JatengSemarang RayaUtama

Pemkab Empat Lawang Sumsel Tertarik Kaji MPP Kabupaten Semarang

Redaksi
Admin: Redaksi
SAMBUT KUNJUNGAN: Bupati Semarang H Ngesti Nugraha menyambut kunjungan anggota Pemkab Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan di pendapa rumah dinas. FOTO:MUIZ/JATENGPOS

UNGARAN. JATENGPOS.CO.ID- Fungsi pelayanan umum terpadu dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Semarang menarik perhatian Pemkab Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Sumsel).

“Kami ingin melihat langsung kegiatan di MPP disini. Dimana masyarakat dilayani dalam satu tempat. Selanjutnya apa yang harus disiapkan di tempat Kami,” kata Sekda Kabupaten Empat Lawang Pauzan Khoiri saat penerimaan rombongan studi kaji di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang Jalan Ahmad Yani Ungaran, akhir pekan kemarin.

Rombongan studi kaji Pemkab Empat Lawang diikuti puluhan pejabat eselon dan anggota TP PKK. Mereka diterima secara resmi oleh Sekda Djarot Supriyoto. Sebelumnya, Bupati H Ngesti Nugraha sempat menyalami anggota rombongan secara informal.

Baca juga:  Pemprov Jateng Sosialisasikan Transisi Energi Menuju Industri Hijau SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menggandeng banyak pihak, untuk penggunaan energi alternatif dalam menuju industri hijau (green industry). Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno, langkah paling dekat yakni penggunaan panel surya dan gas alam atau Compressed Natural Gas (CNG), untuk dunia industri. "Transisi energinya bertahap. Kita dorong di beberapa kawasan industri juga menggunakannya. Sekarang juga sudah menuju untuk penggunaan CNG di Jawa Tengah," kata Sumarno mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan wakilnya Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), usai Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Bidang Indag Tahun 2025 dan Sosialisasi Rengganis Pintar "Revitalisasi Green Industry" Guna Mendorong Peningkatan Ekspor Jawa Tengah, di The Wujil Resort & Convention Kabupaten Semarang, Kamis, 2 Oktober 2025. Untuk pemanfaatan CNG, kata Sumarno, didukung oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) pemasangan transmisi dari Cirebon-Semarang (Cisem) yang saat ini sedang berproses. "Selain lebih ramah lingkungan, sebetulnya CNG itu menggunakan produk dalam negeri," katanya. Dikatakan Sumarno, Pemerintah Provinsi Jateng juga memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang punya produk CNG yakni PT Jateng Petro Energi. Perseroda didorong untuk memperbanyak produksi gas alam dan disalurkan baik untuk industri kecil maupun besar. Di sisi lain yang tak kalah penting, yakni setiap perizinan usaha dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) harus harus benar-benar dipatuhi. Supaya lingkungan tetap terjaga. Apalagi Jawa Tengah dijadikan provinsi penumpu pangan dan industri, di mana keduanya harus seimbang. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jateng, July Emmylia, mengatakan, program Rengganis Pintar, merupakan, suatu upaya kita untuk dapat mempercepat implementasi Industri Hijau di wilayah setempat. "Karena apa? Karena sekarang ini market driven sudah mewajibkan untuk ber-sertifikat IUDR dan FSC. Nah, kalau tidak kita segera kejar kita akan kehilangan market," katanya. Emmy menjelaskan, green market action itu berada pada angka 79,12 persen. Hal itu harus segera dipenuhi agar tidak kehilangan potensi pasar dan mengurangi produk ekspor. Adapun Rengganis Pintar merupakan sistem mulai dari forum konsultasi, komunikasi, kemudian instrumen indeks siap hijau untuk mengukur kesiapan industri. Khususnya untuk industri kecil menengah (IKM). "Pelaku IKM didampingi dan diberikan fasilitasi sertifikat gratis. Sertifikat gratis ini untuk dapat menuju ke Industri Hijau," katanya. Disperindag, kata Emmy, memiliki target jangka pendek dan panjang. Jangka pendeknya melelui program itu akan menambah jumlah kesadaran pelaku industri untum bersertifikat hijau. Untuk jangka panjang akan membuat peta arah (roadmap). "Pada tahun 2028 nanti Pak Gubernur Ahmad Luthfi itu sudah mencanangkan arah kebijakan pembangunan. Yakni peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah itu melalui potensi lokal dan industri hijau," katanya. (*)

Sekda Djarot Supriyoto saat sambutan menjelaskan pembentukan MPP di Kabupaten Semarang ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan umum. Sehingga warga merasa nyaman memperoleh pelayanan di satu tempat.


“Kondisi geografis dan luas wilayah Kabupaten Semarang menuntut pelayanan yang cepat dan mudah terjangkau. Letak MPP berada di tengah-tengah wilayah,” terangnya.

Ikut mendampingi, Kepala DPMPTSP Valeanto Sukendro, Sekretaris Badan Kesbangpol Alexander Gunawan, Kepala Diskominfo Wiwin Sulistyowati dan pimpinan OPD kabupaten Semarang lainnya.

Pada kesempatan itu, Sekda Pauzan Khoiri dan Sekda Djarot Supriyoto saling berbagi cenderamata. Warga Kabupaten Semarang semakin mudah mengurus soal administrasi dengan adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menyediakan 93 jenis pelayanan.

Baca juga:  PPKM Darurat, Pangdam IV Imbau Masyarakat Boyolali Tetap di Rumah Saja

Terdiri dari 7 instansi vertikal, 14 perangkat daerah, serta 4 badan usaha publik, termasuk BPJS. “MPP bertujuan untuk mengintegrasikan hampir seluruh pelayanan umum agar lebih cepat, mudah, nyaman, dan aman,” ujar Sekda Djarot.

MPP menjadi daya tarik bagi para investor. Hal ini lantaran adanya pelayanan yang terintegrasi dalam satu tempat. Dengan demikian, nantinya banyak penanam modal berinvestasi di Kabupaten Semarang. (muz)


TERKINI

Rekomendasi

...