JATENGPOS.CO.ID. KARANGANYAR- Menteri Sosial RI Idrus Marham berjanji akan mengawal validasi data warga yang berhak menerima bantuan sosial ke seluruh Kabupaten dan Kota. Pasalnya, data yang dipakai sebagai data warga yang berhak menerima bantuan dari hasil survei BPS tahun 2005 akan diganti dengan data dari pemerintah daerah.
“Data warga miskin yang lalu itu berdasarkan data BPS tahun 2005. Ke depan kita akan validasi data itu setiap enam bulan sekali. Dan saya akan kawal langsung validasi data itu. Mana Kabupaten atau Kota yang up date akan saya cek langsung,” jelas Idrus pada wartawan usai memberikan bantuan sosial kepada seribu warga Kebakkramat, Sabtu (31/3).
Validasi data itu akan menjadi tanggung jawab bupati dan walikota di daerahnya masing-masing. Sambung dia, penelusuran warga yang berhak mendapatkan bantuan dapat melalui setiap RT yang ada di desa-desa. Menurut dia, dengan metode itu akan didapatkan data sekitar 90-95 persen itu valid. Sebab, lima persen dari data itu dipastikan fluktuatif.
“Tidak ada negara yang data kemiskinan penduduknya valid 100 persen. Ada lima persennya berubah. Sebab ada yang usaha bangkrut dan ada yang mendapat bantuan kemudian sudah berhasil dientaskan. Nah yang bangkrut dan kena PHK itu nanti masuk PKH,” ucapnya.
Kehadiran Menteri Sosial ke Karanganyar itu merupakan usaha keras anggota DPR RI Endang Maria Astuti yang juga merupakan keder dari Partai Golkar. Idrus Marham berjanji bersama Endang Maria Astuti akan menuntaskan program bantuan sosial di Karanganyar. Diharapkan hal itu dapat menekan tingginya angka kemiskinan.
“Dengan kehadiran Pak Mentri ini semoga program sosial tuntas. Data miskin di Karanganyar ini tak sedikit. Harapannya ada regulasi yang membeckup warga yang belum masuk data,” imbuh Endang. (yas/saf/muz).
