JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA – Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di berbagai daerah terus dilakukan. Pemerintah pusat dengan melibatkan peranan pemerintah daerah hingga level kabupaten/kota, TNI/POLRI, dan Satgas Penanganan COVID-19, terus berupaya menurunkan laju penurunan kasus terkonfirmasi COVID-19.
Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi DI. Yogyakarta, Sumadi SH., MH, mengatakan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus berupaya menekan laju peningkatan kasus COVID-19, termasuk mengikuti apa yang diputuskan pemerintah pusat. Yakni mematuhi PPKM Level 4 yang berlangsung hingga 2 Agustus 2021.
“Kalau kita lihat, kondisi di jalan wilayah Yogyakarta selama PPKM Darurat dan PPKM Level 4 tidak seramai biasanya. Karena untuk mencegah penyebaran COVID-19 memang dilakukan pembatasan-pembatasan, dan hal ini diterima dengan baik oleh masyarakat,” ujar Sumadi dalam Dialog Produktif yang ditayangkan di FMB9ID_IKP, Rabu (28/7).
Sumadi mengakui, PPKM Level 4 efektif membatasi mobilitas warga, dan sejauh ini warga DIY taat dan mematuhinya. “Kami libatkan tokoh masyarakat di masing-masing daerah, RT, RW dan kelurahan untuk memberikan pengertian bahwa pembatasan aktivitas ini demi kepentingan bersama, sehingga jika ada penyekatan masyarakat akan memahaminya,” tuturnya.
Pemda Yogyakarta juga siap menyalurkan bansos berupa uang, sembako, obat-obatan dan vitamin ke masyarakat terdampak. “Kami sudah mendapat lampu hijau dari pusat terkait penggunaan Dana Keistimewaan untuk penanganan COVID-19. Semua upaya penanganan COVID-19 diupayakan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat bisa mengggunakan bantuan permodalan dengan menjalankan bisnis sesuai prokes,” urai Sumadi.
Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Dr. Sonny Harry SE., ME menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat untuk mengendalikan pandemi. “Karenanya, sejak akhir tahun lalu pemerintah telah membentuk Duta Perubahan Perilaku yang mengajak partisipasi masyarakat agar mengedukasi sesama warga pentingnya mematuhi prokes, memahami risiko dan bahaya COVID-19,” ujarnya.
Sonny menambahkan, sejak 7 Desember 2020 hingga hari ini (28/7), jumlah Duta Perubahan Perilaku telah mencapai 107.98 orang, yang telah mengedukasi 55 juta orang. “Para Duta Perubahan Perilaku ini melibatkan mahasiswa, pramuka, ibu PKK, satpol PP, tokoh agama dan masyarakat, penyuluh KB/sosial yang bekerja secara sukarela,” jelas Sonny.
Di kesempatan yang sama, Dokter Konsultan RSDC Wisma Atlet, dr. Andi Khomeini Takdir SpPD-KPsi, mengatakan bahwa sebagai dokter bukan hanya membantu dan merawat pasien di RSDC Wisma Atlet, juga berusaha mengurangi jumlah pasien yang dirawat di RS.
“Tujuannya adalah bagaimana agar kurva pandemi selandai mungkin. Untuk itu perlu dilakukan upaya preventif promotif,” ujarnya. Guna lebih meningkatkan pemahaman masyarakat dalam membantu mengendalikan pandemi, dr Khomeini menyarankan perlunya penambahan Duta Perubahan Perilaku di tiap daerah. (adi/biz/sgt)
