JATENGPOS.CO.ID, SOLO – Presiden Joko Widodo menanggapi dengan santai aksi demonstrasi yang digelar oleh sekelompok massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang mempertanyakan keaslian ijazahnya, Rabu (16/04).
Aksi yang berlangsung di kediaman pribadi Jokowi di Solo itu diwarnai dengan permintaan agar Presiden menunjukkan ijazah asli kelulusannya dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
Jokowi menerima perwakilan pendemo secara langsung di ruang tamu kediamannya. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban hukum untuk memperlihatkan ijazah tersebut kepada publik, terlebih kepada pihak-pihak yang tidak memiliki otoritas dalam hal ini.
“Alhamdulillah sudah saya terima tadi di dalam rumah. Apapun, beliau-beliau ini silaturahmi tentu saya terima dengan baik. Karena mereka meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka,” ujar Jokowi.
Presiden juga menegaskan bahwa pihak-pihak tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya dalam persoalan ini. Ia menambahkan bahwa keabsahan ijazahnya sudah diklarifikasi secara resmi oleh pihak UGM.
“Sudah sangat jelas, kemarin UGM juga telah memberikan penjelasan yang gamblang dan resmi,” tambah Jokowi.
Meski demikian, Jokowi tidak menutup kemungkinan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Ia menyebut tudingan yang terus-menerus dilayangkan terhadap dirinya sudah mengarah pada fitnah dan pencemaran nama baik. “Saya mempertimbangkan untuk membawa ini ke ranah hukum. Nanti kuasa hukum yang akan memutuskan langkah selanjutnya,” ucapnya.
Koordinator aksi, Rizal Fadillah, yang sempat berdialog langsung dengan Jokowi, mengaku belum puas dengan jawaban Presiden. Ia menilai bahwa permintaan masyarakat untuk mendapatkan verifikasi langsung dari Presiden adalah wajar demi menjawab keraguan publik.
“Kami ingin mendapatkan informasi, konfirmasi, bahkan verifikasi soal ijazah Pak Jokowi. Tapi beliau tidak berkenan menunjukkan, dan mengembalikannya ke proses hukum,” ujar Rizal usai keluar dari pertemuan.
Ia menyebut bahwa pihaknya sudah dua kali mengirim surat permintaan klarifikasi, namun belum ada tindak lanjut yang sesuai harapan mereka. “Harapannya, Presiden bisa menunjukkan secara langsung, agar polemik ini bisa selesai,” tambahnya.
Meski demikian, Rizal menyampaikan bahwa pihaknya akan terus menempuh jalur hukum dan menyambut baik jika persoalan ini dibawa ke pengadilan untuk memperoleh kejelasan secara legal formal.
Sebelumnya, Universitas Gadjah Mada sebagai institusi tempat Jokowi menempuh pendidikan telah memberikan klarifikasi resmi. Pihak kampus menyatakan bahwa data dan dokumen terkait kelulusan Jokowi valid, dan ijazah yang bersangkutan dikeluarkan sesuai prosedur akademik yang berlaku.
Namun, dalam pernyataannya, Rizal menilai klarifikasi tersebut belum menyentuh aspek verifikasi personal dan dokumen secara menyeluruh. “Masih banyak hal yang belum terverifikasi. Klarifikasi saja belum cukup,” ujarnya.
Meski aksi berjalan tertib, momen ini kembali menyoroti pentingnya kepercayaan publik terhadap integritas pejabat negara serta perlunya kejelasan dalam menyikapi isu-isu yang menyangkut nama baik.(dea)
