerima petugas pendata dengan baik.
Bupati Ngesti Nugraha usai menjalani wawancara dengan petugas pendata, mengimbau kepada masyarakat mendukung pelaksanaan Regsosek. Kegiatan ini untuk mewujudkan satu data perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Warga diminta untuk menerima petugas pendata lapangan yang akan berkunjung ke rumah-rumah dengan baik, “Jangan ragu untuk memberikan jawaban yang benar dan jujur,” katanya. (hms/muz)
