JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jateng Heri Pudyatmoko minta agar akses permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jawa Tengah dibuka lebar. Langkah ini dilakukan guna mendukung pengembangan UMKM yang bangkir usai dihantam pandemi Covid-19.
Saat ini usaha UMKM terus bergeliat sejak pemerintah menetapkan pandemi menjadi endemic beberapa waktu lalu. Momen kebangkitan ekonomi pasca-pandemi Covid-19 diharapkan dapat dimanfaatkan pelaku usaha, khususnya di bidang UMKM untuk menggonjot produksinya.
“Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus membuktikan komitmennya terhadap UMKM, lewat penguatan akses permodalan dan kapasitas pelaku UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), akses permodalan harus dibuka seluas-luasnya,” ujar Heri Pudyatmoko.
Saat ditemui di ruang kerjanya Heri Pudyatmoko menegaskan, selama ini komitmen Pemprov terhadap UMKM cukup bagus. Hanya saja komutmen itu tidak hanya duatas kertas, namun juga harus direalisasikan di lapangan sehingga UMKM ini bisa bergerak lebih cepat.
“Saya kira sekarang ini perlu ada penguatan akses permodalan yang diberikan pemerintah daerah kepada pelaku usaha di bidang UMKM. Hal ini sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19 dan meralisasikan program UMKM naik kelas,” kata Heri Pudyatmoko.
Dijelaskan, keterbatasan modal merupakan masalah yang mendasar dan melekat pada UKM dalam mengembangkan usaha produktifnya. Kebutuhan akan akses pembiayaan dari perbankan sangat diharapkan oleh para pelaku UMKM di Jateng.
Kehadiran perbankan, lanjut Her Pudyatmoko bertujuan untuk mempertemukan dengan pelaku UKM yang mempunyai usaha prospektif dan layak meningkatkan usahanya, agar dapat mengakses pembiayaan dari perbankan khususnya Kredit Program dengan bunga murah dan terjangkau.
Perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Jateng terhadap UMKM memang sangat dibutuhkan, khususnya mereka yang selama ini terkendala permodalan. Terutama pada kebijakan yang berorientasi untuk membantu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku UMKM.
“Salah satunya kendala yang sulit diatasi oleh pelaku UMKM adalah kesulitan mendapatkan akses permodalan. Sehingga diharapkan mereka mudah mendapatkan akses ke perbankan maupun non perbankan. Inilah yang perlu diperhatikan oleh Pemprov Jateng,” jelas pria yang sering disapa Heri Londo itu.
Dengan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi pelaku UMKM, Heri berharap ekonomi Jateng berkembang secara lebih cepat, dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan secara signifikan. Selain itu mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, serta mendorong pertumbuhan wirausaha di Jateng.
Pada tahun 2022, Pemprov Jateng diketahui menyalurkan KUR hingga Rp 55,27 triliun. Dengan akses pembiayaan UMKM, optimisme masyarakat pun diharapkan semakin menguat. Pada awal tahun 2023 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Akses Pembiayaan Melalui Literasi Keuangan.
Tujuan dari Kegiatan Bimtek tersebut yaitu meningkatkan akses pembiayaan bagi UKM melalui Program Pembiayaan dari Lembaga Kuangan Perbankan maupun Non Perbankan yang digulirkan oleh masing-masing Lembaga Keuangan tersebut, dan meningkatkan pemahaman serta pengetahuan bagi para pelaku UKM mengenai mekanisme dan produk-produk yang dihasilkan agar dapat diakses oleh Lembaga Keuangan.
Kepala Dinas Koperasi UKM Jawa Tengah, Ema Rachmawati mengatakan, dari tahun ke tahun pemerintah provinsi terus membina UMKM. Mulai dari pelatihan, edukasi perizinan, pemasaran, hingga akses permodalan.
Ema menjelaskan, pelatihan dan pembinaan terus dilakukan dengan menggandeng sejumlah marketplace besar. Untuk membantu permodalan, BUMD maupun pihak swasta pun dilibatkan. Salah satunya menginisiasai Kredit Lapak, kredit plafon rendah yang memang dikhususkan untuk ibu-ibu pedagang pasar tradisional dan ibu-ibu kreatif rumahan.
Data Dinkop UKM dari tahun 2013, kata Ema, tercatat ada 90.339 UMKM binaan Pemprov Jateng dan terus berkembang jumlahnya mencapai 177.256 UMKM binaan di tahun 2022. UMKM binaan Jateng didominasi produk makanan dan minuman.
Ema mengatakan, penyerapan tenaga kerja melalui UMKM terbukti efektif. Berdasarkan data Dinkop UKM, saat ini serapan tenaga kerja dari UMKM sebanyak 1.320.953 orang. Sedangkan pada tahun 2013 hanya 480.508 orang.
Nilai aset, kata Ema pun meningkat. Tahun 2013 tercatat, total aset UMKM di Jawa Tengah hanya Rp 9,634 miliar. Sedangkan tahun 2022, tercatat total aset mencapai angka Rp 38,719 miliar.
Begitu pula dengan omzet. Tercatat pada tahun 2022 omzet UMKM mencapai Rp 68,387 triliun. Sedangkan tahun 2013 omzet UMKM Jateng hanya Rp 20,355 triliun.
Ema mengatakan, pihaknya terus mendorong UMKM Jateng naik kelas. Pekerjaan rumah yang masih diperbaiki adalah mentalitas dan perilaku dari pelaku UMKM. Ema berharap, pelaku usaha terus berbenah dan meningkatkan kualitasnya. (sgt/anf)
SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jateng Heri Pudyatmoko minta agar akses permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jawa Tengah dibuka lebar. Langkah ini dilakukan guna mendukung pengembangan UMKM yang bangkir usai dihantam pandemi Covid-19.
