JATENGPOS.CO.ID SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, meminta pemerintah desa meningkatkan pelayanan administrasi agar lebih cepat, mudah dan transparan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengatasi keluhan warga terkait proses pengurusan dokumen yang berbelit, persyaratan yang kurang jelas, hingga ketidakpastian waktu penyelesaian.
Menurut Heri, pelayanan administrasi desa merupakan ujung tombak pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat. Jika prosesnya lambat atau tidak transparan, kepercayaan warga terhadap pemerintah desa bisa menurun.
“Warga desa berhak mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat dan jelas. Jangan sampai mereka harus bolak-balik hanya untuk mengurus satu surat,” ujar Heri.
Ia menyoroti sejumlah persoalan yang masih dikeluhkan warga, mulai dari persyaratan yang kurang jelas hingga waktu penyelesaian yang tidak pasti. Informasi mengenai biaya pelayanan juga perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat tidak kebingungan saat mengurus dokumen.
Heri menekankan pentingnya standar pelayanan yang jelas di setiap desa. Berbagai layanan, mulai dari surat keterangan, pengantar KTP, hingga pengurusan dokumen lainnya, perlu dilengkapi prosedur dan batas waktu penyelesaian yang pasti.
“Harus ada kepastian. Warga perlu tahu berapa lama prosesnya dan apa saja yang dibutuhkan,” tegasnya.
Selain pembenahan prosedur, ia mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat pelayanan. Sejumlah daerah mulai menerapkan sistem informasi desa dan layanan daring, tetapi penerapannya dinilai belum merata.
Transparansi juga perlu diperkuat melalui penyediaan informasi mengenai persyaratan, biaya dan alur pelayanan. Heri meminta informasi tersebut dipasang secara terbuka di kantor desa maupun melalui media yang mudah diakses masyarakat.
Ia berharap, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa mengevaluasi kualitas pelayanan administrasi secara berkala. Pelatihan bagi aparatur desa serta pembenahan sistem informasi dinilai perlu dilakukan agar petugas memahami prosedur dan mampu memberikan layanan secara lebih efektif.
“Kalau petugasnya sudah paham dan sistemnya tertata, pelayanan pasti lebih baik,” ujarnya.
Menurut Heri, pelayanan administrasi yang cepat dan transparan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi warga dalam pembangunan desa.
“Ini bukan hanya soal surat-menyurat. Ini soal bagaimana negara hadir di tingkat paling bawah,” katanya.
Ia berharap, perbaikan dilakukan secara konsisten agar masyarakat desa di Jawa Tengah dapat memperoleh pelayanan yang sederhana, cepat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. (sgt)
