JATENGPOS.CO.ID, MAGELANG – Bank Indonesia (BI) terus memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian di Jawa Tengah. Sepanjang 2026, BI telah memfasilitasi sebanyak 1.182 unit atau paket sarana pertanian untuk meningkatkan produksi, produktivitas, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Fasilitasi tersebut mencakup berbagai kebutuhan pertanian, mulai dari revitalisasi rice milling unit (RMU), pengadaan greenhouse, rumah burung hantu, mobil pangan, hingga pembangunan irigasi, pipanisasi, sumur, dan pompa.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Mohamad Noor Nugroho mengatakan, penguatan sektor pertanian menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga stabilitas pasokan pangan dan mengantisipasi gejolak harga komoditas.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui intervensi harga ketika terjadi kenaikan. Namun, perlu dibarengi penguatan produksi dan ketersediaan pasokan sejak dari hulu.
“Pengendalian inflasi membutuhkan program yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi ke depan,” kata Noor Nugroho dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan SIGAP 2026 di Kabupaten Magelang, Kamis (5/11).
Dia menjelaskan, dukungan BI terhadap sektor pertanian juga dilakukan melalui pengembangan klaster serta penguatan kelompok tani, termasuk gabungan kelompok tani (gapoktan). Fasilitasi sarana produksi diharapkan membantu petani meningkatkan produktivitas, memperbaiki pengolahan hasil panen, serta menjaga ketersediaan komoditas pangan.
Selain penyediaan sarana, BI turut mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan petani. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan, fasilitasi temu bisnis, serta business matching yang mempertemukan petani dengan pembeli atau offtaker dan lembaga keuangan.
Dengan demikian, dukungan terhadap sektor pertanian tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga memperkuat akses pasar dan pembiayaan. Hal ini diharapkan memberikan kepastian bagi petani dalam mengembangkan usaha sekaligus memasarkan hasil panen.
Noor Nugroho menambahkan, penguatan produksi perlu diikuti perbaikan distribusi pangan antardaerah. Wilayah yang memiliki surplus komoditas diharapkan dapat memenuhi kebutuhan daerah yang mengalami kekurangan pasokan.
BI mencatat disparitas harga cabai rawit antarwilayah di Jawa Tengah mencapai 66,2 persen, sedangkan cabai merah sebesar 52,30 persen. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya integrasi rantai pasok dari sentra produksi hingga pasar konsumen.
Dari sisi perkembangan harga, inflasi Jawa Tengah pada Oktober 2026 tercatat sebesar 2,99 persen secara tahunan (year on year), turun dibandingkan September 2026 yang mencapai 3,18 persen.
Meski masih berada dalam sasaran inflasi 2,5 persen plus minus 1 persen, sejumlah komoditas pangan tetap perlu diwaspadai. Di antaranya beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan minyak goreng.
Tantangan pengendalian inflasi juga berkaitan dengan peningkatan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru 2026/2027. Setelah itu, kebutuhan pangan diperkirakan kembali meningkat saat Ramadan dan Idulfitri 2027.
Karena itu, penguatan produksi dan distribusi perlu dilakukan sejak dini, termasuk mengantisipasi potensi dampak fenomena El Nino terhadap sektor pertanian.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, ketahanan pangan harus dibangun melalui penguatan sektor pertanian dan koordinasi antardaerah. Pemerintah kabupaten/kota juga diminta memastikan ketersediaan pangan serta menjaga kelancaran distribusi dari daerah produsen menuju konsumen.
Luthfi turut mendorong optimalisasi peran badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi petani. Dengan keterlibatan BUMD, hasil panen diharapkan memiliki kepastian pasar sekaligus membantu menjaga keseimbangan pasokan dan harga di tingkat konsumen.
Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan distribusi melalui koordinasi dengan kepolisian, organisasi perangkat daerah, dan pihak terkait lainnya.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Fauzan Hasan menekankan pentingnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Pemerintah daerah perlu memastikan lahan pertanian produktif tetap terjaga agar kapasitas produksi pangan tidak terus berkurang.
Penguatan peran penyuluh pertanian juga dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas dan kapasitas petani. Selain itu, kerja sama perdagangan antardaerah perlu diperluas agar wilayah surplus dapat membantu daerah yang mengalami kekurangan pasokan.
Dari 33 daerah yang melaporkan, baru 13 daerah atau sekitar 39 persen yang telah melakukan kerja sama antardaerah. Sementara dukungan transportasi dilaporkan oleh delapan daerah atau sekitar 24 persen.
Melalui penguatan sarana pertanian, peningkatan kapasitas petani, perlindungan lahan, serta kerja sama perdagangan antardaerah, ketahanan pangan Jawa Tengah diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga stabilitas harga komoditas. (aln)
