JATENGPOS.CO.ID, UNGARAN- Suasana malam resepsi Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Semarang di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang, Rabu (26/8/2026) malam, berlangsung meriah. Di tengah nuansa perayaan kemerdekaan, deretan prestasi Kabupaten Semarang sepanjang 2026 menjadi salah satu kado yang ikut dipersembahkan kepada masyarakat.
Bupati Semarang H Ngesti Nugraha hadir bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekda Valeanto Sukendro, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta Ketua TP PKK Kabupaten Semarang Hj Peni Yulianingsih Ngesti Nugraha.
Atraksi kesenian tradisional kuda lumping turut menghidupkan suasana. Namun malam itu bukan sekadar seremoni. Satu per satu piagam penghargaan diserahkan kepada OPD maupun individu yang berhasil menorehkan prestasi di tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Semarang.
Deretan penghargaan tersebut menjadi gambaran bahwa pembangunan daerah tidak hanya diukur dari angka-angka ekonomi, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik, kesehatan, lingkungan, daya saing, hingga tata kelola pemerintahan.
Dari Kesehatan hingga Daya Saing Daerah
Sepanjang 2026, Kabupaten Semarang memang mencatat sejumlah capaian penting. Pada Agustus 2026, Kabupaten Semarang meraih penghargaan sebagai Kabupaten Pelaksana Cek Kesehatan Gratis (CKG) Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Program tersebut telah menjangkau seluruh 26 puskesmas di Kabupaten Semarang.
Data hingga 13 Agustus 2026 menunjukkan sebanyak 697.318 orang dari sasaran 1.107.450 penduduk telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Capaian itu disebut telah mencapai 116,6 persen dari target tahunan.
Prestasi lain datang dari bidang daya saing. Kabupaten Semarang masuk 10 besar nominasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2026 yang diselenggarakan BRIDA Jawa Tengah. Sebagai gambaran, nilai IDSD Kabupaten Semarang pada 2025 mencapai 4,03, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional 3,50 maupun Jawa Tengah 3,87.
Di bidang lingkungan permukiman, Kabupaten Semarang juga mendapatkan penghargaan sebagai daerah terpilih dalam Penyelenggaraan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Tingkat Jawa Tengah 2026. Salah satu praktik baik yang menjadi perhatian berada di Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, dan Desa Pasekan, Kecamatan Ambarawa. Untuk penanganan kawasan kumuh di Desa Pasekan, dukungan pembangunan jalan dan drainase lingkungan mencapai Rp400 juta untuk kawasan seluas sekitar 2,2 hektare.
Sementara dari bidang hukum, Pemkab Semarang sebelumnya juga menerima penghargaan terkait Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum. Capaian tersebut melanjutkan tren penguatan reformasi hukum daerah. Dokumen perencanaan Pemkab mencatat nilai Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Semarang bahkan telah mencapai 100 dengan kategori AA (Istimewa) pada 2024.
Tak berhenti di tingkat provinsi, prestasi juga datang dari tingkat nasional. Kampung KB Manggar Lestari, Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, berhasil menjadi juara I nasional lomba pengelolaan Kampung KB 2026. Keberhasilan tersebut antara lain ditopang gotong royong masyarakat dalam penanganan stunting, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta pelayanan kesehatan bagi balita hingga lansia.
Di tengah parade penghargaan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening mengingatkan bahwa capaian prestasi tidak boleh membuat pemerintah daerah terlena.
Masih ada sejumlah pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan, terutama menyangkut perlindungan sosial dan kesehatan masyarakat.
Bondan menyoroti keberlanjutan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi sekitar 24 ribu warga yang sebelumnya ditanggung pemerintah pusat. Kini beban tersebut harus dipenuhi Pemkab Semarang.
Menurutnya, untuk mempertahankan Universal Health Coverage (UHC), pemerintah daerah setidaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp63 miliar.
Persoalan kesehatan tersebut menjadi semakin penting karena UHC bukan hanya soal angka kepesertaan, tetapi memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan ketika membutuhkan.
Dalam dokumen penganggaran 2026, target cakupan UHC Kabupaten Semarang disebut sebesar 98,7 persen dari total penduduk. Bondan juga mengingatkan persoalan kemiskinan yang masih berada di angka 6,3 persen.
Data pembangunan Kabupaten Semarang menunjukkan angka kemiskinan pada 2025 memang turun dari 6,96 persen menjadi 6,30 persen. Jumlah penduduk miskin juga berkurang sekitar 6.580 orang, dari 76.870 jiwa menjadi 70.290 jiwa.
Artinya, ada kemajuan yang patut diapresiasi, tetapi masih terdapat sekitar 70 ribu warga yang berada dalam kategori miskin. Angka tersebut menjadi pengingat bahwa penghargaan dan pertumbuhan ekonomi harus bermuara pada perbaikan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen
Bondan juga mengapresiasi kinerja perekonomian Kabupaten Semarang. Pertumbuhan ekonomi pada 2025 mencapai 5,61 persen, meningkat cukup tajam dibandingkan 2024 yang berada di angka 4,78 persen.
Nilai perekonomian Kabupaten Semarang pada 2025 mencapai sekitar Rp70,39 triliun atas dasar harga berlaku. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi, mencapai 10,28 persen. Bapperida Kabupaten Semarang
“Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen pada tahun 2025 yang naik dibanding tahun sebelumnya patut diapresiasi. Namun tidak boleh cepat puas,” tegas Bondan.
Pesan tersebut menjadi catatan penting di tengah suasana perayaan kemerdekaan. Sebab, kemajuan daerah pada akhirnya bukan hanya tentang seberapa banyak piala dan piagam penghargaan yang berhasil dibawa pulang, tetapi seberapa jauh capaian tersebut dirasakan masyarakat.
Malam resepsi HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang pun menjadi refleksi perjalanan pembangunan Kabupaten Semarang. Dengan modal capaian yang telah diraih sepanjang 2026, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap penghargaan tidak berhenti menjadi piagam di dinding kantor, tetapi berubah menjadi pelayanan yang semakin baik dan kesejahteraan yang semakin terasa bagi masyarakat Kabupaten Semarang. (muz)
