JATENGPOS.CO.ID, DEMAK – Darso adalah salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) asal Desa Mangunan Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. Lelaki bertubuh gempal ini akhirnya mengundurkan diri dari kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) beberapa waktu lalu, pasca merasa mandiri secara ekonomi dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial (bansos) PKH dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Meskipun Darso hanya bekerja serabutan namun hasilnya sudah mampu mengangkat perekonomian keluarganya, sejak beberapa tahun belakangan ini. Selain bekerja serabutan, istrinya juga turut membantu perekonomian keluarga mereka dengan bekerja sebagai TKI di Arab Saudi. Karena merasa sudah mandiri inilah, akhirnya Darso memilih untuk mengajukan diri mengikuti graduasi mandiri kepada Pendamping Sosial PKH Kecamatan Kebonagung Nur Tain,S.Pd.I.
“Alhamdulillah, meskipun pekerjaan masih serabutan namun saya sudah bisa mandiri secara ekonomi sehingga bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya kepada pendamping PKH.
Dijelaskan oleh Pendamping Sosial PKH Kecamatan Kebonagung Nur Tain,S.Pd.I, bahwa salah satu peran edukasi yang diberikan Pendamping PKH yaitu dengan melakukan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS) setiap bulan.
Dalam tiap pertemuan itu, KPM diberikan materi pengetahuan melalui berbagai modul antara lain Pendidikan dan Pengasuhan Anak di Rumah, Perlindungan Anak, Kesehatan dan Gizi, Ekonomi dan Perencanaan Usaha, maupun Kesejahteraan Sosial, yang diberikan secara berkelanjutan.
“Inilah yang kami bekali pada KPM bahwa perubahan pola pikir dan perilaku bisa direncanakan sehingga mereka tidak hanya sekedar menerima bansos saja, namun ada pembinaan, pemberdayaan, konseling, pengaduan masalah dan semacamnya,” terangnya lebih lanjut.
Dijelaskan oleh Tain, bahwa kunci sukses graduasi ini juga tidak lepas dari upaya sinergi antara Pendamping PKH dengan perangkat desa setempat. “Dukungan ini sangat penting karena yang akan graduasi adalah warga mereka,” tambahnya.
Hal ini tentunya selaras dengan yang dijelaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy beberapa waktu lalu. Menko PMK menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan intervensi dengan memberi pelatihan dan bimbingan usaha bagi KPM PKH.
“Nanti kalau usahanya sudah bagus dan kira-kira sudah bisa dilepas baru nanti PKH-nya dicabut kemudian digandengkan dengan bantuan pinjaman modal, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau yang lain,” ujarnya beberapa waktu lalu.
KPM PKH selain mendapatkan bantuan sosial juga diberikan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia keluarga pada bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, kesejahteraan sosial, dan ekonomi. Di samping itu, diberikan juga program komplemen pemberdayaan.(*)
