JATENGPOS.CO.ID, KARANGANYAR – Desa dan Kelurahan di Kabupaten Karanganyar diminta mengawasi warga penerima manfaat bantuan pangan pemerintah. Sebab, jika ada warga menjual beras bantuan tersebut, pihak Desa diminta mencoret warga tersebut dari data penerima manfaat.
Hal itu ditegaskan, Sekertaris Dinsos Karanganyar, Marno saat Pelepasan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Pangan 2023 bersama Bulog Surakarta, Rabu (12/4/2023). Disebutkan Marno, untuk teknis penyaluran ada di Dinas Pertanian, tapi pihaknya meminta koordinasi dengan Dinsos karena data pihaknya siap.
“Saya tak menjamin ini data benar 100 persen. Harapannya beras tak kembali ke pemerintah. Silahkan Desa membuat berita acara jika memang masyarakat berhak menerima ya disalurkan saja itu. Sebab ora patut yen kembali ke pemerintah beras 10 kg itu,” tegasnya.
Marno meminta semua pihak membantu pengawasan. Kalau ada warga yang jual beras, dicoret saja datanya. “Yang nyoret bukan dinas, tapi pihak desa. Dijual kan ini jelas tidak boleh, wong dibantu malah bergaya berarti punya beras di rumah. Ya saya serahkan pihak desa. Piye wargamu iki? Itu jika ada yang jual beras bantuan,” tegasnya.
Sementara, Pimpinan Cabang Bulog Surakarta, Andi Nugroho mengatakan, warga mendapatkan bantuan pangan untuk 3 bulan berupa 10 kg beras jelang hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Diharapkan bisa meringankan beban masyarakat dan menekan inflasi yang dipengaruhi karena naiknya harga beras. Ini sekitar 739 ton per bulan. Untuk berasnya bagus ini. Karena sekarang tak ada beras usia simpan lama, ini baru semua. Beras lokal masyarakat.
“Kita pastikan ini cadangan beras aman. Dan tidak ada yang tersimpan lama. Untuk harga yang jelas HPP pengadaan itu sekitar Rp 9.900,” terangnya. (yas).
