JATENGPOS.CO.ID, KLATEN – Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras terhadap para pelaku usaha nakal di sektor pangan, menyebut mereka sebagai “pengkhianat bangsa” dan “vampir ekonomi” yang merugikan rakyat.
Pernyataan tegas ini disampaikan Presiden saat meluncurkan kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Senin (21/07/2025).
Presiden Prabowo menyoroti praktik curang yang dilakukan oleh penggilingan padi besar dan produsen beras. Ia mengungkapkan, meskipun harga Gabah Kering Panen (GKP) kini telah mencapai Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp6.500/kg, masih ada penekanan harga yang merugikan petani.
“Ada penggilingan padi besar yang nakal, yang mengeruk keuntungan hingga Rp2 triliun per bulan. Jika mereka tidak patuh pada kepentingan negara, saya akan sita dan serahkan kepada koperasi untuk dikelola demi kesejahteraan petani,” tegas Presiden Prabowo di hadapan ribuan kepala desa dan jajaran kementerian terkait.
Lebih lanjut, Presiden membongkar praktik manipulasi di pasar beras nasional, di mana beras kualitas medium dikemas dan dijual sebagai beras premium dengan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Prabowo menegaskan, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan penipuan, kejahatan ekonomi, dan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa.
“Kerugian masyarakat akibat praktik seperti ini mencapai Rp100 triliun per tahun. Ini penghianatan kepada bangsa dan rakyat. Ini upaya membuat Indonesia terus lemah dan miskin. Saya tidak terima, saya disumpah sebagai Presiden untuk memegang teguh aturan dan UUD yang berlaku,” ujar Presiden Prabowo dengan nada tinggi.
Menanggapi praktik curang yang merugikan negara ini, Presiden Prabowo langsung memerintahkan Jaksa Agung dan Kapolri untuk mengusut dan menindak tegas seluruh pelaku kecurangan, baik dalam rantai distribusi maupun di sektor penggilingan padi dan distribusi beras.
“Jaksa Agung dan Kapolri, saya yakin kalian setia kepada rakyat dan kedaulatan Indonesia. Segera usut dan tindak! Kita bela kebenaran, keadilan, dan rakyat kita,” perintah Presiden tegas.
Prabowo juga menegaskan bahwa akar persoalan pangan nasional bukan hanya masalah teknis, tetapi menyentuh soal kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial. Ia menyebut praktik curang di sektor pangan terus membuat rakyat Indonesia miskin, meskipun negara telah memiliki semua instrumen pemerintahan.
“Kemerdekaan sejati bukan hanya lagu. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Negara yang merdeka adalah negara yang mampu memberi makan dan kehidupan layak bagi rakyatnya,” ucap Presiden.
Presiden Prabowo menyatakan telah memberi peringatan keras kepada para pengusaha untuk mematuhi aturan. Jika tetap melanggar, negara akan bertindak tegas.
“Kalau kita tertibkan, kita punya Rp100 triliun per tahun. Itu bisa memperbaiki 100 ribu sekolah. Dalam 3,5 tahun, kita bisa benahi semua bersama. Tapi kalau dibiarkan, ini saya anggap sebagai sabotase ekonomi Indonesia, menikam rakyat dari belakang. Ini harus kita hentikan!” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berhasil mengungkap adanya dugaan terhadap 212 merek beras yang tidak sesuai dengan volume, HET, dan standar mutu.
Dugaan pelanggaran ini diduga menjadi salah satu penyebab anomali lonjakan harga beras tingkat konsumen di tengah peningkatan produksi dalam negeri.
Mentan Amran dalam berbagai kesempatan menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan menindak tegas pengusaha atau produsen yang terbukti melakukan kecurangan.
“Seluruh pengusaha beras seluruh Indonesia yang tidak mengikuti aturan harus ditindak. Ini perintah Bapak Presiden Prabowo. Karena kita harus menjaga pangan Indonesia di saat negara lain sedang mengalami kesulitan pangan,” tegas Mentan Amran.(dea)
