JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA– Mencuat sinyal PDIP bakal merapat ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Sinyal itu menguat menyusul wacana pertemuan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan terus membuka peluang partainya bergabung dengan kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di pemerintahan selanjutnya. Puan enggan menutup kemungkinan mengenai hal itu.
“Insyaallah, tidak ada yang tidak mungkin,” ujar Puan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).
Soal ini, Puan mengungkapkan komunikasi partainya dengan Prabowo terus berjalan sejak kontestasi Pemilu 2024 selesai. “Selalu berkomunikasi dari sejak selesai pemilu selalu berkomunikasi,” kata dia.
Lebih lanjut, Puan juga menyampaikan soal rencana pertemuan Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dengan Prabowo Subianto. Dia mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan Prabowo mengenai hal itu.
“Ya selalu ada komunikasi, saya sudah berkali-kali bertemu dengan Pak Prabowo,” kata Puan.
Meski begitu, Puan belum dapat memastikan soal jadwal rencana pertemuan Megawati dan Prabowo. Dia menyebutkan pertemuan itu akan digelar segera.
“Nanti dalam waktu yang secepat-cepatnya, dengan waktu yang setepat-tepatnya,” kata Puan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga buka suara soal peluang PDIP gabung ke kabinet Prabowo-Gibran. Jokowi meminta hal tersebut ditanyakan kepada Prabowo sebagai presiden terpilih.
“Ditanyakan kepada presiden terpilih, kewenangan itu hak prerogatif presiden,” kata Jokowi.
Partai bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) pendukung Prabowo-Gibran, Demokrat, menyambut baik rencana pertemuan Prabowo dan Megawati. Namun, Demokrat enggan berspekulasi jika pertemuan Prabowo-Megawati itu dikaitkan sebagai sinyal PDIP masuk kabinet Prabowo-Gibran.
“Kami menghormati dan menyambut baik rencana pertemuan atau silaturahmi kebangsaan antara Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI Ibu Megawati Soekarnoputri. Kami tak ingin berspekulasi terkait wacana yang berkembang bahwa PDIP berpotensi masuk kabinet, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo selaku presiden terpilih. Ini hak prerogatif presiden,” kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, dilansir dari detikcom, kemarin.
Kamhar menilai rencana pertemuan Prabowo dan Megawati itu sebagai silaturahmi kebangsaan. Sebab, kata dia, Prabowo dan Megawati adalah dua tokoh yang selalu mementingkan bangsa dan negara.
“Keduanya adalah patriot yang selalu menjadikan kepentingan bangsa dan negara sebagai yang utama dan terutama. Kami yakini silaturahmi kebangsaan ini akan memberikan dampak positif, apalagi tantangan yang dihadapi pemerintahan ke depan semakin kompleks,” ucapnya.
Menurut Kamhar, untuk mewujudkan Indonesia maju, perlu kolaborasi dan sinergi seluruh elemen bangsa. Termasuk kolaborasi partai koalisi pengusung Prabowo-Gibran dengan PDIP.
Pernyataan sama diungkapkan Ketua DPP PKB Daniel Johan. Ia menyebut PKB menyebut silaturahmi kedua tokoh bangsa ini merupakan hal yang baik.
“Setiap silaturahmi politik tentu hal yang baik, apalagi pertemuan antara 2 sosok negarawan Pak Prabowo dan Bu Mega yang mementingkan bangsa,” ujarnya.
Daniel juga menanggapi soal kabar pertemuan Prabowo dan Megawati itu sebagai sinyal PDIP bakal masuk kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, PKB yang masuk barisan KIM Plus ini, menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo terkait keputusan tersebut.
PKS, yang juga partai KIM Plus, tidak mempersoalkan jika nantinya PDIP bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia mengaku bangga kepada Prabowo yang bisa merangkul semua pihak.
“Saya ingin siapa pun merapat, kita bangga kepada Prabowo untuk merangkul semua pihak,” ujar Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi.
Lebih lanjut, Aboe menyerahkan fungsi kontrol pemerintah nantinya kepada DPR. Aboe yakin DPR bisa menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pengawas pemerintah.
“Prinsipnya DPR tidak akan diam. Dia akan menjadi kontrol kepada semua kebijakan pemerintah yang layak untuk dikontrol,” kata dia. (dtc/muz)
