JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Samuel JD Wattimena, menilai pidato Kepala Negara sarat akan harapan dan visi besar bagi masa depan Indonesia, usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Rabu (20/5/2026).
Penguatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama agar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mampu bertahan sekaligus bersaing di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Dalam keterangan tertulisnya, kepada JATENG POS, kamis (21/5), Samuel Wattimena menanggapi pernyataan (pidato presiden), menjadi arah pembangunan ekonomi nasional dan kemandirian industri dalam negeri.
“Tentunya, pidato kepala negara sarat akan harapan dan visi besar bagi masa depan Indonesia,” katanya.
Lanjutnya, ia menggarisbawahi bahwa keberhasilan gagasan tersebut sepenuhnya bergantung pada eksekusi nyata di lapangan.
“Kita mengaminkan apa yang disampaikan Presiden. Tetapi apakah itu bisa direalisasikan, itu yang harus kita kerjakan bersama,” imbuhnya.
Dijelaskan, sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPR berkomitmen mengawal implementasi berbagai program strategis. Langkah ini demi memastikan visi besar Presiden diterjemahkan dengan baik oleh jajaran kementerian hingga pemerintah daerah.
“Salah satu fokus utama yang kami soroti adalah kemandirian ekonomi melalui sektor UMKM dan ekonomi kreatif. Keberhasilan hilirisasi industri besar di dalam negeri seharusnya membuka peluang emas bagi pelaku usaha lokal untuk ikut berkembang,” jelasnya.
Ia menegaskan, bahwa Negeri ini sangat kaya dan mempunyai potensi dan kapasitas serta kemampuan pengembangan UMKM.
“Kalau kita bisa melihat kapasitas dan kemampuan sekitar kita. UMKM harus terus dibantu,” tandasnya.
Meski, dukungan regulasi terus mengalir, Samuel mengingatkan para pelaku usaha agar tidak terlena.
Menurutnya, status sebagai usaha kecil tidak boleh menjadi alasan untuk absen dalam melakukan pembaruan dan peningkatan kualitas produk.
“Kalau tidak ada inovasi dan perbaikan kualitas, akan kalah dengan industri besar,” katanya.
Samuel mengimbau kelompok-kelompok UMKM di daerah untuk membangun koordinasi yang lebih solid, baik dengan pemerintah daerah maupun anggota legislatif di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Ia mencontohkan, di lapangan masih sering ditemukan produk makanan tradisional skala UMKM yang belum memenuhi standar kualitas konsisten, baik dari segi rasa maupun tekstur.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif turun tangan memberikan pembinaan. Aspek ekonomi kreatif juga perlu disuntikkan agar produk lokal memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi.
Di sisi lain, politisi ini tidak menampik bahwa akses permodalan masih menjadi batu sandungan utama bagi pelaku UMKM untuk mengepalkan sayap bisnisnya.
Saat ini, DPR bersama Kementerian UMKM dan bank-bank milik negara (Himbara) terus mengupayakan perluasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih tepat sasaran.
“Masalahnya sekarang data. UMKM sering berjalan sendiri-sendiri. Mereka perlu bersatu dan membuat data yang jelas supaya lebih mudah diperjuangkan,” pungkas Samuel Wattimena.
Kolaborasi insentif antara pemerintah dan Legislatif dalam fungsi pengawasan di daerah juga diharapkan berjalan harmonis untuk membantu bergotong royong memajukan UMKM kita. Basis data terpadu yang dihasilkan dari kolaborasi ini kami harapkan dapt menjadi ujung tombak pembuatan kebijakan berbasis data.
Dengan sinergi data yang rapi, penyaluran bantuan dan stimulus pembiayaan diyakini akan jauh lebih efektif dan berdampak langsung pada perputaran ekonomi warga. (ucl/rit)
