JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus menggelar Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 Kamis (2/7). Forum tersebut turut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan lintas instansi di kabupaten setempat.
Rapat pleno tersebut pun mendapat sorotan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melalui Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Naily Faila Saufa. Kata Dia, guna mengevaluasi sekaligus mengawal akurasi data pemilih di wilayah tersebut.
Naily menegaskan bahwa pengawasan data pemilih merupakan langkah vital demi melindungi hak konstitusional warga negara,’’Akurasi data pemilih adalah fondasi utama untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas,’’ tegas Naily.
Guna memastikan validitas data, Bawaslu Kudus melayangkan empat catatan kritis dan masukan konstruktif kepada pihak KPU Kabupaten Kudus. Meliputi Atensi Data Hilang-Timbul, dimana KPU diminta mencermati data pemilih yang hilang atau mendadak muncul kembali setelah proses pembaruan agar tidak memicu ketidaksesuaian administrasi.
Selanjutnya, terkait sinkronisasi Sidalih dan cek DPT online, Bawaslu menyoroti pentingnya kecepatan pembaruan sistem agar informasi yang diakses masyarakat di laman Cek DPT Online selaras dengan aplikasi Sidalih dan tidak memicu kebingungan publik.
Kemudian KPU didorong untuk memperluas edukasi masyarakat terkait mekanisme pelaporan perubahan data kependudukan secara mandiri. Serta, Bawaslu mendesak KPU membuka akses informasi hasil pencocokan dan penelitian terbatas (coktas) serta data laporan perubahan dari masyarakat untuk mempermudah fungsi pengawasan.
‘’Kami berharap sinergi dan keterbukaan informasi antarlembaga ini, dapat meminimalkan potensi sengketa daftar pemilih. Langkah preventif ini diharapkan melahirkan basis data pemilih yang valid, akurat, dan akuntabel demi pemilu yang demokratis serta berintegritas di masa depan,’’ tutup Naily. (han/rit)
