JATENGPOS.CO.ID, PEKALONGAN – Kualitas pendidikan di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah perlu ditingkatkan. Hal ini dilakukan agar pendidikan yang berkualitas lebih merata sehingga tidak ada kesenjangan antara satu kabupaten/kota dengan lainnya. Upaya yang dilakukan oleh Pemprov Jateng menurut Wakil Ketua DPRD Jateng, H Sukirman SS perlu ditingkatkan lagi.
Saat ditemui beberapa waktu lalu usai menggelar pertemuan dengan warga di Kota Pekalongan, Sukirman mengatakan, saat ini indek pembangunan manusia di Jateng belum merata. Ada daerah yang maju, namun ada juga daerah yang masih perlu dikembangkan. “Padahal kita tahu bahwa pendidikan merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan,” ujar Sukirman.
Politisi PKB ini kemudian menyitir kata-kata orang bijak yang mengatakan, pendidikan memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya berawal dari pendidikan. “Jadi kalau mau melakukan perbaikan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka pendidikan menjadi kunci,” ujar Sukirman.
Tidak hanya itu saja, pendidikan juga bisa menjadi penangkal adanya pesoalan sosial kemasyarakatan. Menurutnya jika pendidikan tidak diurus dengan baik, maka generasi yang akan datang tidak lagi memiliki kepedulian, sehingga jika dibarkan dapat memicu masalah sosial di tengah masyarakat.
“Harus menciptakan perekonomian yang mapan. Dengan demikian, kebutuhan dasar seorang warga bisa tercukupi dan tidak ada kesenjangan ekonomi,” tegas Sukirman. Ia menambahkan pendidikan harus mampu memberikan pemahaman keberagaman dan saling menghormati sekaligus menghargai kelompok lain.
“Sistem pendidikan harus kita evaluasi tuntas agar semakin mantap dan yakin bahwa ada perlindungan generasi muda kita terkait ajaran radikal,” ujarnya. Sekretaris DPW PKB Jateng tersebut menegaskan keberagaman harus dipupuk melalui berbagai macam kegiatan lintas kepentingan. Terlebih Indonesia memiliki keberagaman agama, suku, etnis, dan sebagainya.
Menurutnya, upaya memupuk keberagaman tidak bisa berjalan sendiri-sendiri sesuai kepentingan kelompok. Untuk menangkal persoalan sosial di masyarakat, diperlukan segala upaya terutama dari perbaikan ekonomi dan pendidikan yang lebih berkualitas sehingga membawa manfaat untuk masyarakat.
Sukirman juga mengapresiasi Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Pekalongan yang telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya dengan menerapkan kurikulum merdeka serta perbaikan kualitas sarana dan prasaran pendidikan. “Perbaikan sarana dan prasarana salah satu upaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Kota Pekalongan.” katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Zainul Hakim menekankan bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan guru juga jadi kunci. “Guru penggerak ini melalui proses seleksi dan perjuangan, tapi keberhasilan itu bukan pada pengukuhan mereka sebagai guru penggerak namun bagaimana mereka bisa mengubah kualitas pendidikan di Kota Pekalongan,” katanya.
“Bagaimana guru penggerak mendidik para pelajar, membangkitkan semangat belajar, dan membawa perubahan lebih baik lagi,” tuturnya. Menurut Zainul Hakim keberhasilan itu dalam cara mengajar, ketika dikukuhkan tapi tak ada perubahan akan percuma.
“Mudah-mudahan kualitas pendidikan semakin meningkat hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan,” kata Aaf. Selama ini progres pendidikan di Kota Pekalongan berjalan sesuai relnya dan diharapkan kualitas pendidikan di Kota Pekalongan bisa lebih baik.
Zainul Hakim menerangkan, sejumlah upaya telah dilakukan. Diantaranya adalah acara Loka 7 angkatan 7 Program Pendidikan Guru Penggerak yang dihelat oleh Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. “Ini merupakan angkatan kedua di Kota Pekalongan sedangkan di provinsi kali ke-7, setelah program para guru lulus diberi sertifikat,” ujar Hakim.
Dikatakan Hakim, predikat guru penggerak ini sebuah keniscayaan, ke depan yang akan jadi kepala sekolah diprioritaskan adalah lulusan guru penggerak. Ada 34 guru yang ikut dalam program ini yakni untuk guru PAUD, TK, SD, dan SMP di bawah naungan Dindik Kota Pekalongan dan SMA SMK kewenangan Provinsi Jawa Tengah.
Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pendidikan pada tahun 2024 meningkatkan keseriusan menyediakan pendidikan inklusif bagi semua peserta didik di kota Pekalongan, Zainul Hakim mengatakan bahwa penyediaan pendidikan inklusif tersebut sesuai dengan arah kebijakan Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) dan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah.
“Di tahun 2024 kami menekan untuk pelaksanaan pendidikan lebih mengarah pendidikan yang inklusif, sehingga anak-anak berkebutuhan khusus dengan keterbatasan secara fisik maupun mental mendapatkan hak belajar yang sama. Namun untuk mengoptimalkan pendidikan kami akan mencoba meningkatkan kualitas kelembagaan Layanan Konsultasi Pendidikan (lakondik) menjadi Unit Layanan Disabilitas (ULD),” terangnya.
Dijelaskan Zainul, kedepan pihaknya akan memperkuat kelembagaan pendidikan termasuk didalamnya Sumber daya manusia yakni tenaga pendidik dengan melibatkan Unit Layanan Disabilitas yang ada, sehingga nantinya tidak ada lagi satuan pendidikan yang menolak siswa berkubutuhan khusus. Pendidikan inklusif ini akan berlaku di semua jenjang pendidikan PAUD, SD, dan SMP. (sgt/anf/adv)
