PDIP Edukasi Ratusan Pemuda dan Perempuan Agar Melek Politik

PAHAM POLITIK: Pembicara sarasehan Dra Frieda NRH, MS dan Casyta Arriwi Khatmandu, SE (tengah) serta moderator I Gede Ananta WIjaya dalam acara Sarasehan di Aula Panti Marhaen Senarang, Sabtu (26/6). Foto : Aris Syaefudin Zuhri / jateng pos

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG –  Seratusan lebih pemuda dan wanita dari perguruan tinggi, SLTA dan ormas antusias menggikuti Sarasehan Politik Perempuan  dan Generasi Muda yang digelar DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah di Aula Panti Marhaen Semarang, Sabtu sore (26/5).

Saresahan dengan harapan generasi muda dan perempuan melek politik dan nantinya tidak alergi masuk partai politik itu mengusung  tema “Politik, Partai  Politik dan Politisi”.  Sarasehan menghadirkan dua pembicara, yakni Dra Frieda NRH, MS (Psikolog) yang berbicara tentang partisipasi dan sikap politik masyarakat di era medsos, dan  Casyta Arriwi Khatmandu, SE – akrab dipanggil Sita-  (Praktisi Ekonomi Perbankan)  menyampaikan soal kemandirian ekonomi perempuan dan generasi muda dalam era digitilasi ekonomi.

Sebagai  moderator adalah  I Gede Ananta Wijaya, Ketua Karang Taruna Kota Semarang dan  Keynote Speaker yakni Bambang Wuryanto, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.

Bambang Wuryanto yang akrab disapa Bambang Pacul mengatakan, salah satu tugas partai politik adalah melakukan edukasi kepada generasi muda dan perempuan tentang dunia perpolitikan di negeri ini. Pemahaman dan pengetahuan yang minim dan tidak benar membuat generasi muda enggan bergabung parpol.

iklan
Baca juga:  Survei CNN : Elektabilitas Airlangga Hartarto Tertinggi, Publik Ingin Keberlanjutan

“Peserta sarasehan bukanlah kader partai PDI Perjuangan atau kader partai lain. Mereka belum menjadi kader partai apapun. Kegiatan ini juga bukanlah rekruitmen aggota,” kata Bambang Pacul.

Menurut anggota  DPR RI ini, stigma yang muncul saat ini adalah politik itu kotor, politik itu korup, dan lain sebagainya. Stigma negatif itu membuat banyak generasi muda dan perempuan yang cerdas dan berkulitas enggan bergabung ke partai politik.   Sementara, dalam kehidupan bernegara ini kita tidak bisa terlepas dengan politik atau partai politik. Pilpres, Pemilu dan Pilkada pesertanya adalah partai politik.

Yang bisa mengajukan calon-calon pejabat publik, seperti presiden, gubernur, bupati/ walikota dan anggota dewan juga partai politik. Jika generasi penerus bangsa yang berkualitas tidak mau gabung partai politik, maka usaha untuk mewujudkan lembaga partai politik serta pejabat negera yang bagus dan  berkualitas akan sulit terwujud.

Baca juga:  Sekdes Bengkal Ungkap Detik-detik Penangkapan Terduga Teroris Temanggung

“Jika semua partai politik yang ada ini menjalankan tugasnya, yaitu melakukan edukasi politik kepada generasi muda dan sungguh-sungguh, maka bisa terwujud parpol yang baik karena diisi oleh politisi politisi yang berkulitas dan mentalnya bagus,” terangnya.
Ketua Badan Diklat DPD PDI Perjuangan Jateng ST Sukirno menambahkan, sarasehan ini diikuti oleh 126 orang pemudan dan perempuan.  Mereka bukan kader salah satu partai,  dan nantinya juga tidak harus jadi kader PDIP kalau ingin masuk ke parpol politik. “Bekal ini penting bagi mereka, agar nanti kalau mau gabung parpol tidak asal gabung, tapi benar-benar tahu apa yang harus dilakukan dan diperbuat,” ucapnya.

Sementara itu,  Minggu (27/5) PDIP Jateng menggelar Rakorda Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN).  Hadir dalam kesempatan itu Sekretaris DPD PDIP Jateng Bambang Kusriyanto, Ketua Bidang Pemenang Pemilu DPD PDIP Jateng Bambang Haryanto, Wakil Kepala Bidang I BSPN DPP PDIP Fitriyah dan Kepala BSPN DPD PDIP Jateng Siaful Hadi.
Dalam rakor tersebut,  selain membahas persoalan dan kesiapan saksi pada pemilu dan pilpres 2019 juga pilgub dan pilkada 27 Juni 2018 mendatang.

Baca juga:  Megawati Umumkan Cagub Jateng 7 Januari

Dikatakan Saiful Hadi,  dana saksi untuk Pilgub Jateng 2018 dibebankan kepada pasangan calon Ganjar Yasin. Jumlah biayanya mencapai Rp 15 Miliar. Dana tersebut kegunaannya adalah untuk honor saksi, operasional rekapitulasi suara dan pengamana suara.
“Dana saksi Rp 15 miliar itu berasal dari pasangan calon sedangkan DPD menyiapkan dana untuk pelatihan saksi,” ungkap Saiful. (saf/biz)

iklan