JATENGPOS.CO.ID, PATI – Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra turun langsung menemui massa aksi, Senin (4/5/2026).
Kehadirannya disambut tepuk tangan sekaligus teriakan tuntutan soal harga BBM non-subsidi yang mencekik nelayan.
Chandra tiba di lokasi sekitar pukul 10.15 WIB didampingi Sekda Pati, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Hadi Santosa, serta Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi. Tanpa podium, ia naik ke atas mobil komando dan bicara langsung dengan pengeras suara.
“Saya datang bukan untuk menghalangi. Saya datang untuk mendengar. Karena saya tahu, panjenengan semua ini tulang punggung ekonomi Pati,” ucap Chandra membuka dialog.
Koordinator aksi, Mohammad Agung, menyampaikan keluhan di hadapan Plt Bupati. Ia menyebut harga Dexlite Rp14.900 per liter membuat kapal 30 GT ke atas rugi tiap melaut.
“Sekali melaut habis 4.000 sampai 6.000 liter. Belum es, bekal, dan gaji ABK. Banyak kapal pilih sandar, Pak,” kata Agung.
Nelayan lain, Kasmijan dari Batangan, mengaku terpaksa menjual sebagian jaring untuk menutup utang solar.
“Anak buah kapal sudah banyak yang nganggur. Kami bukan minta dikasihani, kami minta bisa kerja tanpa rugi,” ujarnya.
Mendengar itu, Chandra beberapa kali mengangguk dan mencatat. Ia menyebut Pemkab Pati paham betul Pati sebagai lumbung ikan Jateng tidak boleh lumpuh karena BBM.
“Pati ini punya 4.200 kapal dan 28.000 nelayan aktif. Kalau melaut berhenti, ekonomi pesisir ikut mati. Saya tidak mau itu terjadi,” tegasnya.
Di hadapan ribuan massa, Chandra berjanji membawa tujuh tuntutan nelayan ke pemerintah pusat. Tuntutan itu antara lain, penurunan harga BBM non-subsidi untuk kapal perikanan, perluasan kuota solar subsidi, penetapan harga patokan ikan, hingga subsidi es balok dan perbekalan.
“Saya tidak bisa putuskan harga BBM karena itu kewenangan pusat. Tapi saya janji, hari ini juga saya kirim surat resmi ke KKP dan Kementerian ESDM. Besok saya minta audiensi langsung ke Jakarta bawa data dari DKP Pati,” ucap Chandra disambut sorak nelayan.
Ia juga meminta DKP Pati mendata jumlah kapal, kebutuhan solar per bulan, dan kerugian nelayan akibat kenaikan BBM sebagai bahan advokasi.
“Datanya harus lengkap. Biar pusat tahu, ini bukan angka kira-kira. Ini nasib puluhan ribu orang,” tambahnya.
Chandra mengapresiasi jalannya aksi yang tertib. Ia berterima kasih ke Kapolresta Pati yang mengedepankan pendekatan humanis dengan 1.456 personel gabungan tanpa senjata api dan tongkat.
“Saya minta semua tetap jaga Pati kondusif. Sampaikan aspirasi, tapi jangan anarkis. Saya di pihak panjenengan,” katanya.
Usai orasi, Chandra turun dari mobil komando dan bersalaman dengan sejumlah nelayan senior. Ia juga menerima dokumen pernyataan sikap yang diserahkan koordinator aksi. Dokumen itu langsung ia tunjukkan ke kamera wartawan.
“Ini akan saya bawa sendiri ke Jakarta,” ujarnya.
Pertemuan dengan Plt Bupati sedikit melegakan massa. Sutrisno menyebut kehadiran Chandra sebagai bentuk keberpihakan.
“Minimal didengar langsung. Tapi kami tunggu realisasinya. Kalau sebulan tidak ada kabar, kami turun lagi,” kata dia.
Pukul 13.40 WIB, massa membubarkan diri dengan tertib. Sebelum pulang, mereka menyanyikan lagu “Nelayan” bersama-sama. Jalan Panglima Sudirman yang sempat ditutup sebagian kembali dibuka.
Aksi 4 Mei 2026 ini jadi yang terbesar di Pati dalam tiga tahun terakhir. Kehadiran langsung Plt Bupati, nelayan berharap suara dari pesisir utara Jawa benar-benar sampai ke meja kementerian.(Ida/rit)
