JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, Sekolah Antikorupsi bagi Kepala Desa se- Jawa Tengah merupakan upaya dalam mewujudkan komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Kepala desa sebagai penyelenggara pemerintah adalah pemimpin yang harus memiliki integritas.
“Sebagaimana pernah disampaikan Bapak Gubernur, ikan busuk dimulai dari kepala. Artinya, integritas dimulai dari pimpinan. Kepala desa adalah pemimpin di desa. Integritas adalah mewujudkan akselerasi pembangunan desa dan meminimalisir penyimpangan keuangan desa,” jelas Sekda saat menyampaikan laporan pelaksanaan Sekolah Antikorupsi bagi Kepala Desa se Jawa Tengah di GOR Jatidiri, Selasa (29/04/2025).
Lebih lanjut, Sekda mengatakan,
kegiatan ini menindaklanjuti arahan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maemoen dalam mewujudkan visi misi gubernur dan wagub untuk mewujudkan Jateng Maju Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karenanya, desa harus responsif dan kolaboratif dengan Pemda baik provinsi maupun kabupaten atau kota.
Pemprov, kata Marno sapaan akrabnya, telah berupaya melaksanakan pencegahan atinkorupsi di desa melalui sosialisasi desa antikorupsi dan bimbingan teknis desa antikorupsi.
Melalui kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah ada 30 desa di Jawa Tengah yang ditetapkan menjadi percontohan desa antikorupsi. Sedangkan 290 desa berkolaborasi dengan inspektorat, Kemendagri dan Dispermades.
Sekolah Antikorupsi bagi Kepala Desa se Jawa Tengah diikuti 7.810 kepala desa, 29 bupati, 35 inspektorat di Jateng, 29 kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa se Jateng dan OPD di Pemprov Jateng. “Kami berterima kasih atas semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Semoga Sekolah Antikorupsi bagi kepala desa se Jawa Tengah ini dapat meminimalisir penyimpangan keuangan desa, Ngopeni dan Nglakoni Desa tanpa korupsi,” pungkasnya. (*/jan)
