Bawaslu Kudus Gandeng 12 Desa/Kelurahan Perangi Politik Uang


JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kudus gelar forum Konsolidasi Demokrasi (Konsoldem), dengan menghadirkan belasan kepala desa dan lurah, di Ruang Pojok Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kudus, Kamis (19/11). Forum ini untuk memperkuat sinergi dengan jajaran pemerintah desa dan kelurahan, guna mewujudkan demokrasi yang berkualitas, partisipatif, dan berintegritas.

Diketahui, sebanyak 12 wilayah yang telah menjalin kerja sama pengawasan dengan Bawaslu Kudus hadir dalam pertemuan tersebut. Wilayah tersebut meliputi Desa Ngembal Kulon, Menawan, Jepang, Panjang, Jepang Pakis, Banget, Karangmalang, Berugenjang, Hadiwarno, Wonosoco, Kajar, serta Kelurahan Mlati Norowito.

Forum ini dirancang sebagai ruang dialog terbuka untuk menyerap aspirasi, bertukar pandangan, sekaligus memetakan tantangan demokrasi di tingkat tapak, terutama menyangkut kerawanan praktik politik uang serta posisi dan batasan aparatur desa dalam penyelenggaraan pemilu.

Dalam sesi diskusi, Kepala Desa Jepang Pakis, Sakroni, mengungkapkan bahwa pemerintah desa pada praktiknya tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik masyarakat. Meski demikian, ia menilai pelayanan publik yang tulus dan prima merupakan kunci utama membangun kepercayaan warga tanpa harus mengandalkan transaksional atau politik uang.

Baca juga:  Hidupkan Semangat Resolusi Jihad Lewat 'Mlampah Sareng Santri'

‘’Kalau kita memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, kepercayaan itu akan tumbuh dengan sendirinya. Tidak perlu menggunakan politik uang untuk mendapatkan dukungan,’’ ujar Sakroni.

Pandangan kritis pun disampaikan Kepala Desa Berugenjang, Kiswo. Menurutnya, pemberantasan politik uang tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus dibarengi pembenahan sistem politik secara menyeluruh serta penguatan ekonomi masyarakat agar warga tidak rentan terhadap iming-iming materi.

Ia juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas anggota legislatif, solusi atas keterbatasan anggaran desa, hingga evaluasi regulasi yang mengatur keterlibatan kepala desa dalam ranah politik.

Senada dengan hal tersebut, Penjabat (Pj.) Kepala Desa Hadiwarno, Heny Hermawati, menyoroti bahwa maraknya politik uang kerap dipicu oleh kepentingan politik yang ditopang kekuatan finansial besar. Kondisi ketimpangan modal inilah yang sering dimanfaatkan pihak tertentu untuk memengaruhi pilihan masyarakat melalui sumber daya ekonomi.

Sementara itu, Kepala Desa Karangmalang, Masyhuri, menyoroti posisi dilematis kepala desa yang lahir dari proses pemilihan langsung oleh warga sehingga lekat dengan dinamika politik lokal. Kendati demikian, Masyhuri menegaskan pemahamannya bahwa pembatasan keterlibatan kepala desa dalam politik praktis tetap mutlak diperlukan guna mencegah penyalahgunaan wewenang maupun mobilisasi massa demi kepentingan peserta pemilu tertentu.

Baca juga:  Sekolah Harus Tanamkan Kepedulian Lingkungan kepada Peserta Didik

Beragam aspirasi yang mengemuka dalam forum tersebut memperlihatkan bahwa tantangan demokrasi tidak semata-mata terletak pada aspek teknis kepemiluan, melainkan turut berkaitan erat dengan integritas personal, tingkat kesejahteraan warga, kualitas kepemimpinan, serta pembenahan sistem kelembagaan.

Melalui Konsoldem ini, Bawaslu Kudus kembali menegaskan posisi strategis pemerintah desa dan kelurahan sebagai mitra utama dalam merawat kualitas demokrasi dan menjaga kondusivitas wilayah.

Pertemuan ini diharapkan tidak berhenti sebatas seremoni diskusi, tetapi berlanjut menjadi komitmen nyata dalam mencegah politik uang, menjaga netralitas aparatur desa, serta memperluas partisipasi pengawasan di tengah masyarakat.

Seluruh masukan dari para pemangku kepentingan tingkat desa tersebut selanjutnya akan dirangkum sebagai bahan evaluasi Bawaslu Kabupaten Kudus dalam merumuskan strategi pencegahan dan pengawasan pemilu pada tahapan-tahapan mendatang. (han/rit)



TERKINI

Rekomendasi

...