JATENGPOS.CO.ID, UNGARAN– Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Semarang menggelar rapat koordinasi (rakor) Kebijakan Pupuk Bersubsidi 2025 di Gedung Dharma Satya Kompleks Kantor Bupati Semarang di Ungaran, kemarin.
Rapat dibuka oleh Pelaksana tugas (Plt) Asisten Ekonomi dan Pembangunan Tri Martono mewakili Sekda Djarot Supriyoto Hadir puluhan pengecer dan distributor pupuk subsidi, perwakilan PT Pupuk Indonesia Regional 2 Jateng, perwakilan Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng dan perwakilan Dispertanikap Kabupaten Semarang.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Semarang Ismail Fahmi yang juga hadir pada rapat itu mengimbau para pelaku usaha terkait distribusi pupuk bersubsidi untuk melaksanakannya sesuai peraturan yang berlaku. Dia tidak mau terjadi pelanggaran peraturan yang berujung kasus pidana.
“Korupsi pupuk bersubsidi ini masalah serius. sangat penting (bagi petani ). Perlu pengawasan ketat secara bersama-sama terhadap penyalurannya,” pintanya.
Kajari yang sudah berpengalaman bertugas di beberapa Provinsi dan Kabupaten ini membeberkan beberapa modus penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi.
Diantaranya pengalihan penjualan ke daerah lain, penimbunan lalu dijual lagi diatas harga eceran tertinggi (HET) maupun pemalsuan data kebutuhan kelompok tani. Perbuatan jahat itu bisa melibatkan distributor, pengecer bahkan Kepala Desa.
Plt Asisten Ekonomi dan Pembangunan Tri Martono melaporkan pada tahun 2025 , Kabupaten Semarang mendapat kuota pupuk bersubsidi sebanyak 11 juta kilogram NPK dan 15,5 juta kilogram Urea.
Harga eceran tertinggi (HET) pupuk urea ditetapkan Rp 2.250/kg. Sedangkan NPK Rp2.300/kg. Para petani yang berhak membeli pupuk bersubsidi harus tergabung dalam kelompok tani atau petani dengan luasan lahan maksimal dua hektare.
Alokasi terbanyak di Pringapus dan Getasan paling sedikit.
“Para petani penerima mengusahakan tanam padi, jagung, kedelai , cabai,bawang merah, bawang putih, kopi dan tebu ,” terangnya. (muz)
