JATENGPOS.CO.ID, UNGARAN- Gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah XVII Tahun 2026 ternoda oleh sengkarut regulasi di cabang olahraga paralayang. Keputusan Dewan Hakim Porprov Jateng yang resmi menolak permohonan banding sengketa atlet paralayang Kabupaten Semarang, Muhammad Afifian, memantik reaksi keras dari induk olahraga setempat.
KONI Kabupaten Semarang menilai putusan tersebut tidak sekadar mencederai rasa keadilan, tetapi telah menciptakan preseden buruk yang menabrak pasal-pasal fundamental dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
Akar sengketa bermula dari kategori open distance. Di atas kertas fisik lapangan, Muhammad Afifian tampil superior dengan menembus jarak terjauh 25,23 kilometer, mengungguli peraih medali perunggu yang hanya mencatatkan 25,1 kilometer. Sayangnya, kemenangan fisik di udara itu dianulir secara sepihak akibat penerapan rumus konversi poin dan parameter Day Quality yang sama sekali tidak tercantum dalam Technical Handbook (THB) resmi pertandingan.
Ketua KONI Kabupaten Semarang, Dody Prasetyo, menegaskan pihaknya mengeluarkan pernyataan sikap kritis lantaran Majelis Hakim memprioritaskan “hukum kebiasaan” di atas buku pedoman resmi pertandingan. Menurutnya, langkah ini merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang positif keolahragaan nasional.
“Majelis Hakim yang membenarkan aturan gaib ini dengan dalih ‘hukum kebiasaan’ secara terang-terangan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf n UU Keolahragaan yang mengamanatkan bahwa keolahragaan wajib diselenggarakan dengan prinsip ketertiban dan kepastian hukum. Hukum kejuaraan olahraga harus berbasis lex scripta (aturan tertulis), bukan berdasarkan ingatan kolektif masa lalu,” tegas Dody Prasetyo kepada wartawan di Ungaran, Senin (9/11/2026) malam.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Bidang Pembinaan Hukum Keolahragaan KONI Kabupaten Semarang, Lugud Endro Susilo, mengungkapkan rasa kecewanya atas sidang putusan yang dibacakan pada Jumat (6/11). Pihaknya menyayangkan sikap penyelenggara yang berlindung di balik celah lisan Technical Meeting (TM).
“Kita anggap sesuatu yang kurang fair buat kita dan atlet, terutama karena atlet sudah berjuang, sudah berusaha, dan pengertian atlet terhadap aturan itu sudah punya pandangan tersendiri sesuai dengan yang tertulis di handbook-nya. Namun ada pendapat lain dalam penilaian,” ujar Lugud Endro Susilo saat menjelaskan substansi keberatan banding.
Ia menambahkan, forum TM tidak memiliki legitimasi legislatif untuk mengubah aturan main penentuan juara tanpa adanya Berita Acara tertulis yang disepakati bersama sejak awal. Dalam pandangan hukum keolahragaan internasional (Lex Sportiva), dikenal asas universal In Dubio Pro Athleta, di mana apabila terjadi kekosongan atau cacat aturan dari panitia, penafsiran hukum wajib diambil demi melindungi kepentingan atlet.
Berdasarkan Pasal 61 huruf c UU Keolahragaan, setiap olahragawan memiliki hak mutlak atas perlindungan dan jaminan keadilan. KONI Kabupaten Semarang menilai menghukum atlet atas kecerobohan administratif Technical Delegate (TD) yang gagal menyusun THB secara utuh adalah bentuk perampasan hak asasi yang mencederai marwah sportivitas. Terlebih, pengenalan metode skor baru secara lisan saat TM dinilai sebagai bentuk jebakan regulasi.
“Prinsipnya seperti itu, karena kalau dihitung jarak, atlet kami walaupun seharusnya berhak meski hanya meraih Perunggu. Namun ini tetap kita perjuangkan karena itu menjadi kepentingan atlet tersendiri, bahwasanya yang diketahui awal dan ditentukan di technical meeting tidak pernah menyebutkan bahwasanya nilai itu akan dikonversi menjadi poin,” imbuh Lugud.
Koreksi Total untuk Supremasi Hukum Olahraga
Menyikapi rapuhnya kecermatan peradilan olahraga tingkat provinsi tersebut, KONI Kabupaten Semarang tidak tinggal diam. Mereka bersiap melayangkan Nota Keberatan Yuridis secara langsung kepada Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah serta mengirimkan tembusan resmi kepada KONI Pusat di Jakarta.
Langkah ini diambil bukan semata-mata demi mengejar medali semata, melainkan untuk memastikan masa depan pembinaan prestasi di Jawa Tengah berjalan di atas rel yang bersih, transparan, dan berkeadilan.
“Atlet kami, Muhammad Afifian, adalah juara sejati yang memenangkan pertempuran nyata di udara. Keringat dan prestasi fisik atlet di lapangan tidak boleh dikalahkan oleh kelalaian administrasi panitia pelaksana penyelenggara yang dilegitimasi secara sepihak oleh Dewan Hakim,” pungkas Dody Prasetyo penuh penekanan. (muz)
