JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto melantik para menteri Kabinet Merah Putih (KMP) yang akan membantu dalam pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada lima tahun ke depan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).
Pelantikan para menteri negara berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.
Kabinet pemerintahan Prabowo merupakan terbanyak setelah era reformasi, termasuk ada 22 kementerian baru. Mereka yang telah dilantik sebanyak 48 menteri, 5 Kepala Badan, serta 59 Wakil Menteri.
Pengamat politik dari Universitas Udayana (Unud) Bali, Efatha Filomeno Borromeu menilai postur gemuk KMP Prabowo-Gibran bisa memicu konflik antarlembaga. Ini mengingat banyak kementerian baru yang muncul.
“Di mana bisa saja ada inkonsistensi dan juga ada konflik antarlembaga yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan itu gagal mengikuti kebutuhan di lapangan,” ujar Efatha Duarte, Senin (21/10/2024).
Dia khawatir kebijakan publik akan berisiko mengalami policy drift atau penyimpangan kebijakan. Menurutnya, hal ini wajib diketahui dan diantisipasi oleh Prabowo. Apalagi, dalam politik ada istilah inversi otoritas.
“Jadi ada tabrakan kepentingan pusat dengan daerah. Kementerian ini kan akan koordinasi dengan daerah, maka segala sesuatu itu bisa terjadi,” beber dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana itu.
Efatha juga mengingatkan koalisi gemuk membuat manuver Prabowo semakin berat. Sebab, para elite politik di KMP juga tidak lepas dengan agenda-agenda politik partainya masing-masing.
Analisa sama disampaikan pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga Pribadi menilai kabinet gemuk Prabowo berpotensi banyak mengalami problem. Di antaranya memicu konflik internal sehingga menjadi tidak fokus untuk menjalankan visi Prabowo soal kesejahteraan rakyat.
Airlangga menyebutkan, setidaknya ada tiga permasalahan yang akan dihadapi Prabowo dengan komposisi kabinet yang gemuk. Pertama, problem institusional.
“Awalnya, ada rumor ini akan menjadi kabinet yang berbasis keahlian, tapi yang terjadi adalah over representasi. Jadi dalam benak pikiran Prabowo sepertinya ingin merangkul semua kalangan untuk memastikan bahwa tidak ada yang berada di posisi menolak atau kritis,” kata Airlangga.
Airlangga menyebut bahwa dengan komposisi yang gemuk, konsekuensi yang akan muncul adalah masalah dalam efisiensi anggaran dan potensi meningkatnya persaingan antaranggota kabinet.
Kedua, dalam konteks histori ekonomi politik. Airlangga mengungkapkan Indonesia memiliki sejarah politik ketika orientasinya adalah perburuan rente atau eksploitasi sumber daya negara.
Dengan banyaknya kepentingan politik yang terwakili dalam kabinet Prabowo, dikhawatirkan tidak akan fokus pada visi yang Prabowo inginkan, seperti ekonomi terbuka dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Sebaliknya, Airlangga menilai kabinet Prabowo bisa terjebak dalam konflik internal dan sulit mencapai tujuan bersama karena masing-masing faksi politik memiliki agenda yang berbeda.
Airlangga menilai, kabinet di bawah pemerintahan Prabowo akan lumpuh karena masing-masing tidak berjalan sesuai peran dan tugasnya tapi saling berebut dan bersaing.
Ketiga, problem struktural. Tantangan struktural mencakup faktor eksternal di luar kendali Prabowo, seperti konstelasi politik dan sosial di Indonesia. Prabowo harus melanjutkan beberapa program strategis pemerintahan Jokowi, di antaranya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kebijakan UU Cipta Kerja, meskipun hal itu mungkin tidak sejalan dengan visi sosialis-demokratik yang diinginkan Prabowo.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Adian Napitupulu mengkritik banyaknya jumlah kementerian Prabowo akan berimbas menyulitkan dirinya sendiri. Pemerintahan tidak akan berjalan efektif apabila birokrasinya terlalu panjang.
“Ketika mejanya terlalu banyak, maka birokrasi akan panjang. Birokrasi yang panjang itu akan menjadi beban buat perizinan, buat investasi dan sebagainya,” ujarnya.
Anggota DPR RI fraksi PDIP ini menjelaskan, penambahan jumlah kementerian akan menjadi beban pemerintah. “Tambah meja artinya tambah birokrasi, tambah birokrasi artinya tambah proses. Tambah proses artinya tambah waktu. Tambah waktu artinya tambah beban baru,” ucap Adian
Seperti diketahui, total ada 48 menteri dalam Kabinet Merah Putih yang telah dilantik Prabowo pada Senin (21/10/2024). .
Sebelumnya, Prabowo membeberkan alasan kabinet gemuk di pemerintahannya. Menurutnya, hal itu wajar karena Indonesia negara besar. Prabowo ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Oleh karena itu koalisinya akan besar.
“Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat, terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang oh kabinet Prabowo kabinet gemuk, banyak, ya negara kita besar bung!” kata Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10) lalu. (dtc/nuo/muz)
