Pengamat Politik Undip, Dr. Nur Hidayat Sardini Soal Cawapres: Wakil Daerah Jadi Problem Solver Efektif 


JATENGPOS. CO. ID, JAKARTA – Pengamat Politik Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., S,H., M.Si., melihat pergerakan menuju pergantian Wapres Gibran Rakabuming Raka masih cair. Selain figur-figur yang sudah beredar di bursa calon, ada satu potensi yang masih dipandang sebelah mata, yakni para pimpinan DPD RI.

“Para pimpinan DPD RI, rata-rata sangat paham tata kelola daerah. Mereka tahu betul kebutuhan daerah. Mereka selalu melihat Indonesia dari kacamata daerah. Dan Presiden Prabowo perlu mempertimbangkan faktor daerah,” kata Nur Hidayat Sardini, mantan Ketua Bawaslu RI periode 2008–2011 itu.

Karena itu, empat pimpinan DPD RI itu bisa menjadi alternatif, untuk menduduki posisi wapres di sisa tiga tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo. Mereka adalah representasi daerah. Secara konstitusional, merekalah penyambung aspirasi daerah ke pusat.

“Dan percayalah, ini ide rasional. Secara manajerial, sangat masuk akal. Bukan mengada-ada. Mereka berpotensi menjadi cawapres yang baik,” kata NHS, sapaan Nur Hidayat Sardini yang menyebut bahwa tidak ada batasan cawapres itu dari unsur parpol atau non parpol. Yang paling utama, syarat formal terpenuhi lengkap.

Bagaimana peluangnya? Soal peluang Wapres non-partisan, kata Mantan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI, 2012-2017) ini cukup terbuka. Apalagi, DPD RI itu adalah tempat kumpulnya tokoh-tokoh daerah dari 38 provinsi di Indonesia, yang juga dipilih langsung melalui pemilu.

Keempat figur yang saat ini menduduki jajaran pimpinan DPD RI periode 2024–2029 adalah Sultan Baktiar Najamudin, Ketua DPD RI yang mewakili Provinsi Bengkulu, GKR Hemas, Wakil Ketua DPD RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Yorrys Raweyai, Wakil Ketua DPD RI dari Papua Tengah, serta Tamsil Linrung, Wakil Ketua DPD RI dari Sulawesi Selatan.

Baca juga:  Sasaran Fisik Pekerjaan TMMD 110 Kodim 1206/PSB Hampir Rampung

Keempatnya memiliki pengalaman di bidang politik, pemerintahan, dan parlemen, sekaligus menjalankan fungsi representasi kepentingan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

“Menurut saya, yang terpenting adalah pembagian tugas, fokus isu daerah. Para pimpinan DPD RI itu, rata-rata berpengalaman soal tata kelola daerah. Jangan salah, urusan daerah itu semakin rumit dan butuh keseriusan,” ungkap dia.

Menurut dia, dari pengelolaan Transfer Keuangan ke Daerah (TKD), penyelesaian konflik agraria atau lahan, hingga isu lingkungan hidup, masih seperti benang kusut. Karena itu, jika presiden fokus pada stabilitas makro, diplomasi internasional, dan visi besar nasional, wakil presiden dengan latar belakang penata kelola daerah dapat bertindak sebagai problem solver yang efektif untuk menjembatani hubungan pusat dan daerah.

“Iya, problem solver. Menuntaskan PR – Pekerjaan Rumah di daerah,” ungkapnya.

Secara fungsional, kata NHS, ide usulan pimpinan DPD RI sangat menarik. Namun, tantangan utamanya adalah aspek dukungan politik di parlemen (MPR/DPR). “Figur non-partisan murni sering kali memerlukan kompromi politik yang kuat dengan partai-partai koalisi agar stabilitas pemerintahan tetap terjaga,” kata dia.

Memang, kata Nur Hidayat Sardini, jabatan wapres ini tidak ada batas dari kalangan parpol maupun non parpol, asal syarat formal terpenuhi. Keduanya ada plus-minusnya. Latar belakang dari partai politik (parpol) biasanya memiliki keunggulan dalam hal soliditas koalisi di parlemen dan kelancaran komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif. Namun, figur non-parpol (profesional/teknokrat) sering kali dinilai lebih bebas dari kepentingan partisan sempit.

Baca juga:  Astra Group Jateng Tuntaskan 1.000 Vaksinasi Booster

Soal munculnya nama Sufmi Dasco Ahmad, Partai Gerindra, menurutnya tidak lepas dari posisinya sebagai figur kunci di koalisi pendukung pemerintah. Dari perspektif pendukungnya, Dasco dinilai memiliki rekam jejak kepemimpinan di DPR yang kuat. Kapasitas koordinasi yang matang, serta loyalitas politik yang jelas terhadap Presiden Prabowo.

Apakah Dasco tidak menimbulkan resistensi karena satu partai dengan Prabowo? Dari sudut pandang positif, memiliki wakil presiden dari partai yang sama atau koalisi inti, justru meminimalisasi potensi “matahari kembar” atau gesekan politik internal yang tajam. Hal ini dapat menjamin keselarasan visi, loyalitas penuh, dan kecepatan eksekusi program-program strategis presiden tanpa hambatan friksi partai yang berbeda.

“Namun di sisi lain, sebagian kalangan melihat potensi kritik dari sudut pandang check and balances. Kekuasaan eksekutif terpusat pada satu warna politik yang sama. Namun, dinamika ini kembali lagi kepada kalkulasi politik dan hak prerogatif Presiden Prabowo, dalam membangun tim kerja yang paling nyaman dan efektif baginya selama sisa masa jabatan,” tambahnya.(*)



TERKINI

Rekomendasi

...