JATENGPOS.CO.ID, MAGELANG – Bank Indonesia (BI) mendorong penguatan sinergi pemerintah provinsi dan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketahanan pangan. Langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi berbagai risiko, mulai dari perubahan iklim, ketidakpastian geopolitik global hingga persoalan distribusi pangan antardaerah.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Noor Nugroho mengatakan, Jawa Tengah memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Potensi produksi yang tersebar di 35 kabupaten/kota menjadikan wilayah ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, baik di Jawa Tengah maupun daerah lain.
“Namun demikian, kita masih dihadapkan pada berbagai risiko dan tantangan. Ketidakpastian geopolitik global, perubahan iklim, serta fluktuasi permintaan perlu selalu diwaspadai bersama,” katanya dalam kegiatan Sinergi Pengendalian Inflasi Pangan (SIGAP) 2026 di Magelang, Kamis (5/11/2026).
Menurutnya, tantangan ketahanan pangan tidak hanya terjadi pada sisi produksi, tetapi juga distribusi. Alih fungsi lahan, keterbatasan regenerasi petani, belum optimalnya pemanfaatan teknologi, hingga panjangnya rantai pasok menjadi persoalan yang perlu ditangani secara terintegrasi.
Salah satu dampaknya terlihat dari disparitas harga komoditas pangan antarwilayah. Perbedaan harga cabai rawit antardaerah tercatat mencapai 66,2 persen, sedangkan cabai merah mencapai 52,30 persen.
Di sisi lain, perkembangan inflasi Jawa Tengah pada Oktober 2026 menunjukkan perbaikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Jawa Tengah tercatat sebesar 2,99 persen, lebih rendah dibandingkan September 2026 yang mencapai 3,18 persen.
“Angka inflasi tersebut masih berada dalam sasaran inflasi. Namun, yang perlu kita waspadai adalah tekanan inflasi dari beberapa komoditas pangan seperti beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan minyak goreng,” jelasnya.
Untuk itu, diperlukan program pengendalian inflasi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh TPID di 35 kabupaten/kota. Upaya antisipasi dinilai penting agar kenaikan harga dapat dicegah sebelum berdampak lebih luas terhadap daya beli masyarakat.
Dalam jangka pendek, fokus pengendalian diarahkan pada kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi, terutama untuk mengantisipasi potensi dampak El Nino serta peningkatan permintaan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Sementara dalam jangka menengah dan panjang, penguatan diarahkan pada pemanfaatan teknologi pertanian, peningkatan produktivitas, serta pengembangan kelompok tani unggulan atau champion komoditas. Pengaturan pola tanam dan produksi juga perlu diperkuat untuk mengantisipasi kesenjangan pasokan antarwaktu.
“Penguatan pengelolaan stok, kerja sama antardaerah, serta integrasi rantai pasok dari hulu hingga hilir juga perlu terus ditingkatkan untuk mendukung efisiensi distribusi dan mengurangi disparitas harga,” ungkapnya.
BI sendiri terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah melalui program pengembangan klaster pangan, gabungan kelompok tani (Gapoktan), serta komoditas strategis nasional. Sepanjang 2026, dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai fasilitasi sarana dan prasarana pertanian di wilayah Jawa Tengah.
Fasilitasi tersebut antara lain berupa revitalisasi rice milling unit (RMU), pengadaan greenhouse, rumah burung hantu, mobil pangan, sarana irigasi, serta sumur dan pompa air. Secara keseluruhan, dukungan fasilitas yang diberikan tercatat mencapai 1.282 unit.
Selain sarana produksi, BI juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Kegiatan peningkatan kapasitas bagi TPID dan kelompok petani dilakukan untuk memperkuat kemampuan pengelolaan produksi sekaligus memperluas akses pasar.
Upaya lainnya dilakukan melalui fasilitasi business matching yang mempertemukan produsen, pembeli, pelaku usaha, dan lembaga keuangan. Langkah ini diharapkan memperkuat kemitraan serta memberikan kepastian penyerapan hasil produksi petani.
Dalam menghadapi gejolak harga pangan, berbagai upaya stabilisasi juga terus dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Program tersebut menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Sebagai bagian dari penguatan sinergi tersebut, BI bersama pemerintah daerah menyelenggarakan SIGAP 2026 pada 5-7 November 2026. Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia ini menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, petani, peternak, offtaker, lembaga keuangan, serta masyarakat.
Rangkaian kegiatan diawali dengan high level meeting TPID sebagai forum evaluasi dan penyampaian arahan strategis pengendalian inflasi. Forum tersebut juga melibatkan TPID Provinsi Jawa Tengah dan 35 kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi serta menyelaraskan program pengendalian inflasi.
Selain itu, SIGAP 2026 menghadirkan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas petani dan peternak, business matching, penguatan kemitraan produsen dengan offtaker dan lembaga pembiayaan, serta ekspo inovasi pertanian dan pangan. Kegiatan edukasi, Gerakan Pangan Murah, pelayanan masyarakat, dan Galeri TPID juga diselenggarakan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Noor Nugroho berharap SIGAP 2026 menjadi momentum memperkuat kolaborasi dan kemitraan dalam menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan. Ia menekankan tiga hal penting, yakni penguatan komitmen dan koordinasi seluruh TPID, memastikan setiap program memberikan dampak nyata dan berkelanjutan, serta meningkatkan edukasi masyarakat mengenai konsumsi pangan secara bijak.
“Kita perlu mengedukasi masyarakat agar berbelanja sesuai kebutuhan, tidak melakukan pembelian berlebihan, serta memanfaatkan bahan pangan alternatif yang dapat mengurangi tekanan permintaan terhadap komoditas tertentu. Upaya mengurangi pemborosan pangan atau food waste juga perlu terus didorong,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pengendalian inflasi membutuhkan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Dengan koordinasi yang semakin kuat, diharapkan stabilitas harga, ketersediaan pasokan, dan ketahanan pangan Jawa Tengah dapat terjaga secara berkelanjutan. (aln)
