JATENGPOS. CO. ID, TEGAL – Isu perundungan di lingkungan sekolah mencuat dalam Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Kota Tegal, ketika Forum Anak Kota Tegal Bahari menyuarakan keresahan pelajar yang masih takut melapor karena ancaman intimidasi dan lemahnya jaminan perlindungan identitas korban.
Aspirasi itu disampaikan dalam Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 wilayah Bergasmalang dan Petanglong yang digelar di Pendopo Kota Tegal, Senin (22/6/2026).
Forum Anak Kota Tegal Bahari menyampaikan aspirasi terkait penguatan perlindungan pelajar dari perundungan atau bullying di lingkungan sekolah.
Ketua Forum Anak Kota Tegal Bahari, Medina Almeira, mengatakan, masih banyak pelajar korban perundungan yang memilih diam. Hal itu dipicu rasa takut dicap sebagai pengadu, khawatir mendapat intimidasi lebih lanjut, serta ketidakpercayaan bahwa identitas mereka akan dijamin kerahasiaannya saat melapor.
“Bagaimana komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pendidikan untuk menjamin perlindungan identitas serta keamanan psikis bagi pelajar yang berani melaporkan kasus perundungan di sekolahnya?” ujar Medina di hadapan peserta rembuk pembangunan, didampingi wakilnya, Keisha.
Selain itu, Forum Anak Kota Tegal Bahari juga mengusulkan adanya pendampingan psikologis secara berkala di sekolah. Mereka menilai penyelesaian kasus perundungan selama ini kerap berhenti pada permintaan maaf, tanpa pemulihan berkelanjutan bagi korban maupun pembinaan bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.
Forum tersebut juga mendorong penguatan budaya sekolah ramah anak melalui kampanye antiperundungan, pendidikan karakter, penguatan empati, serta penyediaan ruang dialog yang sehat antarsiswa.
Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang duet Wagub Taj Yasin,menegaskan tidak boleh ada ruang bagi praktik perundungan di lingkungan pendidikan.
“Untuk perundungan, no way. Tidak boleh ada lagi perundungan. Jangan takut melapor, harus diselesaikan,” tegasnya.
Ia menekankan, upaya pencegahan harus diperkuat melalui peran Patroli Keamanan Sekolah (PKS), guru bimbingan konseling, wali kelas, serta dukungan kepolisian melalui pembinaan dan sosialisasi di sekolah-sekolah.
Menurut Luthfi, banyak kasus perundungan baru terungkap setelah berkembang luas dan menimbulkan dampak psikologis serius bagi korban. Karena itu, langkah pencegahan perlu dilakukan sejak dini.
“Kampanyekan lagi antiperudungan. Lakukan pembinaan di sekolah-sekolah agar upaya pencegahan bisa dilakukan sejak awal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan, pemerintah terus memperkuat program sekolah ramah anak untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan.
Ia menjelaskan, Jawa Tengah telah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan yang melibatkan guru bimbingan konseling, wali kelas, serta unsur kesiswaan dalam menangani berbagai persoalan siswa.
Selain itu, Dinas Pendidikan juga bekerja sama dengan Polda Jateng dalam memberikan pelatihan pencegahan perundungan, termasuk perundungan di media sosial. Sekitar 120 ribu pelajar telah mengikuti pelatihan tersebut.
“Pelatihan ini menunjukkan hasil yang cukup positif,” kata Sadimin.
Ia menambahkan, laporan perundungan dapat disampaikan kepada pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.
“Harapannya Jawa Tengah bisa menuju zero bullying, sehingga anak-anak merasa aman, nyaman, dan senang belajar di sekolah,” pungkasnya. (*)
