JATENGPOS.CO.ID, TEMANGGUNG – Kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel dan armada, tetapi juga oleh dukungan operasional yang memadai. Di Kabupaten Temanggung, kenaikan biaya bahan bakar minyak non-subsidi mulai dirasakan sebagai beban serius dalam penanganan kebencanaan, terutama untuk menggerakkan armada lapangan seperti mobil tangki air bersih dan truk serbaguna.
Persoalan tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja reses Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Wibowo Prasetyo, ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung. Dalam pertemuan itu, BPBD menyampaikan sejumlah tantangan, mulai dari meningkatnya biaya operasional, keterbatasan anggaran, hingga perlunya penguatan Desa Tanggap Bencana atau Destana.
Kepala BPBD Temanggung, Totok Nursetyanto, menjelaskan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi pihaknya adalah penggunaan BBM non-subsidi untuk kendaraan operasional. Menurutnya, BPBD tidak diperbolehkan menggunakan BBM subsidi, sementara sebagian besar armada kebencanaan menggunakan solar.
“Ini cukup berat bagi kami. Sekitar 80 persen armada menggunakan solar, seperti mobil tangki air bersih dan truk angkutan serbaguna. Dengan kondisi ini, biaya operasional menjadi meningkat signifikan,” jelas Totok.
Kondisi tersebut, lanjut Totok, berpengaruh langsung terhadap kesiapan operasional di lapangan. Padahal, dalam situasi darurat bencana, kecepatan respons menjadi faktor penting. Armada harus siap bergerak sewaktu-waktu, baik untuk distribusi air bersih, pengangkutan logistik, evakuasi, maupun penanganan dampak bencana lainnya.
Selain persoalan BBM, BPBD Temanggung juga menyoroti penguatan program Desa Tanggap Bencana. Dari total 289 desa dan kelurahan di Kabupaten Temanggung, baru 72 desa yang telah terbentuk sebagai Destana. Jumlah tersebut dinilai masih perlu terus ditambah mengingat Temanggung memiliki potensi kerawanan bencana yang cukup beragam, mulai dari tanah longsor, angin kencang, kekeringan, hingga ancaman kebakaran pada musim kemarau.
Totok menyampaikan, pada tahun-tahun sebelumnya pembentukan Destana dapat menjangkau sekitar 10 desa setiap tahun. Namun, karena adanya efisiensi anggaran, pada 2026 ini pembentukan Destana baru hanya ditargetkan sebanyak 5 desa.
“Kami tetap berupaya memperluas jangkauan Destana, meskipun dengan keterbatasan anggaran yang ada,” tambahnya.
Menurut Totok, keberadaan Destana sangat penting karena masyarakat desa menjadi garda terdepan saat bencana terjadi. Melalui Destana, warga dilatih mengenali potensi ancaman, memahami jalur evakuasi, menyusun rencana kontingensi, hingga membangun budaya kesiapsiagaan sejak tingkat paling bawah.
Untuk memperkuat kemampuan respons, BPBD Temanggung juga berencana menggelar latihan kebencanaan secara rutin bersama BPBD daerah sekitar, antara lain Wonosobo dan Banjarnegara. Kolaborasi lintas daerah tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi, mempercepat respons, dan meningkatkan kesiapan personel saat menghadapi bencana yang berpotensi terjadi di wilayah perbatasan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wibowo Prasetyo menyatakan bahwa persoalan kebencanaan di daerah harus mendapat perhatian serius. Menurutnya, daerah tidak boleh dibiarkan bekerja dengan keterbatasan ketika menghadapi situasi darurat yang menyangkut keselamatan warga.
“Aspirasi dan kendala yang disampaikan BPBD Temanggung akan kami bawa ke pusat. Harus ada perhatian lebih terhadap dukungan operasional, penguatan armada, dan perluasan program kesiapsiagaan bencana di daerah,” ujar Wibowo.
Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah VI itu menegaskan, Komisi VIII memiliki perhatian besar terhadap isu kebencanaan karena menyangkut perlindungan masyarakat. Ia menilai, penguatan BPBD, Destana, relawan, serta edukasi kebencanaan harus berjalan beriringan agar penanganan bencana tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga semakin kuat dalam aspek mitigasi.
“Penanggulangan bencana tidak bisa hanya menunggu kejadian. Yang lebih penting adalah kesiapsiagaan sejak awal. Desa-desa harus diperkuat, masyarakat harus dilatih, dan BPBD harus mendapat dukungan yang memadai agar bisa bergerak cepat saat dibutuhkan,” katanya.
Kunjungan reses tersebut menjadi ruang penting untuk mendengar langsung kondisi lapangan yang dihadapi BPBD Temanggung. Dari persoalan biaya BBM hingga keterbatasan pembentukan Destana, seluruh masukan itu diharapkan dapat menjadi bahan perjuangan dalam penyusunan kebijakan dan penguatan dukungan penanggulangan bencana di daerah.
