JATENGPOS.CO.ID, UNGARAN- Memasuki pertengahan triwulan keempat tahun 2026, sebanyak 1.217 Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Semarang resmi menyatakan kesiapannya untuk kembali melanjutkan jenjang dunia pendidikan. Dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP), anak-anak yang sempat melupakan mimpinya kini siap melangkah lagi menuju ruang-ruang kelas.
Keberhasilan ini bukanlah jargon semata. Di baliknya, ada dedikasi tiada henti dari jajaran Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten Semarang bersama lintas instansi terkait. Lewat pendekatan presisi tinggi berbasis data by name by address (BNBA), langkah intervensi dilakukan secara menyentuh, menyasar langsung akar persoalan setiap anak.
“Sampai awal November 2026 ini, proses verifikasi dan validasi (verval) di Kabupaten Semarang berjalan lancar dan menjadi yang terbaik di Jawa Tengah,” ungkap Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Disdikbudpora Kabupaten Semarang, Imam Ros Wahyudi, dengan nada optimis saat mengisi Forum Konsultasi Publik Pendidikan di aula Kantor Disdikbudpora, Suwakul, Ungaran, Jumat (6/11/2026) pagi.
Imam membeberkan, sejauh ini terdapat 4.119 anak yang masuk dalam radar verval. Realita di lapangan menunjukkan potret yang kompleks; latar belakang mereka beragam, mulai dari anak yang belum pernah mengenyam bangku sekolah, putus di tengah jalan, hingga yang terhenti langkahnya saat hendak melanjutkan pendidikan.
Tak sedikit pula dari mereka yang harus memikul beban berat sebagai pekerja anak, penyandang disabilitas, korban kekerasan, anak berhadapan dengan hukum, hingga mereka yang berada dalam lingkaran kerentanan sosial lainnya.
Melihat kondisi tersebut, strategi yang dibangun tak sebatas mengembalikan anak ke sekolah, tetapi juga membentengi anak-anak lain agar tidak mengalami nasib serupa. Imam menekankan pentingnya deteksi dini di lingkungan sekolah. Para kepala sekolah beserta guru diminta tidak abai terhadap dinamika para murid, terutama mereka yang menunjukkan grafik penurunan minat belajar.
“Jangan tunggu anak putus sekolah. Segera lakukan intervensi. Jika ada murid yang tidak masuk selama tiga hari berturut-turut tanpa alasan sakit, kunjungan rumah (home visit) wajib segera dilakukan,” tegas Imam.
Imam menambahkan bahwa penanganan ATS adalah sinergi kolaboratif. “Kalau alasannya karena bekerja, kita koordinasi dengan Disnaker. Jika menyangkut kasus kekerasan, kita gandeng DP3AKB. Dan apabila berkelindan dengan masalah sosial yang mendalam, Dinas Sosial siap bergerak bersama,” lanjutnya.
Menatap langkah ke depan, Pemkab Semarang tak ingin cepat berpuas diri. Pada tahun 2027 mendatang, Disdikbudpora telah merancang pembentukan posko pengaduan dan penanganan ATS di tingkat kecamatan. Kehadiran posko ini digadang-gadang menjadi benteng terdepan untuk mempercepat respons lapangan sekaligus menahan laju potensi penambahan ATS baru.
Langkah responsif ini mendapat apresiasi sekaligus dorongan kuat dari jajaran pemerhati pendidikan. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang, Joko Sriyono, menyuarakan pentingnya penguatan sarana pendukung hingga ke pelosok.
Menurutnya, Pemkab Semarang perlu mengakselerasi penyiapan unit Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang merata di setiap kecamatan. Dengan hadirnya wadah belajar fleksibel dan inklusif di tingkat lokal, tak akan ada lagi celah bagi anak-anak Kabupaten Semarang untuk kehilangan hak belajarnya. (muz)
