JATENGPOS.CO.ID SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, meminta perlindungan terhadap konsumen diperkuat seiring semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi digital. Kemudahan transaksi melalui platform digital harus diimbangi dengan jaminan keamanan agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan maupun praktik perdagangan yang merugikan.
Heri mengatakan perkembangan perdagangan digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa. Namun, di sisi lain, transaksi daring juga menghadirkan sejumlah risiko, mulai dari penipuan, barang tidak sesuai dengan informasi, penyalahgunaan data pribadi, hingga praktik perdagangan yang tidak transparan.
“Jangan sampai kemudahan era digital justru membuat konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan. Keamanan dan perlindungan konsumen harus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi digital,” ujarnya dalam FGD bertema “Memperkuat Perlindungan Konsumen di Tengah Pertumbuhan Ekonomi Digital” di Kota Semarang.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaku usaha dan platform perdagangan digital. Mekanisme pengaduan juga harus dibuat mudah dan responsif agar masyarakat memiliki kepastian ketika mengalami persoalan dalam transaksi.
Heri menilai perlindungan konsumen tidak cukup hanya melalui pengawasan. Edukasi kepada masyarakat juga harus diperkuat agar konsumen memiliki kemampuan mengenali risiko sebelum melakukan transaksi secara daring.
“Masyarakat juga harus dibekali literasi digital dan literasi konsumen. Sebelum membeli, mereka harus bisa mengecek reputasi penjual, memahami ketentuan transaksi, dan mengetahui bagaimana menggunakan mekanisme pengaduan jika mengalami masalah,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi. Menurutnya, konsumen harus mengetahui bagaimana data mereka digunakan dan memastikan platform digital memiliki sistem keamanan yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan.
Selain itu, Heri mendorong pelaku UMKM yang masuk ke ekosistem digital untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi digital harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi konsumen sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat.
“Kita ingin ekonomi digital tumbuh, tetapi pertumbuhannya harus sehat. Konsumen terlindungi, pelaku usaha juga mendapatkan kepastian, dan platform digital bertanggung jawab terhadap ekosistem yang mereka bangun,” ujarnya.
Heri menambahkan, pemerintah daerah dapat memperkuat kolaborasi dengan lembaga perlindungan konsumen, pelaku usaha, komunitas, dan platform digital untuk meningkatkan pengawasan serta edukasi masyarakat.
Politisi Partai Gerindra ini berharap perkembangan ekonomi digital di Jawa Tengah dapat memberikan manfaat yang luas tanpa mengorbankan keamanan konsumen.
“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi pasar. Mereka harus menjadi konsumen yang cerdas, terlindungi, dan memiliki posisi yang kuat ketika bertransaksi di ruang digital,” pungkasnya. (sgt)
