JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA – Komisi B DPRD Jateng Kamis (4/10) kemarin mengunjungi Kantor Kementerian Pertanian di Jakarta. Kunjungan itu dalam rangka sinkronisasi program bidang pertanian antara pusat dan provinsi.
Ketua Komisi B Sumanto mengatakan, dari tahun ke tahun ada kecenderungan menurunnya potensi anggaran di bidang pertanian. Diakuinya urusan pertanian belum menjadi prioritas utama. Semestinya semakin sejahtera petani, maka yang lain pasti ikut sejahtera.
“Kami ke sini untuk mengetahui program-program apa saja dari kementerian pertanian untuk Jawa Tengah. Saya melihat urusan anggaran pertanian masih menjadi urusan pilihan belum menjadi urusan wajib sehingga cenderung (anggaran) makin turun,” ungkap legislator PDIP dari daerah pemilihan Jateng IV itu.
Masih mengenai kebijakan, anggota Komisi B Syarif Abdillah menyoroti konsistensi dari program-program yang dijalankan. Karena inkonsisitennya program itu menjadikan pertanian kurang menarik untuk digeluti, terutama bagi generasi muda dan milenial.
“Pertanian merupakan persoalan sistemik, dari dulu hingga sekarang masih sama masalahnya, meski sudah ada blue print pembangunan di bidang pertanian, namun tanpa konsistensi dalam menjalankan programnya maka tidak akan menarik pertanian itu, tidak bisa subtansif,” keluh legislator PKB dari daerah pemilihan Jateng XI.
Berbeda dengan pertanyaan sebelumnya, Anggota Komisi B asal daerah pemilihan Jateng VII Kadarwati menanyakan perihal ketersediaan bantuan bibit untuk petani di daerah rawan bencana. Jawa Tengah merupakan salah satu daerah rawan bencana di Indonesia. Turut disinggung pula kebijakan impor komoditas pertanian, legislator perempuan PDIP itu mendesak agar lebih berpihak terhadap petani, karena kalau tidak dibatasi petani akan sangat tertekan.
Menjawab sejumlah pertanyaan dari Komisi B, Kepala Biro Pemrograman Kementerian Pertanian RI, Abdul Basit mengatakan, pihak kementerian telah merencanakan program sekaligus anggaran baik yang dilaksanakan oleh pusat maupun daerah. Program yang bisa dilaksanakan oleh daerah telah tersedia melalui dana dekonsentrasi, dana pembantuan yang berasal dari APBN melalui kementan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditransfer ke daerah.
Mengenai usulan-usulan dari daerah , Basit menegaskan masih sangat terbuka, terutama dalam sekala prioritas seperti embung , irigasi dan sebagainya, namun semua proposal harus melalui e-proposal.
“Untuk usulan program, terutama yang prioritas seperi embung, irigasi dan sebagainya masih sangat terbuka, namun pemerintah daerah harus mengajukannya secara online melalui e-proposal, karena kami tidak terima yang berupa cetak atau kertas,” ujarnya.
Soal impor, pihaknya mengakui masih adanya pemaksaan impor untuk beberapa komoditas, padahal kadang tidak perlu. Dia mencontohkan komoditas pangan berupa beras, saat ini diklaim sudah swasembada beras atas upaya membuat kebijakan membeli gabah langsung dari petani terutama pada saat panen raya, alhasil saat ini sudah surplus gabah, terbukti ketika sidak gudang bulog hampir semua penuh terisi gabah petani. Namun ditengah perjalanan ada saja pihak yang memaksa untuk melakukan impor beras, padahal ketika tidak dilakukan tidak ada pengaruhnya sama sekali.(udi)
