JATENGPOS.CO.ID SEMARANG – Jawa Tengah memiliki sekitar 4,2 juta unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Meski momentum Lebaran 2026 sempat mendongkrak omzet pedagang hingga dua kali lipat di banyak lokasi, tantangan pasca-Lebaran tetap besar.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Heri Pudyatmoko mendorong penguatan UMKM secara menyeluruh agar tetap menjadi penyangga ekonomi yang kuat.
Ia menegaskan pentingnya langkah konkret untuk memperkuat UMKM. Menurutnya, sektor ini tidak boleh hanya bertahan, tapi harus naik kelas agar mampu menyerap tenaga kerja dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Heri juga mendorong strategi penguatan UMKM yang terukur. Pertama, percepatan digitalisasi melalui pelatihan pemasaran online dan branding produk agar bisa menjangkau pasar lebih luas.
Kedua, kemudahan akses permodalan dengan menyederhanakan prosedur KUR dan skema pembiayaan mikro tanpa agunan yang memberatkan.
Ketiga, lanjutnya, pendampingan intensif untuk peningkatan kualitas produk, termasuk sertifikasi halal, standar kemasan dan inovasi produk olahan. Keempat, integrasi pasar dengan mempermudah UMKM memasok ke ritel modern dan platform e-commerce.
“UMKM harus didorong naik kelas secara nyata. Kita tidak boleh biarkan mereka hanya bertahan di level mikro tanpa kemajuan,” tegas Heri.
Heri menekankan bahwa dalam hal ini, diperlukan sinergi kuat antara DPRD, Pemprov Jateng, Dinas Koperasi dan UKM, serta perguruan tinggi. Menurutnya, program pendampingan berbasis desa perlu diwujudkan secara intensif agar UMKM di pedesaan tidak tertinggal dari yang di perkotaan.
“Pemuda dan mahasiswa perlu ikut terlibat sebagai pendamping. Bisa membantu pengarahan terkait kemasan yang lebih modern, termasuk juga mengajarkan konten promosi dan manajemen usaha digital,” ujarnya.
Dengan jumlah mencapai 4,2 juta unit, kata Heri, UMKM memiliki potensi luar biasa sebagai penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah.
Jika strategi penguatan ini dijalankan konsisten, dampaknya akan langsung terasa pada peningkatan pendapatan rumah tangga dan pengurangan urbanisasi.
Heri Pudyatmoko menambahkan bahwa penguatan UMKM harus dilakukan dengan penuh integritas. “Ini bukan sekadar program, tapi tanggung jawab kita untuk menjaga ekonomi daerah tetap inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (sgt)
