JATENGPOS.CO.ID, Karanganyar – Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) berkomitmen akan mengawal pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) jika kembali terpilih menjadi Presiden periode 2019-2024.
“Dengan terbentuknya ISRI, kami ikut serta memberikan sumbangsih, pemikiran, gagasan, dan pengawalan program pemerintah baik pusat maupun Kabupaten Karanganyar. Saat ini sudah bagus dan wajib untuk bisa diteruskan kembali,” kata Ketua DPC ISRI Kabupaten Karanganyar Heru Susanto Wahyu Saputro pada Deklarasi ISRI Kabupaten Karanganyar dengan tema “Wujudkan Pemilu Damai Tanpa Hoaks, Ujaran Kebencian, Intimidasi, dan Teror” di Kabupaten Karanganyar, Jumat.
Ia mengatakan masa pemerintahan Joko Widodo selama ini sudah cukup baik, terutama dari sisi infrastruktur. Ia mengatakan khususnya di Kabupaten Karanganyar, keberhasilan pemerintah di sektor tersebut terlihat dari lancarnya akses jalan mulai dari perdesaan hingga perkotaan.
“Di Karanganyar tidak ada lagi jalan berlubang. Bahkan jalan yang menuju objek wisata dikembangkan terus dan tempat industri sudah sangat luar biasa bagus,” katanya.
Selain itu, dikatakannya, khususnya di Kabupaten Karanganyar, infrastruktur di bidang pertanian yaitu irigasi sudah terbangun.
“Untuk memastikan lancarnya irigasi ini pemerintah sedang membangun Waduk Gondang dan Waduk Jlantah. Keduanya ini berada di Kabupaten Karanganyar,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Sekjen Dewan Pengurus Nasional ISRI Cahyo Gani Saputro mengatakan akan terus mengawal program pemerintah.
“Jika punya satu visi harus dikawal programnya, seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar, red) untuk memastikan pendidikan bagi sarjana. Dalam hal ini, tugas ISRI khususnya pengurus rayon bisa memetakan potensi sarjana yang tidak mampu untuk bisa kuliah di universitas dengan memanfaatkan program tersebut,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar Sumanto mengatakan keberhasilan pembangunan di daerah tersebut tidak lepas dari peran pemerintah pusat
“Pendapatan asli daerah di Kabupaten Karanganyar sebesar Rp337 miliar. Padahal pembiayaan satu tahun untuk APBD Rp2,3 triliun. Yang lain ini dari pusat, termasuk yang digunakan untuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus serta untuk pembangunan,” katanya.
Ia mengatakan dari total tersebut, Rp885 miliar digunakan untuk sektor infrastruktur, sedangkan Rp1,4 triliun gaji pegawai.
“Dalam hal ini perlu ada bantuan baik dari pemerintah pusat maupun provinsi. Jadi ‘suk nyoblos Jokowi yo’ (ayo coblos Jokowi, red),” katanya. (udi/fid)
