JATENGPOS. CO. ID, JAKARTA – Ketika harga pangan menjadi salah satu penentu daya beli masyarakat, Jawa Tengah justru mencatat kinerja pengendalian inflasi di level terbaik nasional.
Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah dinobatkan sebagai TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026, berkat strategi menjaga pasokan dan distribusi pangan dari hulu hingga hilir.
Penghargaan tersebut diterima Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) – Indonesia Fintech Summit and Expo 2026, sekaligus Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026).
Bagi Jawa Tengah, penghargaan itu tidak hanya menjadi pengakuan atas kinerja TPID, tetapi juga menegaskan pentingnya menjaga ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga sebagai satu kesatuan untuk melindungi daya beli masyarakat.
“Ini bukti kolaborasi yang dilakukan di Jawa Tengah mampu mengendalikan harga bahan pokok penting sekaligus menjaga daya beli masyarakat sehingga inflasi tetap stabil,” kata Ahmad Luthfi seusai acara.
Inflasi Jawa Tengah pada Agustus 2026 tercatat 3,08 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,19 persen.
Menurut Luthfi, salah satu fondasi pengendalian inflasi Jateng adalah kekuatan produksi pangan yang kemudian ditopang sistem distribusi dan intervensi pasar.
“Kita punya BUMD yang melakukan intervensi kebutuhan bahan pokok penting di seluruh kabupaten/kota. Di samping intervensi yang dilakukan oleh dinas-dinas, BI Jateng, dan stakeholder terkait lainnya sehingga ketersediaan dan keterjangkauan terus terjaga,” ujar Luthfi yang memimpin Jateng bersama Wagub Taj Yasin.
Kekuatan produksi menjadi benteng pertama pengendalian inflasi. Data 2025 menunjukkan luas panen padi Jawa Tengah mencapai 1,67 juta hektare, meningkat sekitar 120 ribu hektare atau 7,73 persen dibandingkan 2024.
Produksi gabah kering giling mencapai sekitar 9,3 juta ton atau setara sekitar 5,35 juta ton beras. Produksi tersebut berkontribusi sekitar 15,6 persen terhadap kebutuhan pangan nasional.
Kinerja serupa terlihat pada komoditas jagung. Produksinya meningkat 13,37 persen, dari sekitar 2,43 juta ton menjadi 2,75 juta ton. Kenaikan tersebut menjadi yang terbesar di antara provinsi di Pulau Jawa.
Namun, peningkatan produksi saja tidak cukup. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kemudian memperkuat intervensi dari sisi hulu hingga hilir agar hasil produksi dapat sampai ke pasar dengan harga yang tetap terjangkau.
Di sektor hulu, intervensi dilakukan melalui perbaikan 108 daerah irigasi, penyediaan 5.400 pompa, penanganan banjir di 60 titik, penguatan pola tanam, penyediaan sarana produksi, corporate farming, ketersediaan benih, hingga pengendalian hama.
Strategi tersebut diperkuat dengan pengembangan komoditas yang sensitif terhadap pergerakan inflasi, salah satunya cabai.
Melalui program New Champion, pengembangan cabai dilakukan di lahan seluas 50 hektare yang tersebar di Kabupaten Semarang, Temanggung, Wonosobo, Cilacap, Blora, Batang, dan Boyolali.
Jateng juga mendorong pembangunan greenhouse melalui dukungan CSR serta membangun komitmen champion petani untuk periode Oktober-Desember dengan target produksi sekitar 54.500 kilogram.
Setelah produksi diperkuat, perhatian diarahkan pada rantai pasok. Pemerintah memperkuat distribusi melalui program supply chain champion, Gerakan Pangan Murah sebanyak 1.053 kali, serta penguatan 368 kios pangan.
BUMD juga diperkuat sebagai off taker atau penyerap komoditas strategis sehingga hasil produksi petani memiliki kepastian pasar.
Kerja sama antardaerah turut menjadi bagian dari strategi tersebut, antara lain dengan Lampung, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Maluku Utara, dan sejumlah daerah lainnya.
Keterjangkauan harga juga dijaga melalui subsidi pangan bagi produsen dan konsumen senilai Rp 5,135 miliar, serta pemanfaatan e-Purchasing untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah.
“Jadi hulu-hilir ini mulai dari ketersediaan bahan pokok, pendistribusian bahan pokok sampai tingkat pasar. Ini yang menjadi rantai pasokan dari penanaman, pengangkutan hasil panen, dan data beli. Tiga rangkaian yang harus saling berkelanjutan,” jelas Luthfi.
Strategi pengendalian inflasi tersebut berjalan beriringan dengan digitalisasi ekonomi daerah. Melalui Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), transaksi pemerintahan dan layanan masyarakat didorong semakin cepat, transparan, dan mudah dipantau.
Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Jawa Tengah pada 2025 mencapai 97,58, meningkat dari 96,25 pada 2024. Jateng juga meraih Peringkat II Championship P2DD 2025.
Digitalisasi telah diterapkan dalam berbagai layanan, termasuk pengembangan New Sakpole melalui virtual account bank/agregator, QRIS, transfer antarbank, dan Laku Pandai Bank Jateng. Transaksi Samsat Budiman juga terus meningkat sepanjang periode 2022-2025.
Bank Jateng turut mendukung melalui Smart Billing berbasis QRIS, Billing Center, dashboard monitoring, pendampingan roadmap, forum diskusi dengan pemerintah daerah, serta perluasan kanal pembayaran.
“Digitalisasi sama, itu semua di seluruh OPD dilakukan sehingga lebih mudah untuk mengendalikan,” kata Luthfi.
Dengan demikian, pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah ditempatkan sebagai dua instrumen yang saling melengkapi. Pangan dijaga agar tersedia dan terjangkau, sementara sistem digital diperkuat agar tata kelola ekonomi semakin efisien dan mudah dipantau.
Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengatakan, pemerintah daerah memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional, termasuk dalam pengendalian inflasi, digitalisasi, dan penguatan tata kelola ekonomi.
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, serta sejumlah pejabat kementerian/lembaga, gubernur dan wakil gubernur, bupati, serta wali kota. (*)
