JATENGPOS.CO.ID, UNGARAN- Di tengah gencarnya operasi penindakan kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berskala besar oleh Kepolisian dan Kejaksaan Agung sejak awal Juli 2026, ruang publik justru diramaikan narasi-narasi kontra produktif di media sosial.
Menanggapi hal itu, aparat dan tokoh masyarakat dan tokoh agama mengimbau warga untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan menjaga kondusivitas keamanan.
Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Semarang, Prof. Dr. H. Moh Saerozi, M.Ag, menyampaikan prihatin dan mengimbau masyarakat agar tetap tenang bersama-sama menjaga kondusifitas.
“Menyimak pada fenomena pemberantasan korupsi di Indonesia pada awal Juli 2026 sampai hari ini saya sungguh turut prihatin,” ujar Prof. Saerozi kepada Jateng Pos, Minggu (12/07/2026).
Menurutnya, di saat negara sedang berjuang membersihkan diri dari praktik korupsi, justru muncul upaya-upaya membelokkan opini publik melalui narasi hiperbola dan hoaks di berbagai platform digital.
“Dalam kondisi seperti ini saya turut setuju pada pendapat dan semangat Presiden Republik Indonesia yang sering disampaikan agar pemberantasan korupsi dilakukan secara sungguh-sungguh dan tidak diskriminatif. Semua itu dilakukan demi masa depan Indonesia yang lebih bersatu, lebih berdaulat, lebih adil, dan lebih makmur,” tegasnya.
Prof. Saerozi mengingatkan, masyarakat memiliki peran penting untuk tidak menjadi corong disinformasi.
“Di era digital, satu klik bisa menyebar ke jutaan orang. Karena itu kita harus cerdas. Cek dulu kebenarannya, jangan share sebelum tabayyun. Mari kita dukung aparat penegak hukum agar bekerja profesional, tanpa tekanan, tanpa tebang pilih,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pemberantasan korupsi bukan untuk melemahkan satu lembaga, melainkan untuk masa depan bangsa.
“Korupsi itu musuh bersama. Kalau kita ribut sendiri, yang diuntungkan justru para koruptor. Mari jaga Indonesia tetap kondusif. Kita kawal bersama agar proses hukum berjalan adil,” pungkasnya.
Diketahui, pimpinan Polri, Kejaksaan, dan TNI sebelumnya menyatakan masing-masing memastikan sinergi dan penghormatan terhadap proses hukum tetap berjalan dengan baik demi stabilitas negara.
Untuk memastikan keamanan dan ketertiban di tengah kondisi saat ini, agar mewaspadai disinformasi dan mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang hiperbola atau informasi yang belum terverifikasi di media sosial. (muz)
