JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengungkap jumlah daerah yang belum memperbarui data kemiskinan sejak tahun 2015. Ada sebanyak 92 daerah yang belum sama sekali memperbarui data kemiskinan hingga saat ini.
“Sebagai informasi pimpinan dan anggota yang terhormat, saat ini, menambahkan penjelasan bapak ketua tadi, sekitar 319 kabupaten-kota mengupdate data kemiskinannya namun tidak sampai 50%. Jadi misalnya ada kabupaten-kota yang datanya 1.000 yang dia update mungkin 400,” kata Juliari saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di kompleks Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020).
“Yang tidak pernah update sama sekali dari tahun 2015 ada 92 kabupaten-kota,” imbuhnya.
Hanya 103 kabupaten-kota yang memperbarui data kemiskinan lebih dari 50%. Sementara 300 lebih kabupaten-kota tak sampai 50% memperbarui data kemiskinan.
“Kemudian yang tadi disebutkan Pak Ketua Komisi, yang mengupdate lebih 50% dari datanya adalah 103 kabupaten-kota. Jadi kalau diklasifikasikan paling parah begitu ya ada 92 kabupaten-kota, yang setengah parah ada 319, yang lumayan 103,” ujar Juliari.
Juliari mengatakan Kementerian Bappenas ke Kemensos telah menganggarkan untuk memperbarui data kemiskinan. Dia menargetkan verifikasi dan validasi lebih masif pada tahun depan.
“Jadi ini kondisi yang kami hadapi sekarang sebagai informasi dan sebagai informasi juga kemarin Bappenas sudah menganggarkan sejumlah anggaran kepada Kemensos untuk melakukan verifikasi validasi lebih masif di tahun 2021,” imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) melalui verifikasi lapangan secara nasional. Ma’ruf mencontohkan seperti metode yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 lalu.
Hal itu disampaikan Ma’ruf pada saat memimpin rapat membahas konsolidasi data kemiskinan di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (25/6). Turut hadir Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Sri Mulyani, Mensos Juliari Batubara, Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, dan Kepala BPS Suhariyanto.
“Dalam melakukan verifikasi lapangan ini sebaiknya dilakukan menggunakan metodologi seperti yang dilakukan BPS pada tahun 2015, termasuk dilakukannya Forum Konsultasi Publik (FKP) di tingkat desa/kelurahan,” kata Ma’ruf.(dtc/udi)
