JATENGPOS.CO.ID, SALATIGA – Tensi politik di DPRD Salatiga memanas. Sejumlah fraksi di DPRD Salatiga memprotes keras beberapa Organisasi Perangkat Daerah ( OPD) yang diduga ditunggangi kepentingan politik praktis dari fraksi tertentu. Fraksi yang memprotes yaitu Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat dan Fraksi PKB.
Ketua Komisi B DPRD Kota Salatiga, M.Miftah mengatakan,dirinya mengetahui hal lain saat melakukan pengawasan di Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Salatiga. Dimana ada bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak pembangunan Taman Wisata Religi dan diklaim bantuan itu hanya salah satu fraksi. “Nah, bantuan ini ternyata diklaim oleh salah satu fraksi, padahal DPRD itu lembaga kolektif, tidak bisa mengatasnamakan satu fraksi. Kami minta ASN juga menjaga netralitasnya,” tandas politisi PKB ini.
Dikatakannya, di OPD tersebut juga ada anggaran Rp 16 miliar, dibagi Rp 10 miliar untuk belanja pegawai dan Rp 6 miliar untuk kegiatan. Namun saat ini baru terserap 40 persen sehingga, pihaknya minta ada akselerasi program.
Sementara, Ketua Komisi A DPRD Kota Salatiga, Nono Rohana menegaskan, pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat terkait upacara bendera hari Senin hanya diikut oleh anggota salah satu fraksi DPRD Kota Salatiga
“Ini berpotensi menjadi politisasi di Dinas Pendidikan, padahal pendidikan adalah area netral. Jika memang ada kegiatan tersebut, semua anggota DPRD harus dilibatkan,” ujar legislator PKS ini kepada wartawan, Kamis ( 15/12/2022) sore.
Sementara, anggota DPRD Fraksi Gerindra, Agus Pramono juga mengingatkan jelang tahun politik, OPD harus menjaga situasi agar tetap kondusif dengan menjaga netralitasnya. “Apalagi sebentar lagi memasuki tahun politik dan semua rawan disalahgunakan, jadi semua harus menahan diri agar iklim demokrasi yang baik tetap terjaga,” kata Agus.
Listiyanto dari Partai Golkar menegaskan jangan sampai OPD dimanfaatkan ataupun digunakan untuk keuntungan dari fraksi tertentu.“OPD adalah kepanjangan pemerintah yang harus melayani semua, jika masih ada pelanggaran maka perlu dilakukan evaluasi,” kata Listiyanto. (deb)
