JATENGPOS.CO.ID SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah daerah yang menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tersebut sangat ditentukan oleh pemerataan mutu dan kemudahan akses layanan Puskesmas di seluruh daerah.
Menurut Heri, layanan kesehatan gratis tidak boleh hanya dirasakan oleh warga di kawasan perkotaan atau wilayah yang sudah maju. Pemerintah, kata dia, harus memastikan masyarakat di desa-desa terpencil juga mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara.
“Program ini bertujuan melindungi kelompok rentan. Karena itu, keadilan layanan harus menjadi prioritas, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari pusat kota,” ujar Heri saat berada di Temanggung.
Ia mengungkapkan bahwa kesenjangan fasilitas kesehatan masih menjadi persoalan serius di Jawa Tengah.
Sejumlah Puskesmas di wilayah pegunungan, perbatasan, dan daerah sulit akses masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, kekurangan tenaga medis, serta minimnya ketersediaan obat dan alat kesehatan.
Heri menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi tanpa diskriminasi geografis.
“Tidak boleh ada warga yang kesulitan mendapat layanan hanya karena tinggal di daerah terpencil. Negara harus hadir hingga ke pelosok,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Untuk menjawab persoalan itu, ia mendorong peningkatan alokasi anggaran guna memperkuat Puskesmas, membangun Puskesmas Pembantu, serta memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang bersedia mengabdi di wilayah dengan akses terbatas.
Selain penguatan sarana dan SDM, Heri juga menilai perlunya perubahan pendekatan layanan Puskesmas agar tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga aktif dalam edukasi dan pencegahan penyakit.
“Puskesmas seharusnya menjadi garda terdepan edukasi kesehatan masyarakat, bukan sekadar tempat warga berobat saat sakit,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan sistem rujukan dan layanan darurat juga menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan. Ketersediaan ambulans serta koordinasi yang cepat antara Puskesmas dan rumah sakit rujukan harus berjalan secara efektif.
“Pelayanan kesehatan harus terintegrasi dan responsif. Jangan sampai masyarakat menunggu lama hanya untuk mendapatkan rujukan,” katanya.
Heri turut mengapresiasi daerah-daerah yang telah menerapkan inovasi berbasis teknologi informasi, seperti sistem pendaftaran online dan rekam medis digital.
Menurutnya, langkah tersebut perlu diperluas untuk mempercepat layanan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap fasilitas kesehatan pemerintah.
Menutup pernyataannya, Heri menegaskan komitmen DPRD Jawa Tengah untuk terus mengawal pelaksanaan program kesehatan gratis agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
“Kesehatan adalah fondasi kesejahteraan. Karena itu, pelayanan harus berkualitas, adil, dan merata, baik di kota maupun di pelosok desa,” pungkasnya. (sgt)
