Soal Wapres, Ilmuwan Aceh Prof Jamil: Butuh Calon Representasi Daerah 


JATENGPOS. CO. ID, ACEH – Ilmuwan politik, akademisi, dan Guru Besar Ilmu Sosial Sekolah Pascasarjana (SPs) USK, Aceh, Prof. Dr. T.M. Jamil, M.Si., berpendapat, Presiden Prabowo butuh pendamping alternatif ditengah tarik-menarik calon wapres dari kalangan parpol.

Baginya Indonesia bukan hanya Jakarta dan sekumpulan kepentingan partai. Indonesia di bangun dari pulau-pulau yang memerlukan perekat hubungan pusat dan daerah. Maka urgen, wakil presiden yang mumpuni persoalan daerah.

“Bagi saya, Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan pula sekadar kumpulan kepentingan partai politik. Indonesia adalah negara kepulauan dengan persoalan daerah yang semakin kompleks,” kata Prof. Dr. T.M. Jamil, M.Si, Selasa, 17 November 2026.

Sebagai akademisi kampus di provinsi paling barat Indonesia, dia melihat dan merasakan sendiri. Masalah-masalah daerah semakin rumit dan perlu ditangani serius. Misalnya, persoalan transfer keuangan ke daerah (TKD), dana bagi hasil, dana otonomi khusus, ketimpangan fiskal, otonomi daerah, konflik kewenangan pusat-daerah, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, hingga ketidakadilan pembangunan membutuhkan perhatian khusus di tingkat kepemimpinan nasional.

Baca juga:  Kolaborasi yang Baik dari Semua Pihak Diperlukan untuk Mempercepat Hadirnya UU TPKS

Problem itu semakin nyaring ketika terjadi bencana alam, seperti yang terjadi setahun silam di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Penangannya, baik saat bencana maupun pasca bencana, sangat lambat. Para pejabat ibu kota, tidak paham dengan situasi lapangan, dan ini memilukan.

Dalam konteks ini, menurut T.M. Jamil, figur dari pimpinan DPD RI layak diperhitungkan. Mereka jauh lebih paham situasi batin dan fakta lapangan di daerah. Mereka ada respresentasi daerah, yang hari-harinya memikirkan nasib daerah. “Karena itu, Presiden Prabowo harus melihat sisi daerah, kalau ingin mempersempit gap pusat dan daerah dalam segala hal,” ungkapnya.

Seperti diketahui, empat tokoh yang saat ini menduduki jajaran pimpinan DPD RI 2024–2029 adalah Sultan Baktiar Najamudin, Ketua DPD RI yang mewakili Provinsi Bengkulu. Lalu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Wakil Ketua DPD RI dari DIY, Yorrys Raweyai, Wakil Ketua DPD RI dari Papua Tengah, serta Tamsil Linrung, Wakil Ketua DPD RI dari Sulawesi Selatan.

Baca juga:  Airlangga: Jamuan Ketum Parpol untuk Jaga Stabilitas Politik

Mereka memiliki pengalaman menyerap aspirasi daerah dan memahami persoalan kewilayahan secara langsung. Mereka juga memperoleh mandat politik melalui pemilihan langsung di daerah pemilihannya dan massa pendukung yang tak bisa diabaikan. Legitimasi keterwakilan rakyat cukup kuat.

“Dari perspektif decentralization governance dan center-periphery relations, kehadiran figur yang memahami persoalan daerah di lingkaran inti kekuasaan nasional dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah,” ungkapnya. Dan jembatan itu harus selalu dirawat, agar Indonesia semakin kokoh dalam persatuan di antara pulau-pulau.

“Wapres dari unsur DPD berpotensi menjadi mitra strategis Presiden dalam mengurai persoalan otonomi, memperkuat koordinasi antarpemerintahan, dan memastikan kebijakan nasional tidak kehilangan perspektif daerah,” jelasnya. (*)



TERKINI

Rekomendasi

...