JATENGPOS.CO.ID SEMARANG – Arus urbanisasi yang terus terjadi setiap tahun tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan lapangan kerja, tetapi juga berkaitan erat dengan akses pendidikan yang belum sepenuhnya merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah menunjukkan tingkat partisipasi sekolah (APS) masyarakat di wilayah perdesaan masih berada di bawah wilayah perkotaan, menandakan masih adanya kesenjangan akses pendidikan yang perlu menjadi perhatian bersama.
Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap tingginya keinginan sebagian generasi muda desa untuk berpindah ke kota demi memperoleh akses pendidikan yang lebih baik serta peluang pengembangan diri yang lebih luas.
Jika tidak diantisipasi, fenomena ini dapat memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah dan mengurangi ketersediaan sumber daya manusia produktif di desa.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menilai upaya menekan laju urbanisasi harus dimulai dari pembaharuan kebijakan yang mampu menjamin pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh anak, baik yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan.
“Jika kita ingin menekan urbanisasi yang berlebihan, maka salah satu langkah paling mendasar adalah memastikan kualitas pendidikan di desa terus meningkat. Anak-anak desa harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depan,” ujarnya.
Heri menyoroti bahwa kesenjangan pendidikan masih terlihat dari berbagai indikator.
Berdasarkan data yang dihimpun, angka putus sekolah pada jenjang SMP dan SMA di wilayah pedesaan masih berkisar antara 2,8 hingga 3,5 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang berada di bawah 1,5 persen.
Selain itu, akses internet yang belum merata di sejumlah desa juga masih menjadi tantangan dalam mendukung pembelajaran berbasis teknologi.
Menurut Heri, persoalan tersebut tidak boleh dipandang semata sebagai isu pendidikan, melainkan sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah dalam jangka panjang.
“Ketika anak-anak muda merasa peluang berkembang hanya ada di kota, maka urbanisasi akan terus terjadi. Sebaliknya, jika desa mampu menyediakan pendidikan yang baik, akses teknologi yang memadai dan peluang pengembangan diri, maka mereka akan memiliki alasan untuk membangun daerahnya sendiri,” katanya.
Politikus Partai Gerindra itu menilai pembangunan sumber daya manusia harus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur.
Pemerintah daerah, menurutnya, perlu memperkuat kualitas sekolah di pedesaan, meningkatkan pemerataan tenaga pendidik, memperluas akses internet, serta memperkuat program bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Ia juga mendorong agar pendidikan di pedesaan lebih terhubung dengan potensi ekonomi lokal yang dimiliki masing-masing daerah.
Dengan demikian, lanjutnya, generasi muda dapat melihat adanya peluang karier dan pengembangan diri tanpa harus selalu meninggalkan kampung halamannya.
“Pendidikan tidak hanya bertujuan mencetak lulusan, tetapi juga membangun kepercayaan diri generasi muda bahwa mereka bisa sukses dan berkarya dari daerah asalnya. Desa harus menjadi tempat yang menawarkan masa depan, bukan sekadar tempat untuk Kembali di masa tua,” ujarnya.
Heri menambahkan bahwa Jawa Tengah memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga UMKM yang tersebar di berbagai wilayah pedesaan.
Oleh karena itu, pendidikan perlu diarahkan untuk mendukung pengembangan potensi tersebut sehingga mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar kawasan perkotaan.
“Pemerataan pembangunan tidak cukup hanya membangun jalan, jembatan, atau fasilitas fisik. Yang lebih penting adalah memastikan kualitas manusianya juga tumbuh secara merata di seluruh wilayah Jawa Tengah,” tegasnya
Ia berharap, pengurangan kesenjangan pendidikan desa dan kota dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah ke depan. Dengan akses pendidikan yang semakin setara, desa diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia unggul yang berkontribusi langsung terhadap kemajuan wilayahnya.
“Ketika kesempatan belajar tersedia secara adil bagi seluruh anak, maka pembangunan akan tumbuh lebih merata. Dari situlah urbanisasi dapat ditekan dan desa memiliki kekuatan untuk berkembang secara mandiri,” pungkas Heri. (sgt)