Saat ini usaha UMKM terus bergeliat sejak pemerintah menetapkan pandemi menjadi endemic beberapa waktu lalu. Momen kebangkitan ekonomi pasca-pandemi Covid-19 diharapkan dapat dimanfaatkan pelaku usaha, khususnya di bidang UMKM untuk menggonjot produksinya.
“Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus membuktikan komitmennya terhadap UMKM, lewat penguatan akses permodalan dan kapasitas pelaku UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), akses permodalan harus dibuka seluas-luasnya,” ujar Heri Pudyatmoko.
Saat ditemui di ruang kerjanya Heri Pudyatmoko menegaskan, selama ini komitmen Pemprov terhadap UMKM cukup bagus. Hanya saja komutmen itu tidak hanya duatas kertas, namun juga harus direalisasikan di lapangan sehingga UMKM ini bisa bergerak lebih cepat.
“Saya kira sekarang ini perlu ada penguatan akses permodalan yang diberikan pemerintah daerah kepada pelaku usaha di bidang UMKM. Hal ini sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19 dan meralisasikan program UMKM naik kelas,” kata Heri Pudyatmoko.
Dijelaskan, keterbatasan modal merupakan masalah yang mendasar dan melekat pada UKM dalam mengembangkan usaha produktifnya. Kebutuhan akan akses pembiayaan dari perbankan sangat diharapkan oleh para pelaku UMKM di Jateng.
Kehadiran perbankan, lanjut Her Pudyatmoko bertujuan untuk mempertemukan dengan pelaku UKM yang mempunyai usaha prospektif dan layak meningkatkan usahanya, agar dapat mengakses pembiayaan dari perbankan khususnya Kredit Program dengan bunga murah dan terjangkau.
Perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Jateng terhadap UMKM memang sangat dibutuhkan, khususnya mereka yang selama ini terkendala permodalan. Terutama pada kebijakan yang berorientasi untuk membantu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku UMKM.
“Salah satunya kendala yang sulit diatasi oleh pelaku UMKM adalah kesulitan mendapatkan akses permodalan. Sehingga diharapkan mereka mudah mendapatkan akses ke perbankan maupun non perbankan. Inilah yang perlu diperhatikan oleh Pemprov Jateng,” jelas pria yang sering disapa Heri Londo itu.
Dengan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi pelaku UMKM, Heri berharap ekonomi Jateng berkembang secara lebih cepat, dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan secara signifikan. Selain itu mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, serta mendorong pertumbuhan wirausaha di Jateng.
Pada tahun 2022, Pemprov Jateng diketahui menyalurkan KUR hingga Rp 55,27 triliun. Dengan akses pembiayaan UMKM, optimisme masyarakat pun diharapkan semakin menguat. Pada awal tahun 2023 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Akses Pembiayaan Melalui Literasi Keuangan.
Tujuan dari Kegiatan Bimtek tersebut yaitu meningkatkan akses pembiayaan bagi UKM melalui Program Pembiayaan dari Lembaga Kuangan Perbankan maupun Non Perbankan yang digulirkan oleh masing-masing Lembaga Keuangan tersebut, dan meningkatkan pemahaman serta pengetahuan bagi para pelaku UKM mengenai mekanisme dan produk-produk yang dihasilkan agar dapat diakses oleh Lembaga Keuangan.
Kepala Dinas Koperasi UKM Jawa Tengah, Ema Rachmawati mengatakan, dari tahun ke tahun pemerintah provinsi terus membina UMKM. Mulai dari pelatihan, edukasi perizinan, pemasaran, hingga akses permodalan.
Ema menjelaskan, pelatihan dan pembinaan terus dilakukan dengan menggandeng sejumlah marketplace besar. Untuk membantu permodalan, BUMD maupun pihak swasta pun dilibatkan. Salah satunya menginisiasai Kredit Lapak, kredit plafon rendah yang memang dikhususkan untuk ibu-ibu pedagang pasar tradisional dan ibu-ibu kreatif rumahan.
Data Dinkop UKM dari tahun 2013, kata Ema, tercatat ada 90.339 UMKM binaan Pemprov Jateng dan terus berkembang jumlahnya mencapai 177.256 UMKM binaan di tahun 2022. UMKM binaan Jateng didominasi produk makanan dan minuman.
Ema mengatakan, penyerapan tenaga kerja melalui UMKM terbukti efektif. Berdasarkan data Dinkop UKM, saat ini serapan tenaga kerja dari UMKM sebanyak 1.320.953 orang. Sedangkan pada tahun 2013 hanya 480.508 orang.
Nilai aset, kata Ema pun meningkat. Tahun 2013 tercatat, total aset UMKM di Jawa Tengah hanya Rp 9,634 miliar. Sedangkan tahun 2022, tercatat total aset mencapai angka Rp 38,719 miliar.
Begitu pula dengan omzet. Tercatat pada tahun 2022 omzet UMKM mencapai Rp 68,387 triliun. Sedangkan tahun 2013 omzet UMKM Jateng hanya Rp 20,355 triliun.
Ema mengatakan, pihaknya terus mendorong UMKM Jateng naik kelas. Pekerjaan rumah yang masih diperbaiki adalah mentalitas dan perilaku dari pelaku UMKM. Ema berharap, pelaku usaha terus berbenah dan meningkatkan kualitasnya. (sgt/anf/adv)
